Merauke Bakal Jadi Lumbung Pangan dan Energi, KLH Siap Kebut RTRW

Image title
18 September 2025, 17:57
Petani membajak sawahnya menggunakan mesin traktor tanam di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Minggu (3/11/2024). Pemerintah telah menyelesaikan tahap pertama program Optimasi Lahan Rawa seluas 40.000 hektare di Kabupaten
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Petani membajak sawahnya menggunakan mesin traktor tanam di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Minggu (3/11/2024). Pemerintah telah menyelesaikan tahap pertama program Optimasi Lahan Rawa seluas 40.000 hektare di Kabupaten Merauke, saat ini 35.000 hektare sudah ditanami, dan 5.000 hektare lainnya dalam proses olah lahan untuk segera ditanami, Program tersebut ditargetkan dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) hingga mencapai IP 300 dan produktivitas tanaman pangan.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bakal mempercepat penyusunan tata ruang di Kabupaten Merauke, Papua Selatan yang diproyeksikan akan menjadi kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan sebagai daerah otonomi baru, Papua Selatan belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Pembangunan kawasan swasembada pangan di Merauke direncanakan lewat program cetak sawah seluas 52.000 hektare sebagai bagian dari target 1 juta hektare lahan.

"KLH/BPLH memastikan percepatan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar pembangunan pangan sejalan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup," katanya dalam pernyataan resmi, Kamis (18/9).

Mekanisme validasi dilaksanakan sesuai Permen LHK No. 13/2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Validasi paling lama 20 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.

Wilayah ini juga akan dibangun infrastruktur penunjang berupa jalan sepanjang 135 km dengan lebar 142 meter, bandara seluas 180 hektare, serta pelabuhan khusus seluas 377 hektare akan mendukung konektivitas dan distribusi logistik pangan. Selain itu, pengembangan industri pengolahan kelapa sawit, peternakan berbasis ranch, hingga industri propelan juga disiapkan untuk memperkuat kemandirian pangan dan energi.

Nantinya percepatan ini akan dilakukan kolaborasi yang melibatkan KLH/BPLH bersama Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Daerah Papua Selatan.

“Pembangunan pangan bukan semata tentang beras atau komoditas lain. Ini tentang masa depan bangsa. Dengan tata lingkungan yang tepat, kita ingin rakyat Papua Selatan hidup sejahtera, lingkungannya tetap lestari, dan Indonesia berdiri lebih mandiri,” tutup Hanif.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Nuzulia Nur Rahmah

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...