OJK Didesak Perketat Pembiayaan Sawit yang Memicu Deforestasi
Greenpeace Indonesia menyoroti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena kebijakan keuangan berkelanjutan yang masih jauh dari ideal. Otoritas tersebut didesak untuk mengawasi pembiayaan sawit yang memicu deforestasi.
Hal ini menyusul sejumlah organisasi masyarakat sipil di Uni Eropa yang merilis laporan terbaru terkait lembaga keuangan dan kerusakan lingkungan hidup.
Laporan yang dirlis Greenpeace International ini bertajuk “Uni Eropa Membiayai Perusakan Ekosistem”. Dalam laporran tersebut menunjukkan ada sekitar US$ 1,257 triliun atau setara RP 19.842 triliun kredit global mengalir ke grup-grup perusahaan di sektor yang berisiko terhadap ekosistem dan iklim. Dana ini mengalir sejak adanya penandatanganan Perjanjian Paris pada akhir 2015.
Pendanaan tersebut mengalir ke 135 perusahaan di sektor seperti kedelai, peternakan, kelapa sawit, karet, kayu, dan komoditas lainnya yang berpotensi tinggi merusak ekosistem. Padahal, Uni Eropa memiliki komitmen penanganan perubahan iklim dan kebijakan anti-deforestasi.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, mengatakan praktik serupa juga terjadi di Indonesia. Praktik-praktik industri sawit Indonesia di masa lalu terbukti merampas lahan masyarakat adat dan menghancurkan hutan.
Menurut dia, praktik serupa masih mungkin berlanjut. Apalagi jika melihat pemerintah Indonesia yang sangat defensif menyikapi Undang-Undang Komoditas Bebas Deforestasi Uni Eropa atau EUDR.
“Temuan laporan ini harus menjadi perhatian khusus gugus tugas EUDR yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa, untuk memastikan aliran dana investasi ini hanya disalurkan untuk mengembangkan pekebun kecil dan rantai pasok yang bebas deforestasi,” kata Arie Rompas, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (27/3).
