AEER Ungkap Emisi Smelter Sulawesi, Dorong Listrik PLN Gantikan PLTU Captive

Organisasi pegiat lingkungan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) menyarankan agar pabrik pengolahan atau smelter nikel di Sulawesi diarahkan untuk menggunakan listrik dari jaringan PLN (on-grid). Langkah ini dinilai penting untuk menekan emisi karbon dari industri tersebut. 

Peneliti Lingkungan AEER Timotius Rafael mengatakan industri pengolahan nikel yang berkembang pesat di Sulawesi dalam satu dekade terakhir telah membuat kebutuhan energi melambung. Problemnya, “Kebutuhan energi besar ini selama ini dipenuhi oleh PLTU batu bara captive yang dibangun dan dioperasikan langsung oleh industri,” ujarnya dalam forum Transisi Energi Sistem Kelistrikan Sulawesi Industri Nikel: Dekarbonisasi Industri Nikel Sektor Energi, pekan lalu. 

Menurut catatan AEER, Smelter Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) membutuhkan sekitar 30-50 MWh listrik untuk menghasilkan satu ton setara nikel, dan smelter High-Pressure Acid Leach (HPAL) memerlukan sekitar 15,58 MWh per ton.

Sedangkan PLTU batu bara captive menghasilkan emisi tinggi. Setiap ton nikel yang diproses dengan smelter RKEF menimbulkan sekitar 58,09 ton CO2, sedangkan dengan smelter HPAL sekitar 5,40 ton CO2.

Tak ayal, Sulawesi berperan besar dalam produksi emisi karbon nasional. Emisi dari PLTU captive Sulawesi mencapai 68 juta ton CO2 atau 57 persen dari total emisi PLTU captive nasional pada 2024. Sedangkan Sulawesi berkontribusi sekitar 12,3 persen terhadap total emisi gas rumah kaca nasional.

Ironisnya, kontribusi Sulawesi terhadap PDB nasional hanya 7,16 persen. “Ini menunjukkan ketimpangan antara beban ekologis dan manfaat ekonomi,” kata Timotius.

Maka itu, AEER mendorong pengendalian industri nikel, penutupan PLTU captive, dan integrasi smelter ke jaringan listrik PLN, yang sudah didukung pasokan dari energi baru dan terbarukan. “Tanpa penutupan PLTU captive, target dekarbonisasi industri nikel di Sulawesi akan sulit tercapai,” ujarnya.

Saat ini, sistem kelistrikan Sulawesi terbagi dalam jaringan selatan dan utara dengan kapasitas EBT yang masih terbatas. Timotius menilai, permintaan listrik yang besar seharusnya menjadi sinyal bagi PLN untuk masuk ke kawasan industri, sehingga PLTU captive batubara bisa dihentikan sekaligus mendorong investasi EBT di wilayah itu.

Vice President Pelanggan Korporasi dan Bisnis PLN, Fauzi Aburusman menjelaskan adanya tantangan biaya dalam penguatan sistem kelistrikan Sulawesi. Pemerintah merencanakan tambahan pembangkit 10,4 GW untuk Sulawesi, yang didominasi pembangkit energi baru terbarukan yaitu 7,7 GW. Selain itu, pembangunan kabel transmisi 9.019 kilometer dan gardu induk 9.670 MVA. Kebutuhan investasinya mencapai Rp2.000-3.000 triliun. “Sehingga tidak bisa hanya mengandalkan pendanaan PLN,” ujar Fauzi.