WRI: Transisi Berkeadilan Harus Lebih Luas, Tidak Hanya Sektor Energi

World Resources Institute (WRI) Indonesia menilai bahwa implementasi transisi berkeadilan atau just transition di Indonesia masih terlalu sempit karena hanya berfokus pada sektor energi dan pekerja di dalamnya.

Climate Action Senior Lead WRI Indonesia, Wira A Swadana mengatakan dampak perubahan iklim menyentuh seluruh sektor sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya,  sejumlah dokumen kebijakan iklim nasional seperti SNDC, LTS-LCCR, hingga CCR telah menyinggung aspek transisi berkeadilan. Namun, pendekatannya masih dominan pada transisi energi.

“Indonesia perlu untuk melihat langkah-langkah dari aksi iklim yang lebih luas. Dari aksi mitigasi, tidak hanya di energi, tapi sektor-sektor lain seperti industri, IPPU, pertanian, FOLU, limbah, dan juga dalam adaptasi,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (9/12).

Menurut Wira, tujuan Just Transition Work Programme (JTWP) secara global yaitu memastikan masyarakat dan pekerja dapat menuju ketangguhan iklim. Itu berarti transisi berkeadilan juga wajib mengintegrasikan aspek adaptasi.

“Adaptasi perubahan iklim juga harus menginkorporasikan dampak dan aspek dari just transition itu sendiri,” jelasnya.

Selain cakupan sektor yang lebih luas, Wira menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar sebagai pilar transisi berkeadilan.

Hak atas kesehatan, pembangunan, lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, kesetaraan gender, hingga perlindungan terhadap masyarakat adat, komunitas lokal, migran, dan generasi mendatang perlu masuk dalam definisi dan implementasi kebijakan transisi berkeadilan di Indonesia.

Ia menambahkan, karena Indonesia merupakan pihak yang mendukung JTWP sekaligus Just Transition Mechanism di level global, maka pendekatan transisi berkeadilan harus melibatkan seluruh elemen negara dan kelompok masyarakat.

“Pendekatan yang memang lebih komprehensif, tidak hanya dalam hal pekerjanya saja, tapi masyarakat dalam berbagai lapisan, pengembangan ekonomi, transisi sosial ekonominya, dan juga transisi politiknya,” katanya.

Untuk itu, ia menyarankan agar Indonesia perlu menyiapkan peta jalan transisi berkeadilan yang relevan bagi agenda mitigasi nasional dan mengintegrasikannya ke dalam dokumen kebijakan iklim nasional seperti NDC, NAP, LTS-LCCR, dan CCR.

Lebih jauh, Wira menyoroti perlunya pembaruan tata kelola iklim di dalam negeri. Ia menilai transisi berkeadilan membutuhkan struktur pemerintahan yang lebih kuat dan mampu menghindari pendekatan yang bekerja secara terpisah antar sektor.

“Indonesia perlu memperhatikan pengelolaan tata kelola iklim yang lebih kuat lagi. Tidak hanya melihat dari berbagai sektor yang silo, tapi lebih ke programmatic approach,” tandasnya.