ESDM Beri Sinyal Gunakan PLTN Apung di Indonesia Timur

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempertimbangkan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) terapung untuk daerah terpencil di Indonesia Timur, yang selama ini bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar minyak (BBM).

“Pemerintah juga mempertimbangkan pemanfaatan PLTN floating (terapung) untuk daerah terpencil di Indonesia Timur,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu, dikutip dari laman resminya, Kamis (22/5).

Jisman menjelaskan Kementerian ESDM telah menyelesaikan sejumlah dokumen strategis sektor energi, di antaranya Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang telah mendapat persetujuan DPR dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Jisman mengatakan, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 sudah berada di tahap akhir penyusunan dan siap ditetapkan oleh Menteri ESDM. Dalam draf RUPTL, PLTN disebutkan masuk dalam rencana 10 tahun ke depan dengan kapasitas 500 MW.

Meski demikian, Jisman mengakui bahwa pengembangan PLTN masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait isu keselamatan dan penerimaan masyarakat. "Kita perlu belajar dari negara lain seperti India dan Bangladesh yang sudah lebih dulu mengembangkan PLTN," kata Jisman.

Revisi UU Ketenaganukliran

Sementara itu, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (BAPETEN) Haendra Subekti menyampaikan pemerintah sedang merevisi Undang-Undang Ketenaganukliran untuk memperkuat aspek keamanan dan hukum dalam pengembangan PLTN.

"Kami sedang merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran untuk mengakomodasi aspek keamanan, kesiapsiagaan, kerja sama internasional, dan penegakan hukum sebagai landasan pengembangan PLTN," tutur Haendra.

Pemerintah Indonesia menyatakan segera membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) on-grid sebesar 250 megawatt. Semula, ditargetkan untuk on-grid pada 2032, namun kini diupayakan dipercepat menjadi 2029.

Pengembangan pembangkit nuklir merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghadirkan pembangkit listrik dari energi baru. Berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025–2060, kapasitas pembangkit listrik diproyeksikan mencapai 443 gigawatt (GW) pada 2060, dengan 79 persen berasal dari energi baru terbarukan (EBT).