Hashim Sebut Rusia, Cina, hingga AS Minat Bangun Pembangkit Energi Nuklir di RI
Membuat ringkasan dengan AI Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia (RI) Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan Prabowo segera melaksanakan pembangunan pembangkit energi nuklir di Indonesia. Sejumlah perusahaan nuklir dari berbagai negara bahkan sudah menawarkan proposal pembangunan nuklir ke Indonesia.
Hashim mengatakan pembangunan energi nuklir membutuhkan waktu yang lama. Misalnya saja Cina menawarkan proposal pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) selama paling cepat 140 bulan atau sekitar 12 tahun.
"Maka kita harus mulai segera, nuklir mungkin tahun ini," ujarnya saat menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Parwoto, saat agenda “CNBC Indonesia Economic Outlook 2025” di Jakarta, Rabu (26/2).
Selain Cina, Hashim mengatakan, sejumlah negara juga telah menawarkan proposal seperti Rusia dan AS. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL, disebutkan bahwa kapasitas pembangkit nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 4,3 giga watt (GW).
Namun demikian, Hashim mengatakan tidak bisa mengumumkan lokasi pembangunan pembangkit nuklir saat ini. "Tempat belum ditentukan, dan belum diumumkan, karena bapak mengerti lah, harga tanah bosa naik," ujarnya.
Prabowo Tolak Power Wheeling
Dalam kesempatan itu, Hashim mengatakan Presiden Prabowo Subianto menolak konsep power wheeling yang saat ini tengah dibahas dalam perumusan Rancangan Undang-undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET). Dia mengatakan konsep power wheeling tidak akan pernah diterapkan selama Prabowo menjadi Presiden RI.
Power wheeling adalah skema yang memungkinkan pihak swasta untuk menjual listrik langsung kepada masyarakat melalui jaringan transmisi PLN. Skema ini juga disebut sebagai pemanfaatan bersama jaringan listrik
Hashim mengatakan pemerintan tetap percaya harus ada negara yang jadi pengendali listrik di Indonesia. Karena itu, peran PLN sebagai pemegang kendali sumber daya listrik tetap harus dipertahankan.
Menurut Hashim, skema power wheeling memungkinkan pihak asing menguasai sumber daya listrik Indonesia. Meskipun Indonesia terbuka pada investor asing, namun hal itu tidak berlaku bagi sumber daya listrik.
“Kalau dibuka, power wheeling ini bisa wild west, dan sektor listrik kita didominasi oleh pihak non Indonesia,” ujarnya.
Oleh karena itu, dia mengatakan, Prabowo meyakini negara tetap harus menjadi pengendali kelistrikan di Indonesia. Sementara PLN merupakan instrumen dari negara.
“Jadi maaf power wheeling ditolak. Tetap negara melalui PLN adalah pengendali kelistrikan, dan saya optimis banyak yang mau investasi energi baru terbarukan di Indonesia,”ujarnya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
