CSIS: Perdagangan Karbon Harus bawa Manfaat untuk Masyarakat Lokal

Research Associate of Climate Policy Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Via Widiyadi, menilai perdagangan karbon belum sepenuhnya dilihat sebagai aktivitas ekonomi oleh masyarakat lokal. 

“Dari segi awareness, mereka memang belum memahami secara utuh bagaimana benefit dengan menanam pohon dan sebagainya, karena itu seperti hal yang tidak kelihatan dan impact-nya pun tidak terasa,” kata Via, dalam diskusi WRI Indonesia National Dialogue di Jakarta, Rabu (22/10).

Via menambahkan, pada sejumlah mekanisme insentif seperti REDD+ dan Tropical Forest Forever Facility (TFFF) yang akan diluncurkan pada COP30, ada ketentuan mengalokasikan sebagian hasil aksi iklim kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat. 

“Apabila mekanismenya dilakukan dengan benar, itu langsung benefit-nya ke mereka,” katanya.

Oleh karena itu, melalui mekanisme yang dijalankan dengan tepat, konservasi lingkungan akan memberi manfaat ekonomi langsung pada masyarakat. Penggunaan mekanisme yang tepat dinilai Via sangat diperlukan, mendukung masyarakat telah memiliki kemauan berkontribusi.

Peran Harga Karbon

Ekonom WRI Indonesia, Rizky Wibisono, menilai pemberian insentif pada masyarakat akan berjalan efektif jika harga karbon cukup tinggi. Sebab, jika harganya rendah, masyarakat kurang termotivasi.

Penentuan harga ini kemudian berbanding lurus dengan kualitas dan kredibilitas karbon. Dirinya memberi contoh perdagangan karbon sektor kehutanan di Selandia Baru, yang sempat mengalami penurunan harga karena penggunaan unit karbon dengan kualitas rendah. 

“Sangat penting untuk menekankan kredibilitas di domain offset. Karena bahkan dalam sistem compliance (wajib), harga akan sepadan dengan kualitas,” jelas Rizky.

Pendekatan dari Bawah ke Atas

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu, juga menyampaikan bagaimana perdagangan karbon RI harus memberi manfaat pada masyarakat sekitar.

“Jadi di dalam acuan untuk membuat unit karbon di sektoral maupun di daerah, perlu ada benefit kepada masyarakat setempat,” kata Mari, dalam Pembukaan Indonesia Climate Changet Forum 2025 di Jakarta, beberapa waktu lalu. 

Menurutnya, hal tersebut tergambar melalui bottom-up approaches (pendekatan dari bawah ke atas) dari sektoral yang digunakan dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. Peta jalan sektoral ini juga akan sejalan dengan target ekonomi makro.

Selain itu, adanya manfaat bagi masyarakat, menurut Mari, dapat menciptakan kepercayaan pembeli terutama dari luar negeri. Hal tersebut memberi dampak positif pada perdagangan karbon RI.