Trend Asia Sarankan NDB Hindari Proyek Bioenergi Skala Besar di Indonesia

New Development Bank (NDB) tak disarankan mendanai proyek bioenergi skala besar di Indonesia. Alasannya, pendanaan tersebut tidak bisa dibarengi dengan perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan.

NDB mengadopsi sistem nasional untuk menyederhanakan persiapan dan persetujuan proyek yang akan didanainya atau lebih tepat diberi pinjaman. Masalahnya, Indonesia belum memiliki regulasi yang melindungi masyarakat adat, sehingga proyek bioenergi justru berpotensi mengancam kehidupan mereka.

Bioenergy Portfolio Manager Trend Asia, Amalya Reza Oktaviani, mencontohkan konflik masyarakat Aceh dengan PT Aceh Nusa Indrapuri sebelum perusahaan itu dicabut izinnya oleh pemerintah pada 2022. Perusahaan ini juga salah satu yang dicabut izinnya buntut memperparah bencana di Sumatra akhir tahun lalu. 

Konflik serupa, kata Amalya, juga terjadi di Kalimantan Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Merauke. 

“Jadi ada begitu banyak sejarah konflik karena konsesi bioenergi di Indonesia,” kata Amalya, dalam peluncuran laporan ‘The New Development Bank and the Road to Better Safeguards for Communities and a Just Transition’, di Jakarta, Rabu (28/1).

Alasan lainnya, proyek bioenergi hanya solusi palsu untuk transisi energi. Pembukaan lahan memanfaatkan hutan alami akan menciptakan emisi karbon sangat besar dan butuh waktu panjang untuk pemulihan. 

“Itulah mengapa emisi karbon akan tetap ada dan tidak pernah terbayar,” kata dia. Jika hutan dihilangkan, kehidupan makhluk di dalamnya pun demikian. 

Masalah sistem nasional juga muncul dari Undang-Undang Cipta Kerja, yang menurutnya mengesampingkan dokumen analisis lingkungan saat pemberian izin berusaha. Skala dan periode konsultasi publik pun menyempit, menghilangkan kesempatan masyarakat untuk terlibat lebih banyak dalam perencanaan proyek.

Amalya mengatakan, transisi energi harus berlangsung dengan tanggung jawab, transparan, dan menghormati pemenuhan hak asasi manusia, khususnya masyarakat adat.

Opsi Baru Usai Indonesia Gabung BRICS

NDB dibentuk oleh negara pendiri BRICS, yaitu Brasil, India, Cina, dan Afrika Selatan pada 2014 lalu. Bank ini bertujuan memobilisasikan sumber daya untuk proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang dan negara yang perekonomiannya sedang tumbuh. 

Bank ini sekaligus melengkapi multilateral development bank yang sudah ada sebelumnya, terutama untuk kerja sama bagi negara-negara Selatan.  

NDB fokus pada sektor infrastruktur di antaranya energi, transportasi, air dan sanitasi, serta pembangunan perkotaan. Sejak mulai beroperasi, NDB telah memperluas keanggotaan di luar negara BRICS sehingga portofolio pinjamannya meningkat di berbagai wilayah.

Pada Juli 2025, Indonesia bergabung dengan BRICS dan secara resmi juga bergabung dalam NDB untuk memperluas jangkauan pembangunannya.

Per 2024, proyek NDB paling banyak dijumpai di India dan Cina, masing-masing 27 proyek. Disusul Brasil dengan 21 proyek, Rusia 14 proyek, dan Afrika Selatan 13 proyek.