Eks Bank Dunia: Transisi Energi Negara Berkembang Butuh US$ 3 T/Tahun
Negara-negara berkembang di dunia akan membutuhkan hingga US$ 3 triliun atau sekitar Rp 46 kuadriliun per tahun untuk melakukan transisi energi untuk mencegah memburuknya perubahan iklim.
Hal tersebut disampaikan oleh mantan Managing Director Bank Dunia, Mari Elka Pangestu. “Perkiraannya sekitar US$ 1-3 triliun per tahun bagi negara-negara berkembang untuk dapat melakukan transisi,” ujarnya saat wawancara dengan CNBC.com, dikutip Senin (14/8).
Namun kurangnya sumber pendanaan telah mempersulit negara-negara tersebut untuk mengurangi emisi karbon tinggi mereka dan beralih ke energi bersih. Hal ini menyebabkan ketegangan antara negara berkembang dan negara maju, yang berusaha mendorong kemajuan dalam isu terkait iklim.
“Perdebatan ini akan berlanjut kecuali negara-negara maju dapat melihat bahwa ini adalah tentang pembangunan dan iklim, bukan hanya tentang iklim,” kata mantan menteri perdagangan, menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, dan menteri koperasi dan UKM di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.
“Anda tidak dapat memisahkan keduanya (pembangunan dan iklim),” ujarnya lagi. “Kata kunci sebenarnya adalah transisi, bagaimana anda beralih dari emisi tinggi sekarang ke energi bersih. Itu akan membutuhkan negara berkembang untuk memiliki sumber daya”.
Dia mengatakan bahwa topik ini menjadi fokus karena kurangnya kemajuan yang dicapai dalam pertemuan para menteri iklim G20 di India beberapa waktu lalu. Pertemuan itu ditutup tanpa konsensus tentang hal-hal penting untuk mengatasi krisis iklim seperti pembiayaan untuk negara berkembang.
Mari pun mengatakan ada skala dan urgensi untuk mengatasi krisis iklim. Menurutnya hal itu membutuhkan upaya yang lebih besar dari semua pemangku kepentingan.
“Sebagian dari itu harus berasal dari sumber daya negara sendiri,” katanya. “Sebagian juga harus datang dari bank pembangunan multilateral dan sumber lain, yang akan mengurangi biaya dan risiko, sehingga sektor swasta bisa masuk.”
Dia berpendapat bahwa jika negara-negara maju ingin beralih dari bahan bakar fosil dan menghentikan pembangkit batu bara lebih awal, lebih banyak dukungan harus diberikan kepada negara-negara berkembang.
