Tak Cukup Dana dan Teknologi, Rumah Energi Dorong Inklusivitas Transisi Energi
Rumah Energi menyoroti perlunya transisi energi yang berkeadilan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan. Kerentanan ini semakin terasa di tingkat lokal, sehingga keterlibatan pemerintah daerah penting untuk memastikan transisi energi berkeadilan dan berkelanjutan.
Salah satu contohnya terjadi di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Banyak masyarakat, termasuk perempuan, yang menggantungkan ekonominya pada aktivitas PLTU.
“Transisi energi tidak bisa hanya dilihat dari sisi teknologi, tapi bagaimana masyarakat di sekitar pusat energi bisa berpartisipasi,” kata Direktur Eksekutif Rumah Energi, Sumanda Tondang, dalam lokakarya Hari Pelestarian Lapisan Ozon Internasional di Sukabumi, pada Selasa (16/9).
Menurutnya, pendampingan dan akses pendanaan iklim dapat membantu para perempuan untuk menjadi penggerak solusi energi bersih di lingkungannya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Penyaluran dan Pinjaman BPDLH Kementerian Keuangan, Eko Prasondita, menjelaskan peluang masyarakat untuk memperoleh pendanaan iklim. Baik melalui soft loan maupun hibah.
Eko menambahkan, pendanaan ini bermaksud mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ekosistem lingkungan. Dana juga dapat dimanfaatkan untuk upaya adaptasi atas perubahan iklim dan kebencanaan.
Potensi Energi Bersih Butuh Dorongan Lebih
Analis Konservasi Energi Dinas ESDM Jawa Barat, Rizka Adhiswara, memaparkan adanya potensi energi bersih sebesar 192 GW di Jawa Barat. Akan tetapi, baru sekitar 2% yang dimanfaatkan.
“Meski menjadi provinsi dengan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) tertinggi, Jawa Barat masih menyumbang energi fosil terbesar di Indonesia,” kata Rizka, dalam kesempatan yang sama.
Rizka menyebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu mendorong inisiatif pembangunan EBT di berbagai daerah, untuk mencapai target bauran energi bersih 20% hingga akhir tahun nanti.
