Komitmen Transisi Energi, PLN Percepat Infrastruktur Hijau dan Pasar Karbon

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memikul tanggung jawab ganda yang tidak mudah.  BUMN  ini mesti menyediakan listrik bagi publik sambil menjalankan transisi energi.

Evy Haryadi, Chief Technology and Sustainability Officer PLN,  menyebutkan, PLN saat ini tengah melayani 92,9 juta pelanggan. 

"Kami berkomitmen untuk mencapai net zero emission pada 2060," ujar Haryadi pada sesi bertajuk CEO Talk Session: Corporate Climate Leadership For Indonesia’s Net Zero Action Through High Integrity Carbon di Conference of Parties (COP) 30 di Belem, Brazil, Senin (10/11).

Menurutnya, komitmen tersebut diwujudkan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang diklaim sebagai "RUPTL terhijau", dan proporsi energi baru terbarukan terbesar sepanjang sejarah. 

Secara terperinci, PLN menargetkan penambahan 52,9 GW kapasitas energi bersih, naik signifikan dari 34 GW dalam periode sebelumnya. Dari total kapasitas yang direncanakan, 42,1 GW berasal dari energi terbarukan, yakni solar (17,1 GW), hidro (11,7 GW), angin (7,2 GW), geotermal (5,2 GW), dan bioenergy (0,9 GW). 

Namun, menurut Haryadi, tantangan terbesar dalam transisi energi bukan hanya dalam hal teknis, tetapi juga lingkungan dan sosial.

Sebut misal, lokasi sumber energi terbarukan kerap jauh dari pusat beban. Dengan begitu, PLN memerlukan investasi pada jaringan transmisi secara masif. 

Menurut PLN, kebutuhan jalur transmisi energi baru dan terbarukan (EBT) diperkirakan sekitar 48.000 kilometer hingga 2034, termasuk jalur strategis interkoneksi Sumatera-Jawa sepanjang 1.174 kilometer.

Di sinilah persoalan muncul. Menurut Haryadi, proyek-proyek transmisi ini sering kali tidak bankable secara komersial. "Kami juga meminta dukungan pemerintah untuk proyek yang tidak komersial, karena tanpa ini, tidak ada pemicu untuk membangun pembangkit listrik," tegasnya. 

Dia menambahkan, PLN tengah menjajaki kerja sama, termasuk dengan Norwegia, untuk skema pembiayaan khusus. Skema ini ditujukan untuk proyek seperti pembangkit listrik terapung di daerah terpencil yang memerlukan subsidi agar layak secara komersial.

Haryadi pun menekankan pentingnya smart grid dalam RUPTL terbaru. "Tanpa smart grid, kami tidak bisa membangun lebih banyak variable renewable energy dalam sistem," jelasnya. 

Menurutnya, modernisasi infrastruktur ini krusial untuk mengelola fluktuasi pasokan listrik dari sumber intermiten seperti solar dan angin.

Dari sisi pendanaan, PLN saat ini bekerja sama dengan bank pembangunan multilateral seperti Asian Development Bank (ADB) dan World Bank dalam mengimplementasikan environmental and social management system. Selain itu, Haryadi juga membuka peluang kolaborasi dengan bank komersial.

Pun begitu, PLN melihat bahwa proyek transisi energi kerap tertantang masalah pembiayaan. Maka, pasar karbon memiliki peran yang krusial untuk menutup celah pendanaan tersebut. 

Sejauh ini, PLN telah mengembangkan mekanisme perdagangan karbon melalui skema SPE-GRK (Sertifikat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca) dan Verified Carbon Standard (VCS). 

Hingga kini, PLN memiliki 4,8 juta ton CO2e available stock SPE-GRK, dengan 1,8 juta ton CO2e telah diotorisasi. Adapun proyek VCS yang diterbitkan mencapai 7,9 juta ton CO2e.

"Ekspansi energi terbarukan dalam RUPTL berpotensi menghasilkan sekitar 250 juta ton CO2e green attribute," kata Haryadi. Belum cukup, PLN aktif pula dalam Emission Trading System Indonesia, dengan 76 unit pembangkit berpartisipasi pada 2024, atau naik dari 55 unit tahun sebelumnya.

“Dalam RUPTL, kami telah memasukkan aspek dekarbonisasi, atau yang kami sebut sebagai mekanisme pasar karbon tambahan,” kata Haryadi. “Artinya kami juga mengintegrasikan strategi pemanfaatan energi terbarukan yang telah beroperasi dalam sistem. Keberadaannya tidak lagi hanya untuk memastikan pasokan listrik, tetapi juga untuk menciptakan pendapatan bagi perusahaan.”

Di atas itu semua, strategi transisi energi PLN tampaknya telah menunjukkan hasil positif. Perusahaan berhasil meningkatkan rating risiko dari 38 (high risk) pada 2021 menjadi 27,4 (medium risk) pada 2024.