Pertama di Dunia, RI Jual 12 Juta Ton Karbon Berbasis Teknologi ke Norwegia

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memulai perdagangan karbon internasional berbasis teknologi (technology-based solutions) pertama dari Indonesia.

Kesepakatan ini diawali dengan penandatanganan Framework Agreement antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI), di bawah payung kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia. Melalui perjanjian ini, Indonesia akan menyalurkan hasil mitigasi emisi sebesar 12 juta ton CO₂e dari proyek energi terbarukan.

Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pihaknya memandang kerja sama ini bukan akhir, tetapi awal dari fase implementasi nyata.

"Indonesia ingin memastikan pasar karbon yang dibangun berintegritas tinggi, transparan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat serta lingkungan," kata Hanif dalam keterangan resmi, Jumat (14/11).

Penandatanganan Framework Agreement PLN–GGGI menjadi tonggak penting menuju kesepakatan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) yang dijadwalkan ditandatangani akhir Desember 2025.

Implementasi MOPA ini menjadikan Indonesia negara pertama di dunia yang menjalankan perdagangan karbon internasional berbasis Article 6.2 Paris Agreement, sekaligus memperluas mekanisme pasar karbon nasional ke sektor teknologi energi bersih.

Selama ini, kerja sama bilateral Indonesia–Norwegia berfokus pada sektor Nature-Based Solutions (NBS) melalui skema Result-Based Contribution (RBC) Norwegia, yang telah memberikan kontribusi hingga US$260 juta bagi pengelolaan hutan Indonesia.

Hanif mengapresiasi komitmen Norwegia yang bersedia menanggung Share of Proceeds sebesar 5% untuk kegiatan adaptasi. Indonesia mengusulkan agar dana ini disalurkan melalui mekanisme Dana Iklim Nasional, sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan sejalan dengan prioritas nasional. 

Tanggan Menteri Lingkungan Norwegia

Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Andreas Bjelland Eriksen menyatakan keberhasilan pelaksanaan program ini baru merupakan awal. "Kami yakin langkah bersama ini akan membuka jalan bagi kolaborasi lebih luas di bidang teknologi dan investasi hijau," kata dia.

Selain, Indonesia juga telah membuktikan kesiapan dan kapasitas politiknya untuk memimpin inisiatif karbon berintegritas tinggi, sebuah sinyal kuat bagi para investor global dan pemerintah di seluruh dunia.

Sebagai pelaksana utama kerja sama ini, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan kesiapan PLN menjalankan visi Presiden Prabowo untuk mempercepat transisi energi melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

“Dalam sepuluh tahun ke depan, Indonesia akan menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt, dan sekitar 76 persen di antaranya berasal dari energi terbarukan dan teknologi penyimpanan energi,” kata Darmawan.

RUPTL terbaru menjadi peta jalan strategis PLN untuk mempercepat transisi energi bersih menuju NZE 2060 atau lebih cepat, memperluas elektrifikasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), menciptakan lapangan kerja hijau, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Dengan mengedepankan energi terbarukan, PLN berkomitmen membangun sistem ketenagalistrikan yang lebih bersih, inklusif, dan berkelanjutan.

"Kami optimis target transisi energi Indonesia dapat tercapai, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dari sisi teknologi, pembiayaan, peningkatan kapasitas, dan regulasi,” kata Darmawan.