Populasi Baru 273 Unit, Truk Jadi Sasaran Empuk Elektrifikasi?

Dewan Energi Nasional (DEN) mencatat populasi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia baru mencapai 341 ribu kendaraan atau sekitar 0,2%. Salah satu jenis kendaraan yang berpotensi didorong bertransisi dari energi fosil ke energi listrik adalah truk.

Dari total 341 ribu EV, jenis kendaraan truk memiliki porsi paling sedikit dibandingkan kendaraan roda dua, roda empat, maupun bus, yaitu hanya 273 unit. Anggota Unsur Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (DEN) Sripeni Inten Cahyani mengatakan, hal ini justru peluang besar untuk elektrifikasi.

“Kami memahami adanya tantangan, tapi ini adalah sebuah peluang,” kata Inten, dalam Media Briefing Peluncuran Laporan Kajian ‘Heavy-duty Vehicle Decarbonization through Zero-emission Truck’ di Jakarta, Senin (15/6). 

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 85 Tahun 2025 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, adopsi truk listrik ditargetkan mencapai 81 ribu-107 ribu unit pada 2030. Inten menyebutnya sebagai target ambisius, mengingat saat ini adopsinya baru menyentuh ratusan unit. 

Kepala Kebijakan Transisi dan Dekarbonisasi Institute for Essential Services Reform (IESR) Ilham Rizqian mengatakan porsi truk di jalanan Indonesia hanya sekitar 4%. Namun, emisinya sangat tidak proporsional, yaitu hampir 30% dari total emisi sektor transportasi atau sekitar 48 juta ton CO2.

Jika menilik timbulan polutan yang dihasilkan truk, berupa particulate matter (PM), nitrogen oxide (NOx), sulfur oxide (SOx), dan polutan lainnya, truk menyumbang sekitar 11% secara nasional. 

“Jadi elektrifikasi ini atau mengganti truk diesel menjadi truk listrik itu akan menjadi sebuah dampak besar,” kata Ilham. 

Emisi tersebut cenderung terus meningkat, mengingat peran krusial truk dalam distribusi hasil produksi manufaktur, pertambangan, dan kegiatan perekonomian lainnya di dalam negeri. “Emisinya setiap tahun naik hampir 12%,” ujar dia. 

Di sisi lain, ketergantungan pada energi fosil terutama minyak, membuat sektor ini semakin rentan terdampak kenaikan harga. Kebutuhan akan bahan bakar minyak ini juga masih ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). IESR memperkirakan, kurang lebih Rp21 juta subsidi dan kompensasi per truk pada 2030 bisa dihemat dengan elektrifikasi. 

Petakan Dua Pilot Project Elektrifikasi

Dalam kajiannya, IESR menyiapkan dua lokasi pilot project untuk elektrifikasi truk komersial, yaitu di Pelabuhan Patimban (Jawa Barat) dan truk tambang batu bara di Muara Enim (Sumatera Selatan). 

Untuk mempercepat keekonomian investasi, IESR menilai fokus di awal adalah koridor logistik utama, seperti Pantai Utara Jawa dan Jalan Lintas Timur Sumatera, serta kawasan industri seperti Joglosemar dan Jalibar.

Namun, skema di dua lokasi pilot project baru akan kompetitif dibandingkan penggunaan truk konvensional bila menghitung harga solar Rp8.000 per liter, bukan harga subsidi Rp6.800 per liter. 

Sebab itu, IESR mengawali rekomendasinya dengan reformasi subsidi, peralihan fiskal dari subsidi biodiesel ke insentif truk listrik. “Misalkan keringanan pajak kendaraan bermotor, atau bea balik nama, dan sebagainya,” kata Ilham. 

Kemudian mendorong penetapan standar efisiensi bahan bakar untuk truk menengah dan berat, agar produsen kendaraan terdorong untuk mengembangkan dan menjual truk hemat bahan bakar. 

“Lalu kita juga coba buka pasar. Truk listrik ini masih sangat sedikit jumlahnya karena mahal. Kalau kita coba lagi bebaskan bea impor 0% untuk listrik supaya variasi dan daya saing teknologinya naik,” ujarnya. 

Baru setelahnya, fokus pada pengembangan infrastruktur charging di koridor-koridor utama, didukung oleh para produsen pengimpor truk listrik. Pilot project ini kemudian baru mulai diuji coba, dengan mengaktifkan juga kredit karbon via Peraturan Presiden Nomor 110/2025 agar operator armada dapat menjual kredit karbon dari penghematan emisi. 

Tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan pemaksimalan target penjualan truk listrik untuk mencapai net zero emission pada 2060, misalnya dengan memberikan mandat pada para pelaku usaha. 

Sektor Logistik Akui Belum Terdorong Ganti ke EV

Ahmad Sugiono, Wakil Ketua Umum Logistik dan Perdagangan Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) DPW Jakarta, mengatakan saat ini adopsi truk listrik belum menjadi topik yang familiar di kalangan pengusaha. 

“Untuk yang listrik, saat ini masih belum terlalu familiar, harganya juga memang betul bisa dua hingga tiga kali dari yang bertenaga fosil,” ujar Ahmad. 

Dia tak menampik industri logistik ini hampir ‘kebal’ dengan kenaikan harga, termasuk yang dipicu oleh ketegangan geopolitik. 

Meski begitu, para pengusaha juga sudah mulai melirik isu-isu lingkungan. Namun kembali pada aspek biaya, adopsi EV masih yang masih jauh lebih mahal belum menjadi solusi bagi industri logistik. 

Ahmad menilai perlu ada kepastian regulasi bagi pelaku usaha, insentif dan dukungan pembiayaan, infrastruktur pendukung, serta efisiensi di sistem logistik untuk mendorong transisi ke truk listrik. 

“Dukungan pembiayaan apakah nanti bentuknya fiskal atau pembiayaan, atau apa, mungkin kalau gampang itu bisa berpindah ke EV. Tapi kalau enggak, sulit. Boro-boro tambah truk, bisa hidup saja sudah bagus,” ujar Ahmad. 

Ilham menilai kondisi paritas bisa tercapai pada 2030. Pada saat itu harga baterai kendaraan – yang mencakup 60% dari harga kendaraan – sudah mulai turun, sementara harga truk konvensial kian naik. 

Meskipun begitu, peluang terjadinya kondisi tersebut masih perlu didukung oleh komponen lain seperti pembebasan pajak, insentif pajak, dan komponen model bisnis. 

“Sekarang komponen paling mahal adalah baterai, jadi apakah bisa itu baterai enggak perlu dibeli, baterai-nya subscription misalnya, jadi kita sewa (baterai) sistemnya,” kata Ilham. 

Jika sistem ini diterapkan pada truk, ia menilai akan sangat berpengaruh pada besaran capital expenditure industri logistik saat adopsi truk listrik.