Antam Minta Pemerintah Gencar Promosikan Baterai Berbasis Nikel di Indonesia

Direktur Komersial PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Handi Sutanto, meminta pemerintah lebih gencar mempromosikan baterai berbasis nikel di Indonesia. Ia berharap pemerintah menjadikan hilirisasi industri nikel sebagai salah satu prioritas regulasi di masa depan. 

Handi mengatakan Antam mendukung kebijakan pemerintah tentang larangan ekspor nikel. Namun, pemerintah perlu mendorong kebijakan hilirisasi dalam negeri.

Hilirisasi ini dapat dikorelasikan ke proyek berkelanjutan, yakni dengan produksi baterai untuk kendaraan listrik. Menurut Handi, hal ini harus menjadi prioritas regulasi pemerintah ke depan. 

“Tahun lalu, misalnya, 50 ribu kendaraan listrik terjual di Indonesia. Namun, kurang dari 5 ribu yang menggunakan baterai berbasis nikel,” kata Handi, dalam Indonesia International Sustainability Forum 2025, di Jakarta International Convention Center, Sabtu (11/10).

Rencana Insentif untuk Perusahaan yang Beralih ke Baterai Nikel

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan rencana pemerintah mendorong regulasi serupa. 

“Pelan-pelan kita dorong regulasi agar pabrikan mobil listrik Indonesia berpindah dari lithium base ke nickel base,” ujar Kartika kepada media, pada Agustus lalu.

Selain itu, pemerintah juga berencana memberikan insentif untuk perusahaan-perusahaan yang beralih ke baterai nikel. Dengan proyeksi peningkatan permintaan baterai kendaraan listrik global, rantai pasok memiliki peran penting. Harapannya, Indonesia bisa menjadi salah satu pemain utamanya. 

Pada 29 Juni 2025, Presiden Prabowo telah meresmikan ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi. Ini merupakan kerja sama antara PT Aneka Tambang Tbk, Indonesia Battery Corporation, Konsorsium CATL, dan Brunp serta Lygend sebagai bagian dari proyek strategis nasional. 

Nilai investasinya diperkirakan tembus US$5,9 miliar atau Rp98 triliun (kurs Rp16.610/US$) di area seluas 3.023 hektare.