Trump Pangkas Besar-besaran Anggaran Energi Terbarukan dan Iklim AS 2026

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengusulkan pemotongan dana federal senilai miliaran dolar pada 2026 untuk proyek-proyek energi terbarukan dan pengisi daya kendaraan listrik, serta memangkas program-program yang bertujuan untuk mengurangi perubahan iklim.

Usulan kepada Kongres tersebut merupakan bagian dari permintaan yang lebih luas untuk memangkas US$ 163 miliar (Rp 2.682,4 triliun) pengeluaran federal pada tahun 2026. Usulan itu juga memangkas lebih dari seperlima pengeluaran non-militer.

Gedung Putih mengatakan proposal anggaran energi tersebut membatalkan lebih dari US$ 15 miliar (Rp 246,8 triliun) dana penangkapan karbon dan energi terbarukan dari undang-undang infrastruktur bipartisan yang ditandatangani oleh mantan Presiden Joe Biden, pada 2021. Proposal tersebut juga mengusulkan untuk membatalkan US$ 6 miliar (Rp 98,74 triliun) dari undang-undang tersebut untuk pengisi daya kendaraan listrik.

"Pemerintahan Biden menghabiskan lebih dari tiga tahun untuk menerapkan program-program ini, tetapi hanya membangun sejumlah kecil pengisi daya karena memprioritaskan regulasi berlebihan dan tujuan keadilan iklim," kata Gedung Putih, seperti dikutip Reuters.

Gedung Putih menyebut pengisi daya kendaraan listrik seharusnya dibangun seperti stasiun pengisian bahan bakar, dengan sumber daya sektor swasta yang didisiplinkan oleh kekuatan pasar.

Rencana tersebut mengarahkan ulang pendanaan Departemen Energi ke arah penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat menghasilkan kelimpahan minyak, gas, batu bara dan mineral kritis, reaktor nuklir dan bahan bakar nuklir tingkat lanjut. Gedung Putih tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai hal itu.

Anggaran dimaksudkan untuk menjabarkan kebijakan suatu pemerintahan, dan apa yang pada akhirnya disahkan oleh anggota parlemen sering kali berbeda dari permintaan Gedung Putih. Belum jelas bagaimana Kongres AS akan menyetujui pemotongan pendanaan yang disetujui dalam undang-undang bipartisan yang populer di banyak distrik Republik. Kongres AS kemungkinan harus meloloskan undang-undang seperti pembatalan atau amandemen.

Rencana tersebut akan memangkas US$ 80 juta (Rp 1,32 triliun) untuk program energi terbarukan Departemen Dalam Negeri, termasuk proyek energi angin lepas pantai.

Dampak Pemangkasan Anggaran ke Petani

Jika disahkan, pemangkasan anggaran tersebut akan berdampak besar pada petani. Pemangkasan anggaran Departemen Pertanian AS akan mencapai lebih dari US$ 4,5 miliar (Rp 74,05 triliun), dengan pemangkasan terbesar dari program konservasi yang membayar petani untuk mengeluarkan lahan dari produksi tanaman, program pembangunan pedesaan untuk air dan perumahan, dan hibah penelitian.

"Trump ingin mencabut pendanaan yang dialokasikan untuk melindungi kesehatan warga AS, melindungi lingkungan kita, dan membantu masyarakat pedesaan dan petani kita berkembang," kata Senator Patty Murray, anggota Partai Demokrat terkemuka di komite alokasi Senat. Murray mengatakan rencana Trump tersebut masih minim detail.

Rencana tersebut akan menghilangkan Program McGovern-Dole Food for Education, Food for Progress dan Food for Peace, tiga program yang mengirimkan komoditas AS ke luar negeri sebagai bantuan pangan. Rencana tersebut menambahkan sekitar US$ 100 juta (Rp 1,64 triliun) untuk inspeksi keamanan pangan di pabrik daging dan bantuan sewa perumahan di pedesaan.

Pemerintahan Trump juga berencana memangkas hampir 55% dari anggaran Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) 2026 jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2025 yang telah disahkan. Rencana ini mencerminkan fokus Trump pada pemangkasan peraturan dan penghapusan hibah untuk program dan penelitian tentang topik-topik seperti perubahan iklim.

Di antara pemotongan anggaran EPA adalah US$ 235 juta (Rp 3,87 triliun) untuk Kantor Penelitian dan Pengembangan. Setelah pemangkasan itu, dana yang tersisa untuk penelitian yang diwajibkan oleh Kongres mencapai US$ 281 juta (Rp 4,6 triliun).

Anggaran tersebut juga memangkas US$ 1,3 miliar (Rp 21,39 triliun) dalam bentuk hibah yang dikeluarkan oleh National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), yang katanya berfokus pada “penelitian yang didominasi iklim” yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Anggaran ini juga memangkas US$ 209 juta (Rp 3,44 triliun) untuk beberapa satelit dan membatalkan kontrak untuk instrumen yang dirancang terutama untuk pengukuran iklim.