Tak Ada Pensiun Dini PLTU, RUPTL Terbaru Malah Perpanjang Napas Batu Bara

Pemerintah tidak memasukkan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034. PLN bahkan masih berencana membangun PLTU baru sebesar 6,3 gigawatt (GW).

Berdasarkan paparan ESDM, RUPTL terbaru menargetkan penambahan pembangkit listrik naik menjadi 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034. Dari jumlah tersebut, 76% kapasitas pembangkit berasal dari EBT dan storage. Komposisi dalam RUPTL terbagi menjadi 42,6 GW untuk pembangkit EBT (61%) dan 10,3 GW untuk storage (15%), serta pembangkit fosil berupa gas dan batu bara 16,6 GW (24%). 

Direktur Eksekutif Celios, Bhima yudhistira Adhinegara, RUPTL terbaru itu malah membuat target net zero emission (NZE) makin sulit tercapai. Emisi karbon yang dihasilkan dari 6,3 GW PLTU yang baru bisa mencapai 31,5 juta ton  CO2.

Dia mengatakan, PLTU tersebut bisa berumur panjang, yakni 15-20 tahun, sehingga bisa menghambat penurunan emisi yang signifikan. Selain itu, RUPTL tidak memuat rencana pensiun dini PLTU.

"Ini yang membuat RUPTL kurang layak disebut sebagai rencana mencapai target iklim yang ambisius,"  kata Bhima saat dihubungi Katadata, Rabu (28/5).

Menurut Bhima, kondisi itu menyebabkan target penambahan pembangkit energi baru terbarukan dan storage dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2025-2034 sulit tercapai.

“Target penambahan pembangkit EBT dan storage masih sulit tercapai karena prioritas sampai 2029 di RUPTL adalah pembangunan pembangkit batu bara dan gas fosil,” kata Bhima saat dihubungi Katadata, Rabu (28/5).

Dalam RUPTL, porsi pembangkit EBT terdiri atas sumber energi surya 17,1 GW, air 11,7 GW, angin 7,2 GW, panas bumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, dan nuklir 0,5 GW. 

Porsi pembangkit storage 10,3 GW terdiri atas dua jenis sumber energi, yakni baterai 6 GW dan PLTA Pumped Storage 4,3 GW. Sementara untuk pembangkit bersumber energi fosil 16,6 GW juga terdiri atas dua jenis, yakni gas 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW.

Rencana Pensiun Dini PLTU Perlu Didukung

Sementara itu, Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna mengatakan perlunya dorongan dan dukungan terkait rencana pensiun dini PLTU. “Rencana pensiun dini perlu terus didukung untuk membuat ruang bagi  EBT meski skalanya kelihatannya tidak begitu besar,” kata Putra kepada Katadata.

Dia juga menyoroti tren investasi EBT dan listrik dalam enam tahun terakhir yang cenderung datar pada kisaran Rp 120 triliun. “Sementara kebutuhan investasi dalam RUPTL mencapai Rp 230 triliun lebih,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya berpendapat Indonesia bisa saja melakukan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap  dalam waktu dekat jika memperoleh pendanaan serta bunga yang murah.

“Negara saat ini sedang butuh uang, mau pensiun dini PLTU besok pagi? Saya bisa pensiunkan. Tapi ada tidak pendanaan yang mau biayai? Bank-bank dunia mau kasih uang untuk Indonesia? Kasih uang dan bunga murah, saya pensiunkan,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/5). 

Bahlil mengatakan rencana pensiun dini PLTU di Indonesia masih terhambat terkait pendanaan. Pemerintah tidak mungkin memaksakan rencana tersebut dijalankan jika harus membebankan rakyat, membebankan negara dengan memberikan pendanaan lewat subsidi, ataupun mengurangi keuntungan PLN demi terlaksananya pensiun dini.

“Teknologi pensiun dini mahal, biaya tinggi, tapi mau dipaksakan, bagaimana itu?” ujarnya. 

Di hari yang sama, Bahlil juga mengatakan pemerintah hingga saat ini hanya berencana mempensiun dinikan satu PLTU saja. “Hanya satu pensiun dini, yang Cirebon-1. Yang lainnya belum ada,” kata Bahlil saat ditemui di acara Energi dan Mineral Forum 2025, Jakarta.