Perang di Iran Percepat Transisi Energi Korsel Menuju Energi Terbarukan

Perang di Iran “menjadi titik balik yang signifikan” bagi Korea Selatan (Korsel) untuk beralih ke energi terbarukan dan meninggalkan minyak.

Dalam wawancara dengan Lisa Kim dari CNBC, Menteri Iklim, Energi, dan Lingkungan Hidup Korea Selatan Kim Sung-hwan mengatakan, ada konsensus nasional yang semakin kuat agar Korea Selatan menjalani transisi energi yang mendasar.

Korsel telah berkomitmen untuk mencapai kapasitas energi terbarukan sebesar 100 gigawatt (GW) pada tahun 2030. Menurut Renewable Energy Institute, kapasitas energi terbarukan Korea Selatan saat ini mencapai 37 GW.

Kim mengatakan Korsel akan berfokus pada tenaga angin dan tenaga surya untuk mencapai target peningkatan kapasitasnya.

Menurut data IEA, pada tahun 2025 Korea Selatan hanya memenuhi sekitar 9% dari kebutuhan energinya melalui sumber energi terbarukan. Sebagian besar pasokan energi terbarukan itu berasal dari tenaga surya.

“Karena pembangkit tenaga angin membutuhkan waktu yang cukup lama mulai dari tahap persiapan hingga produksi listrik yang sebenarnya, kami akan berusaha semaksimal mungkin sambil berfokus pada tenaga surya sebagai solusi paling efektif dalam jangka pendek,” kata Kim.

Ketika ditanya apakah negara tersebut memiliki sinar matahari yang cukup untuk menghasilkan tenaga surya yang dibutuhkan, Kim menyatakan keyakinannya. Seoul menerima rata-rata 2.148 jam sinar matahari per tahun. Kim mengatakan provinsi seperti Jeolla Selatan dan Pulau Jeju menerima 100 jam lebih banyak daripada ibu kota.

Ia membandingkannya dengan Jerman, dengan mengatakan Korea Selatan berada “dalam posisi yang jauh lebih baik” daripada Eropa.

Kim mengakui industri-industri terkait tenaga surya di Korea Selatan telah menyusut secara signifikan akibat dominasi Tiongkok di pasar komponen tenaga surya. Namun, negaranya memiliki kemampuan teknologi yang mumpuni di bidang ini. Seoul akan memastikan subsidi energi diarahkan untuk mengembangkan dan melindungi industri tenaga surya dalam negeri.

“Dengan mengatur agar keuntungan dari tenaga surya dapat dinikmati oleh warga negara kita sendiri, kita dapat mengubah tantangan ini menjadi berkah tersembunyi,” ujarnya.

Sebuah laporan dari media Korea Selatan Chosun Ilbo menyebutkan, pangsa pasar sel surya asal Tiongkok di Korea Selatan melampaui 95% pada tahun 2024, naik dari 38% pada tahun 2019. Sebaliknya, pangsa pasar domestik Korea Selatan turun dari 50% pada tahun 2019 menjadi hanya 4% pada tahun 2024.

Menurut data dari Asosiasi Industri Fotovoltaik Cina, negara tersebut memproduksi 93,2% polysilicon dunia, 96,6% wafer, 92,3% sel fotovoltaik (PV), dan 86,4% modul PV pada tahun 2024.

Kekhawatiran Jangka Pendek

Namun, Korsel masih harus menghadapi dampak energi jangka pendek akibat perang di Iran. Kim mengatakan Seoul akan menunda penutupan dua pembangkit listrik tenaga batu bara yang semula dijadwalkan ditutup pada Juni selama sekitar enam bulan, serta mengaktifkan kembali salah satu pembangkit listrik tenaga nuklirnya guna mengurangi permintaan gas alam. Kenaikan harga gas berdampak pada meningkatnya biaya produksi listrik. 

Negara tersebut telah mengalokasikan 22 juta barel minyak untuk upaya pelepasan cadangan yang dilakukan oleh Badan Energi Internasional (IEA). Namun, Kim menyatakan saat ini tidak ada rencana untuk segera melepaskan cadangan tersebut karena situasi itu belum menimbulkan “dampak langsung atau signifikan terhadap pasokan dan permintaan.”

Korea Selatan, perekonomian terbesar keempat di Asia, mengimpor 94% kebutuhan energinya, menurut laporan tahun 2024 dari Sistem Informasi Statistik Energi Korea. Hampir 72% dari kebutuhan minyak mentah Korsel diimpor dari Timur Tengah.

Pada akhir Maret, Korsel menyetujui anggaran tambahan senilai 26,2 triliun won (Rp 304,62 triliun) untuk meringankan beban kenaikan harga energi bagi rumah tangga dan industri, serta memberlakukan batasan harga atas produk bahan bakar.

Untuk mengurangi permintaan energi, ibu kota dilaporkan juga telah menerapkan sistem parkir bergilir di tempat parkir umum, dan kendaraan pegawai sektor publik dilarang parkir setiap dua hari sekali berdasarkan nomor plat kendaraan.

Kim mengatakan kepada CNBC bahwa dampak krisis energi itu belum sampai pada titik di mana tarif listrik perlu dinaikkan. Menurutnya, kenaikan harga listrik biasanya terjadi sekitar tiga hingga enam bulan setelah harga minyak dan gas naik.

“Meskipun demikian, situasi ini sulit diprediksi. Kami akan memantau situasi dengan cermat pada bulan Juni dan Juli serta merancang berbagai mekanisme secara hati-hati untuk mencegah kenaikan harga listrik,” kata Kim.