CREA: Polusi Udara RI Tewaskan 3.700 Orang pada Agustus, 1.700 Akibat Karhutla

Korban jiwa akibat polusi di Indonesia melonjak pada Agustus. Diperkirakan sebanyak 3.700 orang meninggal akibat polusi udara, sekitar 1.700 di antaranya terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Risiko kematian terus membayangi seiring kebakaran yang belum reda dan polusi perkotaan yang bertahan tinggi. 

Berdasarkan analisis terbaru Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) bertajuk Choking on inaction: Indonesia’s fires led to 1,700 deaths in August — but regular air pollution even more, warga di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan menghadapi risiko kematian tiga hingga empat kali lebih tinggi dibandingkan warga di Pulau Jawa.

Karhutla menyebabkan Kalimantan menghadapi pemburukan kualitas udara ekstrem, dengan peningkatan kadar PM2,5 sebesar enam kali lipat dari sekitar 20 mikrogram per kubik menjadi 120 mikrogram per kubik pada Agustus. PM2,5 adalah partikel udara berukuran sangat kecil dengan diameter 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

Kondisi ini mengakibatkan 69 persen dari total populasi di wilayah Kalimantan terpapar kualitas udara yang tidak sehat. Lebih dari 90 persen kematian akibat polusi udara pada Agustus di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah terkait asap karhutla.

“Tanpa karhutla tahun ini, provinsi-provinsi ini tak masuk dalam daftar karena rendahnya kasus kematian akibat polusi non-karhutla,” demikian tertulis dalam analisis CREA, dikutip Senin (14/9). Riau dan Jambi juga menunjukkan situasi tak jauh berbeda dengan Kalimantan.

Krisis kualitas udara yang terjadi saat ini menyebabkan lonjakan penyakit saluran pernafasan akut (ISPA). Data Kementerian Kesehatan per 28 Agustus, sebanyak 10,6 juta penduduk di tujuh provinsi – Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan – terpapar dampak kesehatan akibat buruknya polusi udara.

Sedangkan analisis CREA merujuk pada kualitas udara berbagai wilayah menunjukkan, sepanjang Agustus, puluhan juta warga Indonesia terpapar polusi udara tidak sehat hingga berbahaya, dengan 41 juta penduduk pada puncaknya di tanggal 18, ditutup dengan 36,4 juta penduduk di tanggal 31.

CREA mengingatkan ancaman karhutla di tahun ini berpotensi semakin besar mengingat puncaknya belum terjadi. “Secara historis, puncak karhutla berada pada akhir September hingga November, sehingga yang terjadi pada Agustus merupakan awal dari krisis yang lebih besar apabila tidak ditangani dengan serius.”

Polusi Udara Kronis Non-Karhutla di Jawa

Polusi udara “kasat mata” akibat sumber non-karhutla masih mendominasi angka kematian akibat polusi di Indonesia. CREA mengestimasi polusi udara kronis dari sumber non-karhutla bertanggung jawab atas 2.000 kematian pada Agustus.

Jawa menjadi wilayah dengan jumlah kematian tertinggi akibat polusi udara mencapai 1.600 jiwa, mayoritas dari sumber non-karhutla. Penyumbang kematian tertinggi akibat polusi udara yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Banten.

Sebanyak 90 persen kematian akibat polusi udara lintas sektor dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, industri, dan transportasi.

Analis CREA Katherine Hasan menjelaskan, asap karhutla yang menyita perhatian publik dapat dengan mudah mengaburkan krisis polusi udara mematikan yang dihadapi masyarakat Indonesia hampir sepanjang tahun.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan atau perencanaan di sektor energi, tata guna lahan, dan ekonomi masih sering dibuat tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas udara dan batas aman bagi kesehatan masyarakat,” kata dia dikutip dari siaran pers, Senin (14/9).

Katherine menilai saat ini sejatinya menjadi momen untuk mendorong reformasi udara bersih. “Pemerintah tak lagi bisa mengabaikan seruan ini, terlebih di tengah situasi saat ini,” kata dia.

Estimasi angka kematian akibat polusi udara di Indonesia (CREA)

Kebijakan Energi di Balik Krisis Polusi Udara Kota dan Daerah 

Direktur dan Pendiri Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mendorong pemensiunan pembangkit listrik berbasis batu bara. Pasalnya, karhutla maupun polusi udara perkotaan terkait dengan kebijakan energi nasional termasuk pemanfaatan batu bara. 

“Sebaran polutan ganda dari karhutla yang berada di area konsesi tambang batu bara hingga pemanfaatan pembangkit batu bara di Jawa, harusnya menjadi titik balik untuk segera melakukan pemensiunan pembangkit listrik berbasis batu bara,” kata dia.

Merujuk pada Penelitian Trend Asia, karhutla terkait dengan ketergantungan yang masih tinggi pada batu bara, ekspansi biomassa berbasis kayu, dan pengembangan biofuel. 

Sepanjang 2013 hingga 2026, sebagian besar titik panas yang terindikasi kuat sebagai kebakaran berada dalam konsesi tambang batu bara. Selain itu, titik panas terdeteksi di wilayah Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan konsesi perkebunan kelapa sawit.

Bhima mengatakan masalah karhutla juga beriringan dengan komitmen anggaran yang rendah, baik untuk mitigasi maupun pascabencana.

“Sebagai contoh tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk evakuasi medis hingga pembangunan RS Paru di lokasi rawan,” kata dia. Catatan CREA, Kalimantan sebagai wilayah yang sering dilanda kebakaran hutan tidak memiliki rumah sakit khusus paru.

Studi Celios mengestimasi total biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla selama Januari-Agustus 2026 berkisar Rp39,29-123,1 triliun. Kerugian tersebut akan dirasakan dalam jangka panjang, lantaran karhutla menimbulkan beban kesehatan yang menggerus daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas tenaga kerja.

Direktur Program Trend Asia Ahmad Ashov Birry mengatakan situasi saat ini semestinya menjadi tamparan keras untuk pemerintah. "Kebijakan energi tidak boleh dievaluasi hanya berdasarkan target pasokan atau output ekonomi, tapi juga dari terlindunginya masyarakat, tersedianya udara bersih, lingkungan yang sehat, serta akses yang adil terhadap sumber daya alam,” ujarnya.