Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi untuk RI

Happy Fajrian
5 Mei 2024, 13:52
transisi energi, adb, sri mulyani, etm
Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa.
Button AI Summarize

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program pendanaan transisi energi dengan skema Energy Transition Mechanism (ETM) ADB untuk Indonesia dalam mendorong transisi energi dari fosil ke energi ramah lingkungan.

“Kita follow up apa yang sudah diumumkan di Indonesia waktu itu dengan JETP (Just Energy Transition Partnerships), ETM, mereka mulai menstrukturkan dan masih banyak pekerjaan teknis, tapi bagus bahwa kita mulai bicara yang real," kata Menkeu Sri Mulyani di Tbilisi, Georgia, dikutip Minggu (5/5).

Hal tersebut disampaikan Menkeu Sri Mulyani di sela-sela rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan Ke-57 ADB. Ia pembicara dalam seminar berjudul Achieving Climate Outcomes for Transformation, salah satu dari rangkaian kegiatan pertemuan tahunan ADB tersebut.

Dalam seminar itu, Sri Mulyani menyampaikan antara lain upaya Indonesia untuk mewujudkan transisi energi dan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Pada Desember 2023, Indonesia dan ADB menyepakati komitmen percepatan pelaksanaan pensiun dini PLTU di Indonesia, yang dijalankan dalam kerangka Energy Transition Mechanism (ETM).

ETM adalah program pembiayaan ADB untuk mengakselerasi transisi energi berkelanjutan dari energi fosil ke energi bersih, yang dikolaborasikan bersama dengan pemerintah negara-negara, investor swasta, dan filantropi.

Program ETM saat ini sedang dijalankan di lima negara, yaitu, Indonesia, Vietnam, Filipina, Pakistan, dan Kazakhstan. Program ETM ADB di Indonesia terbilang paling ambisius dan progresif.

Terkait pensiun dini PLTU, Menkeu Sri Mulyani menuturkan salah satu hal yang perlu diperhatikan dan dicarikan solusinya adalah bahwa ada pendapatan yang hilang ketika operasi PLTU dihentikan lebih dini sehingga perlu dicarikan sumber pendanaan untuk memberikan kompensasi.

“Kalau kita mau retire coal, itu artinya biayanya gimana, siapa yang harus bayar,” tuturnya. “Karena implikasinya seperti yang saya bilang revenue-nya akan dipotong, jadi siapa yang harus compensate itu gitu, itu kan menjadi kerugian yang harus diperhitungkan,” ujarnya.

Halaman:
Reporter: Antara
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...