AS, Jepang Pimpin Pendanaan Transisi Energi JETP RI Senilai Rp 310 T
Amerika Serikat (AS), Jepang dan sejumlah negara anggota G7 serta negara mitra dari Uni Eropa akan memobilisasi pendanaan untuk transisi energi Indonesia melalui Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 310,4 triliun.
“JETP Indonesia dirumuskan dalam lebih dari satu tahun, mungkin merupakan satu-satunya kemitraan pendanaan iklim terbesar yang pernah ada,” kata seorang pejabat Departemen Keuangan AS seperti dikutip Reuters, Selasa (15/11).
Adapun JETP Indonesia didasarkan pada inisiatif yang sama senilai US$ 8,5 miliar untuk membantu Afrika Selatan mendekarbonisasi sektor kelistrikannya lebih cepat, yang diumumkan pada COP26 di Glasgow, Skotlandia, oleh AS, Inggris, dan Uni Eropa.
Cara Indonesia Mengakses Pendanaan JETP
Untuk mengakses pendanaan JETP dalam bentuk program hibah dan pinjaman lunak senilai US$ 2o miliar selama periode 3-5 tahun, Indonesia berkomitmen untuk membatasi emisi karbon pada sektor kelistrikan sebesar 290 juta ton pada 2030, dan dengan puncaknya pada tahun yang sama.
Indonesia juga telah menetapkan target untuk mencapai net zero emission atau nol emisi karbon di sektor ketenagalistrikan pada 2050, atau satu dasawarsa lebih awal dari target saat ini yang ditetapkan dalam rencana iklim nasional.
Selain itu Indonesia juga harus melipatgandakan laju pengembangan energi terbarukan sehingga porsinya mencapai 34% dari total bauran energi nasional untuk pembangkitan listrik pada 2030.
“Kami telah membangun platform kerja sama yang benar-benar dapat mengubah sektor ketenagalistrikan Indonesia dari batu bara menjadi energi terbarukan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang signifikan,” kata Utusan Khusus AS untuk Perubahan Iklim, John Kerry.
Ia menambahkan, “Kami telah bergulat dengan masalah yang tak terhitung jumlahnya untuk sampai pada pengumuman terobosan hari ini."
Pejabat Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa emisi listrik puncak untuk Indonesia pada 2030 di bawah rencana tersebut akan berada pada tingkat 25% lebih rendah dari perkiraan puncaknya saat ini pada tahun 2037.
“Pengurangan emisi tahunan Indonesia selama tahun-tahun tersebut akan lebih besar daripada emisi sektor listrik tahunan Inggris,” kata pejabat tersebut. “Rencana tersebut akan menghapus 300 juta ton emisi gas rumah kaca hingga 2030 dan pengurangan lebih dari 2 miliar ton hingga 2060,” kata para mitra dalam pernyataan mereka.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen menggunakan transisi energi untuk mencapai ekonomi hijau dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
“Kemitraan ini akan menghasilkan pelajaran berharga bagi komunitas global dan dapat direplikasi di negara lain untuk membantu mencapai tujuan iklim kita bersama,” ujarnya.
Dipimpin AS dan Jepang
AS dan Jepang bersama-sama memimpin upaya dengan Indonesia atas nama negara demokrasi G7 lainnya Inggris, Kanada, Prancis, Jerman Italia, serta mitra Norwegia, Denmark dan Uni Eropa. Sektor publik dan swasta akan berkontribusi masing-masing 50% untuk menyediakan dana tersebut.
Pejabat Departemen Keuangan dan Luar Negeri AS mengatakan dari sektor swasta ada tujuh bank global yang berpartisipasi yaitu Bank of America, Citigroup Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered, Macquarie, dan MUFG. Pembiayaan publik ini akan mencakup pinjaman lunak dan ekuitas, serta beberapa hibah.
Pada Senin (14/11), Jepang mengumumkan akan membantu Indonesia beralih dari energi batu bara melalui lembaga publik dan swasta, termasuk Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang berafiliasi dengan negara.
Indonesia, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan produsen listrik swasta juga mengumumkan rencana untuk membiayai kembali dan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara 660 megawatt (MW) di Jawa Barat. Ini kesepakatan pertama di bawah terobosan baru pembiayaan pengurangan emisi karbon program ADB.
AS akan bekerja dengan Indonesia untuk memetakan rencana 90 hari untuk mendirikan sekretariat untuk menjalankan inisiatif dan untuk mereformasi kebijakan Indonesia, seperti merampingkan perizinan dan menyiapkan proses pengadaan yang kompetitif agar target dapat dicapai.
Afrika Selatan bulan ini mengatakan bahwa skala pendanaan yang diperlukan untuk menghapus batu baranya jauh lebih tinggi daripada pendanaan yang dimobilisasi melalui mekanisme JETP.
Pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan telah belajar beberapa pelajaran dan telah melibatkan mitra lokal sejak awal untuk "bergerak secepat mungkin".
