KADIN: Indonesia Berpeluang Memimpin Pasar Karbon ASEAN

Pemerintah resmi meluncurkan perdagangan karbon pada hari ini, Selasa (26/9) dengan volume emisi yang diperdagangkan yaitu 459.914 tCO2 ekuivalen. Head of Kadin Net Zero Hub Dharsono Hartono menilai Indonesia berpeluang menjadi pemimpin pasar karbon di negara Asia Tenggara atau ASEAN. 

Meski demikian, menurut Dharsono, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan bursa karbon. Salah satunya adalah tantangan berkolaborasi dan menunjukkan transparansi

Dharsono menilai Indonesia harus siap berkolaborasi dengan berbagai pihak demi memfasilitasi berbagai macam proyek yang akan diperdagangkan di pasar karbon Indonesia.

“Kita harus siap memfasilitasi pasar karbon untuk memberikan dampak terhadap penurunan emisi. Harus bertaraf internasional sehingga dapat diakui dan bisa diperdagangkan di dalam dan luar negeri,” kata Dharsono kepada Katadata.co.id, Selasa (26/7).

Adapun dalam bursa karbon Indonesia, menurut dia, terdapat potensi pasar sukarela yang dapat diperdagangkan di dalam maupun luar negeri. Melalui pasar karbon sukarela, perusahaan dapat berinvestasi dalam proyek hijau atau offset project yang menghindari, mengurangi, atau menghilangkan emisi.

Selain itu, menurut dia, pelaku pasar juga dapat bergabung untuk membeli kredit karbon karena berbagai alasan. Selain untuk mengurangi jejak karbon, hal ini adalah salah satu cara untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko keuangan yang ditimbulkan oleh transisi energi.

Bursa karbon merupakan sistem yang mengatur pencatatan cadangan karbon, perdagangan karbon, dan status kepemilikan unit karbon. Mengacu pasal 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim dijelaskan bahwa perdagangan karbon adalah jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim.

Dharsono menilai bursa karbon akan berdampak besar tak hanya pada perkonomian, juga kepada lingkungan dan kesejahteraan rakyat.

“Terutama proyek-proyek yang berhubungan dengan lahan ini bisa win-win untuk semuanya dan bisa membuat produk kami kompetitif di pasar karbon secara domestik dan secara internasional,” katanya.

Potensi ekonomi dari perdagangan karbon ini ditaksir mencapai ribuan triliun rupiah, terutama berasal dari ekosistem hutan dan mangrove.  Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti mengatakan, Indonesia memiliki potensi ekonomi karbon yang besar.

Indonesia, menurut dia, unggul dalam solusi berbasis alam atau natural based solutions (NBS). Nani menjabarkan, potensi ekonomi karbon paling besar berasal dari ekosistem mangrove yang mencapai Rp 2,333 triliun, hutan Rp 2.333 triliun, gambut Rp 1,134 triliun, dan tumbuhan lamun atau seagrass mencapai Rp 100 triliun.

“Kalau kita lihat, untuk tropical forest sudah berjalan, tapi lebih yang nonmarket,  jadi result based payment,” kata Nani.

Result-Based Payment atau pembayaran berbasis kinerja adalah insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi gas rumah kaca yang telah diverifikasi dan/atau tersertifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi,

Adapun Nani mengatakan, pemanfaatan potensi ekonomi karbon seharusnya tak hanya terbatas pada perdagangan karbon di dalam negeri, tetapi juga secara internasional. Namun, menurut dia, ada kondisi yang perlu dipenuhi untuk dapat memasuki perdagangan internasional, yakni unit karbon harus berkualitas dan sesuai standar internasional.