DPR Usul Penerapan ESG Jadi Syarat Investasi Tambang

20 Mei 2025, 16:41

ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/nz.

Alat berat dioperasikan di salah satu perusahaan pertambangan batu bara Desa Sumber Batu, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Selasa (28/1/2025). Sejak dua pekan terakhir harga batu bara di Aceh dengan kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR kembali turun dari USD 30,07 per ton menjadi 29,82 per ton dan Berdasarkan data Indonesia Coal Index per 25 Januari 2025 harga batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR berada di level USD 29,82 per ton disebabkan melimpahnya pasokan batu bara di nega

Membuat ringkasan dengan AI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkapkan penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial dan tata kelola atau ESG perlu menjadi syarat mutlak dalam setiap investasi dan kegiatan operasional pertambangan.

“Sudah waktunya ESG dijadikan instrumen wajib. Ini bukan hanya soal kelengkapan dokumen, tapi menyangkut masa depan lingkungan, keadilan sosial, dan tata kelola industri yang sehat,” ujar Anggota Komisi XII DPR Gandung Pardiman dikutip Antara di Jakarta, Selasa.

Dia menilai masih banyak perusahaan yang menjalankan prinsip ESG hanya sebatas pelaporan administratif, tanpa integrasi dalam aktivitas di lapangan. Padahal, praktik yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan tambang dan energi berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan menurunkan kepercayaan publik.

"Banyak laporan ESG yang bagus di atas kertas, tapi tidak mencerminkan kenyataan di lokasi tambang atau proyek energi. Ini yang harus dikoreksi," katanya.

Gandung mendorong agar pemerintah mengaitkan kepatuhan ESG dengan insentif fiskal dan akses pembiayaan. Menurutnya, perusahaan yang tidak menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan seharusnya tidak diberikan fasilitas atau kemudahan.

"Kalau ingin menikmati insentif atau pembiayaan murah, ya harus patuh pada ESG. Negara tidak boleh kompromi dalam hal ini," tegasnya.

Dalam aspek pengawasan, dia mengusulkan penguatan sistem berbasis teknologi seperti pemantauan digital, penggunaan GIS (Geographic Information Syistem), dan drone monitoring untuk meningkatkan akurasi dan transparansi.

Dia juga menekankan perlunya sinergi antarlembaga, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, BIG dan pemerintahan daerah, agar pengawasan ESG berjalan efektif dan konsisten di seluruh wilayah operasional industri.

"Indonesia punya sumber daya alam yang luar biasa, tapi kalau tidak dikelola dengan tata kelola yang baik, kita hanya akan mewariskan kerusakan. ESG adalah alat untuk memastikan pembangunan yang benar-benar berkelanjutan," katanya.