Jokowi Klaim Investor Antre Masuk ke Kawasan Industri Hijau Kaltara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sudah banyak pelaku industri berminat untuk berinvestasi di Green Industrial Park atau Kawasan Industri Hijau Kalimantan Utara (Kaltara), yang pembangunannya akan dimulai pada Desember 2021.
"Industri yang akan masuk antre ternyata, ini saya kaget. Kita coba dulu, antre," kata Presiden Jokowi saat membuka The 10th Indonesia EBTKE ConEx 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/11).
Jokowi mengatakan Green Industrial Park Kaltara, yang mengandalkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Sungai Kayan, merupakan percobaan pengembangan energi hijau oleh pemerintah untuk transisi energi dari sumber daya fosil ke energi baru terbarukan (EBT).
PLTA Sungai Kayan akan menghasilkan energi hingga 13.000 megawatt (MW). Selain di Sungai Kayan, pemerintah juga akan mencoba mengembangkan EBT dari sumber daya energi di Sungai Mamberamo, Papua.
“Saya sampaikan ke Pak Menteri Koordinator, coba dua, Sungai Kayan, Sungai Mamberamo. Sungai Kahyan sudah dihitung kira kira bisa 13.000 MW, Mamberamo bisa kira kira 24.000 MW. Oke, carikan investor yang bisa masuk ke sana,” kata Jokowi. Simak potensi EBT Indonesia pada databoks berikut:
Presiden menyebut para investor sudah berebut agar produk yang dihasilkan dapat dicap sebagai green product (produk hijau). Hal itu karena saat ini dan ke depannya, nilai produk menggunakan energi hijau akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan saat menggunakan energi fosil.
"Kalau (percobaan transisi energi) ini jalan, mungkin skenarionya akan lebih mudah. Tapi kalau ini nggak jalan, kalau kita mengharapkan global mau gratisan juga nggak mungkin mereka mau memberikan nombokin," kata Presiden Jokowi.
Pemerintah, ujar Presiden, telah melakukan pertemuan dengan Bank Dunia maupun investor Inggris saat pertemuan KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia, beberapa waktu lalu. Pemerintah saat ini sedang mencari skema dan menyusun perhitungan yang matang untuk mempersiapkan transisi energi dari sumber daya fosil ke EBT.
"Pertanyaannya pasti ke sana (transisi energi), siapa yang menanggung itu (pembiayaan transisi energi) Saya minta bapak ibu sekalian coba bersama membuat skenario transisi energi. Lebih cepat lebih baik. Akan tetapi hitung-hitungan lapangan harus dikalkulasikan secara lebih detail," ujarnya.
Presiden menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri BUMN Erick Thohir, untuk membuat skema konkret dalam transisi energi, terutama mengenai sumber pembiayaan.
"Yang konkret-konkret saja, tapi kalkulasinya riil, hitungan angkanya riil. Kalau bisa transisi, pasti ada harga naik. Ini siapa yang bertanggung jawab, pemerintah atau masyarakat atau masyarakat global, mau mereka nombokin negara ini?" ujar Presiden.
