Pemerintah Disarankan Alihkan Subsidi BBM untuk Dana Transisi Energi
International Institute for Sustainable Development (IISD) menilai sumber pendanaan transisi energi sebaiknya tidak hanya mengandalkan dari pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) tetapi pemerintah bisa menyisihkan sebagian dana subsidi BBM.
Seperti yang diketahui, pemerintah telah menyepakati pernyataan bersama atau JETP yang nilainya mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 310 triliun dari negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), untuk 3-5 tahun ke depan.
Negara-negara yang tergabung dalam IPG di antaranya Amerika Serikat (AS), Jepang, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Norwegia, Italia, serta Inggris dan Irlandia. Kemitraan ini juga termasuk Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) Working Group.
Analis Kebijakan Energi IISD Anissa Suharsono mengatakan, pemerintah bisa memulai mengalihkan sebagian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Pasalnya dana JETP tidak cukup untuk membiayai keseluruhan transisi energi hingga mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
Selain itu, menurut dia dana yang dibutuhkan untuk transisi energi kedepannya akan jauh lebih besar lantaran pemerintah menargetkan bauran EBT lebih agresif yakni sebesar 34% pada 2030. Sedangkan pada 2025 menargetkan bauran sebesar 23%.
“Jika pemerintah mau serius berkomitmen untuk transisi energi, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan mengalihkan subsidi bahan bakar fosil ke energi bersih,” ujarnya dalam acara Indonesia Cerah: “Mendorong RUPTL Hijau yang Ambisius Setelah Komitmen JETP”, Jakarta, Senin (21/8).
Dia menyebutkan, berdasarkan data yang dimiliki oleh IISD sepanjang 2016 hingga 2020, tercatat sekitar 94,1% dari total bantuan yang diberikan pemerintah, dialokasikan untuk bahan bakar fosil yakni ke sektor minyak dan gas bumi atau migas, batubara, dan kelistrikan. Sedangkan untuk sektor EBT yang diberikan kurang dari 1%.
“Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa dukungan pemerintah untuk bahan bakar fosil tetap jauh lebih tinggi dibandingkan EBT,” kata dia.
Disisi lain Anissa menilai, jika subsidi energi lebih banyak disalurkan ke sektor fosil, maka akan membahayakan sejumlah aspek. Adapun bahaya yang dimaksud yaitu, subsidi energi fosil tersebut dapat menghalangi perkembangan EBT karena terus mendukung produksi dan konsumsi bahan bahan kotor.
Selain itu, besaran subsidi sektor bahan bakar fosil juga dapat menciptakan kondisi yang tidak adil untuk investasi ke energi bersih. “Jika insentif ini banyak maka akan memberikan pandangan ke investor kalau berinvestasi di energi fosil itu jauh lebih mudah, menguntungkan, dan jauh lebih menarik dibandingkan ke energi bersih,” ujarnya.
JETP pertama kali diluncurkan pada KTT Perubahan Iklim PBB ke-26 di Glasgow, Skotlandia pada 2021. Program ini merupakan inisiasi kelompok negara-negara kaya yang tergabung dalam IPG antara lain Inggris, Prancis, Jerman, Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa (UE).
Program pendanaan ini untuk membantu negara-negara berkembang meninggalkan energi batu bara. Sekaligus mendorong transisi ke penggunaan teknologi yang lebih rendah karbon.
Indonesia adalah salah satu negara yang berpotensi menerima pendanaan tersebut. Indonesia diperkirakan membutuhkan investasi transisi energi mencapai US$ 25-30 miliar atau sekitar Rp 393-471 triliun selama delapan tahun ke depan.
Proses negosiasi yang sedang dilakukan Indonesia merupakan bagian dari ekspansi JETP pada 2022. Program ini juga menyasar India, Vietnam, dan Senegal.
