Menjaga Asa, Memulihkan Laut Kepri Lewat Kolaborasi untuk Konservasi

Langit Pulau Mapur, Kepulauan Riau, hari itu, Selasa (6/5) terlihat cerah saat dua laki-laki berpatroli di sekitar pulau. Mengenakan baju hitam dengan tulisan Pokmaswas di belakangnya, mereka berkeliling menggunakan perahu kayu yang disebut pompong mengawasi aktivitas di perairan sekitar pulau. Bila ada aktivitas yang mencurigakan dan berpotensi merusak laut mereka sigap bertindak.

Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Perisai Mapur Darmansyah menyebut kegiatan pengawasan sudah menjadi rutinitas warga pulau Mapur lebih dari sepuluh tahun terakhir. Terlebih setelah Desa Mapur, yang masuk dalam kawasan konservasi seluas 138.561 hektare yang telah ditetapkan pemerintah pada 2022. 

Menurut Darmansyah patroli mandiri dilakukan warga lantaran ingin menyelamatkan laut Mapur yang masih dalam kawasan Bintan. Ia menyebutkan penangkapan ikan secara berlebihan dan penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem tempat ikan berkembang biak yang pernah terjadi telah mengancam mata pencaharian nelayan Pulau Mapur yang dihuni 250 kepala keluarga. 

Tidak hanya ancaman dari penangkapan ikan berlebihan, wilayah di perairan sekitar Pulau Mapur juga menghadapi potensi cemaran tumpahan minyak di perairan yang kemudian terbawa ke wilayah tersebut dan bahkan aktivitas pembuangan limbah B3. “Dengan adanya pengawasan, kita menjaga lingkungan kita, terumbu karang kita. Dari situ masyarakat sudah mulai merasakan dampaknya," kata Darmansyah.

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan menjaga ekosistem laut juga menjadi salah satu program utama pemerintah setempat. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan pelibatan masyarakat membuat perusakan lingkungan sudah mulai berkurang dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Haris menjelaskan peristiwa pembuangan limbah dan tumpahnya minyak mentah di kawasan laut Kepri sering terjadi di kala angin musim utara atau pada Oktober sampai dengan Februari. Kerusakan laut ditandai dengan penurunan kualitas terumbu karang yang berdampak pada ekosistem laut. 

 Menurut Haris, pelibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan di wilayah Kepri dilakukan dengan membentuk Pokmawas yang kini tersebar di sejumlah wilayah di Kepri. Apalagi Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 2022 telah resmi menetapkan kawasan konservasi di perairan yang berada di timur Pulau Bintan atau yang dikenal dengan nama Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan.

“Sekarang alhamdulillah dengan pencegahan kita bersama-sama dengan Pokmawas, pemerintah dalam hal ini dari kesatuan TNI juga selalu berkomunikasi,” ujar Haris saat ditemui di Pulau Mapur, Kepri, Selasa (6/5).

Haris mengatakan, pelibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan diperlukan untuk menjaga wilayah Kepri yang terdiri dari ribuan pulau. Pasalnya, dengan kondisi geografis tersebut maka masyarakat menjadi pihak yang lebih memahami wilayahnya.

“Jangan sampai nanti ada tumpahan-tumpahan yang bisa merugikan yang pertama adalah lingkungan, yang kedua adalah ekosistem yang ada di laut,” ucap Haris lagi.  

Selain itu, dia memastikan pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) akan melakukan perbaikan agar lingkungan di wilayahnya tetap terjaga dari bahan berbahaya. Upaya ini mendesak lantaran wilayah perairan Kepri sebelumnya mengalami sejumlah kerusakan akibat tumpahan minyak dan aktivitas penambangan pasir yang kini sudah berkurang. 

Kolaborasi untuk Konservasi

Sebelumnya, Pemerintah Kepri bersama dengan Konservasi Indonesia (KI) mengukuhkan empat Pokmaswas baru di kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan (TWP) Timur Pulau Bintan. Dengan begitu, Pokmaswas di kawasan tersebut menjadi tujuh kelompok.

Keberadaan kelompok ini juga sangat membantu Kepri untuk menjaga potensi kekayaan sumber daya kelautan. Pasalnya dengan wilayah yang didominasi perairan maka secara tidak langsung membuat perekonomian Kepri sangat bergantung pada sumber daya kelautan.

Upaya menjaga kelestarian laut menjadi hal penting bagi Kepri lantaran mayoritas wilayah merupakan perairan. Hanya 5% dari total luas wilayah Kepri yang sebesar 252,601 kilometer persegi (km2) merupakan wilayah daratan. Dengan begitu, menjaga lingkungan atau ekosistem laut menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepri.

Pelibatan masyarakat dalam menjaga ekosistem laut diyakini bisa menjadi solusi untuk menjaga kelestarian alam. Salah satunya adalah mempertahankan potensi komoditas perikanan yang mencapai 1,3 juta ton di dalam kawasan wilayah pengelolaan perikanan (WPP).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau, Said Sudrajat Mazlan, mengatakan pemerintah Kepri juga telah mengatur maksimal pemanfaatan dari potensi tersebut sebesar 900 ribu. Said menjelaskan, sampai dengan saat ini berdasarkan data yang dimiliki oleh Pemprov Kepri pemanfaatan ikan yang tercatat baru sebesar 330 ribu ton atau satu per tiga dari potensi yang diizinkan untuk dikelola.

“Dari 1,3 juta ton lebih, pemanfaatan yang diperbolehkan supaya dia (ikan) sustainable itu ada sekitar 900 ribu ton,” ujar Said.

Selain manfaat dari terjaganya ketersediaan ikan di wilayah Kepri, pelibatan masyarakat untuk menjaga lingkungan juga dapat berpengaruh terhadap potensi wisata alam. Pasalnya sebelum pandemi Covid-19 menyerang, Kepri menjadi wilayah dengan kunjungan wisatawan mancanegara nomor dua di Indonesia.

Keberhasilan Kepri menarik wisatawan mancanegara tak terlepas dari keindahan alam yang ditawarkan pulau-pulau didalamnya. Selain itu, kunjungan tersebut juga dipengaruhi dengan adanya wilayah konservasi dengan luasan sebesar 2,9 juta hektare.

Adapun wisatawan tersebut sebagian besar berasal dari dua negara tetangga Indonesia yaitu Singapura dan Malaysia. “Datangnya dari sana (Singapura dan Malaysia) tapi orangnya banyak orang luar juga (Eropa),” ujarnya.

Kawasan  konservasi di wilayah Kepri sebagian besar merupakan kawasan perairan, ditambah kawasan hutan lindung dan mangrove. Ekosistem ini harus dilindungi terutama dalam untuk memitigasi perubahan iklim.