PLN Soroti Potensi Besar Pengurangan Emisi lewat Bursa Karbon

Kehadiran bursa karbon dinilai penting dalam mengakselerasi transisi energi di Indonesia. Alasannya, bursa karbon membuka jalan bagi PLN untuk menerapkan skema perdagangan karbon guna pendanaan proyek atau dikenal dengan skema carbon finance.

Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, menegaskan bahwa skema ini menghadirkan manfaat ganda, yaitu mendorong reduksi emisi sekaligus membuka peluang keuntungan finansial yang signifikan.

“(Skema) ini dapat mengurangi emisi hingga 250 juta ton CO2e, serta menghasilkan potensi keuntungan sebesar USD 2,5 miliar – USD 10 miliar (Rp 42 triliun – Rp 167 triliun),” jelas Evy dalam sesi dialog Scaling Up Carbon Market, Opportunities For Global Collaboration From National to Global Actor: Advancing Market Through Global Collaboration di COP 30.

Ia menambahkan bahwa bursa karbon menjadi pintu masuk penting untuk pembiayaan inovatif berbasis pengurangan emisi.

“Untuk bisa mendanai proyek transisi energi, kita tidak hanya mengandalkan dari kegiatan komersial, kita juga mengandalkan carbon finance. Carbon finance adalah bagaimana kita mengurangi emisi karbon, dan mengubahnya menjadi carbon credit,” lanjut Evy di Paviliun Indonesia COP 30 Belem, Brazil (12/11).

PLN tengah menjalankan peta jalan dekarbonisasi yang mengarah pada penurunan intensitas emisi secara bertahap hingga 2060. Transformasi portofolio pembangkit diarahkan untuk memperbesar porsi energi terbarukan, baik variable renewable energy seperti surya dan angin, maupun baseload renewable seperti panas bumi dan hidro, seiring dengan pengurangan pembangkit batu bara.

Hingga Januari 2025, PLN telah menerbitkan lima Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK) dengan total nilai 5 juta tCO₂e, sekaligus menegaskan posisinya sebagai pemain utama perdagangan karbon di Indonesia.

Langkah konkret lainnya terlihat pada transaksi perdana karbon internasional PLN pada 20 Januari 2025. Dari penjualan 50 ribu ton CO₂e, PLN mencatat nilai transaksi Rp 4,05 miliar. Inisiatif ini menjadi tonggak awal integrasi proyek energi bersih PLN ke dalam mekanisme keuangan hijau global.

Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno menegaskan Indonesia memiliki potensi karbon yang besar untuk dikembangkan seiring percepatan transisi energi.

“Saat ini Indonesia tengah bertransisi dari penggunaan energi fosil ke energi terbarukan dalam jangka 9 tahun ke depan. Kami memproyeksikan pada 2034 Indonesia sudah memiliki 40% bauran energi yang mana peralihan itu saja sudah menjadi potensi pengurangan emisi karbon yang besar,” terang Eddy.

Peluang ini diperkuat kontribusi sektor berbasis alam seperti hutan dan mangrove, serta program waste-to-energy yang mulai berjalan.

Eddy memastikan pasar karbon Indonesia kini lebih siap bersaing di tingkat global. Berbeda dengan sebelumnya yang terikat pada target NDC, mekanisme saat ini dirancang selaras dengan standar internasional. “Kita sudah memiliki sistem registry real-time dan kerangka regulasi yang lebih terkoordinasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan steering committee di bawah kementerian koordinator memberi fondasi tata kelola yang lebih konsisten. Dengan arsitektur ini, Indonesia mendorong agar sistem karbon nasional dapat menjadi rujukan bagi komunitas internasional.

Dari sisi mitra, Norwegia melihat peluang kolaborasi yang semakin terbuka. Erling Motzfeldt Kravik, Plt. Kepala Bagian Iklim di Kementerian Iklim dan Lingkungan Norwegia, mengatakan pihaknya memandang pasar karbon internasional sebagai instrumen penting untuk mencapai target NDC.

“Kerja sama dengan negara berkembang seperti Indonesia menjadi kunci dalam memperluas dampak pengurangan emisi secara global,” ungkapnya.