Terumbu Karang Indonesia Bakal Diasuransikan oleh PBB
Dalam laporan tersebut, Jan Kellett, kepala Fasilitas Asuransi dan Pembiayaan Risiko UNDP, menekankan pada KTT Iklim PBB (COP28), perlunya asuransi di bidang-bidang ini. Walaupun, ia juga mengakui bahwa ini bukanlah solusi yang lengkap.
Menurut data IRFF, Indonesia mengalami kerugian ekonomi yang signifikan akibat bencana antara tahun 2007 dan 2018, tetapi pengeluaran pemerintah untuk tanggap darurat dan pemulihan relatif rendah. Munich Re, penyedia asuransi terkemuka di Jerman, juga mencatat kurangnya cakupan asuransi bencana di negara-negara berkembang di Asia.
IRFF berharap asuransi yang dipicu oleh parametrik yang didukung oleh donor dapat menawarkan perlindungan yang lebih tepat sasaran dan terjangkau. Asuransi parametrik memberikan pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya ketika ambang batas iklim atau meteorologi tertentu terpenuhi.
Krishnan Narasimhan, pemimpin global untuk Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana Iklim di UN Capital Development Fund (UNCDF), menyoroti manfaat dari skema tersebut, termasuk pemasukan dana yang cepat setelah bencana.
UNCDF telah bekerja sejak tahun 2021 untuk menyediakan asuransi "tingkat mikro" di negara-negara kurang berkembang dan negara-negara kepulauan kecil. Alhasil, asuransi itu dapat diakses oleh individu dan kelompok yang secara tradisional tidak memiliki perlindungan.
UNCDF juga meluncurkan skema asuransi parametrik di Fiji, yang menawarkan pembayaran berdasarkan peringatan dini.
Pada konferensi iklim COP28 baru-baru ini di Dubai, Nikkei Asia melaporkan bahwa ADB telah memperkenalkan inisiatif asuransi mikro untuk mengatasi dampak tekanan cuaca panas pada wanita di negara-negara seperti Kamboja dan Pakistan.
