Transisi Energi Butuh Waktu, Pengamat: Indonesia Mau Tak Mau Beli Minyak Mahal

Harga minyak dunia melambung seiring situasi perang di Timur Tengah. Sebelum serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran, harga minyak dunia Brent dan WTI pada Jumat (27/2) masih berada di kisaran US$70 per barel. Namun, kurang dari dua pekan perang berlangsung, harganya telah menembus US$100 per barel.

Kenaikan tajam ini menimbulkan kekhawatiran baru bagi negara pengimpor energi seperti Indonesia. Pengamat energi Komaidi Notonegoro menilai posisi Indonesia dalam situasi tersebut relatif lemah. Pilihannya, menurut dia, hanya dua: membeli minyak dengan harga mahal atau menghadapi risiko kekurangan bahan bakar.

“Kita tidak dalam posisi punya daya tawar. Mau beli atau tidak, pilihannya cuma itu, karena negara lain juga berebut mengamankan pasokan masing-masing,” kata Komaidi saat dihubungi Katadata, Senin (9/3).

Dia menjelaskan, sekitar 18,1 persen impor minyak mentah Indonesia berasal dari Arab Saudi. Jalur distribusinya melewati Selat Hormuz, kawasan yang kini terdampak konflik. Meski begitu, Indonesia masih memiliki sumber pasokan lain. Sekitar 82 persen impor minyak mentah berasal dari negara lain yang relatif tidak terdampak langsung oleh konflik.

Karena itu, menurut Komaidi, dari sisi volume pasokan kemungkinan gangguan tidak terlalu besar. “Lebih ke masalah harganya,” ujarnya.

Situasi ini mengingatkan pada periode setelah pandemi Covid-19, ketika harga minyak dunia juga sempat melonjak. Saat itu, pemerintah memilih menambah subsidi energi untuk menahan kenaikan harga di dalam negeri.

Namun, ruang fiskal pemerintah saat ini dinilai tidak selonggar beberapa tahun lalu. Komaidi menyinggung prioritas anggaran pemerintah yang kini banyak terserap untuk program lain, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Tapi sekarang prioritasnya lebih ke MBG. Ini nanti bagaimana?” kata dia.

Pengamat energi Fahmy Radhi juga melihat realokasi anggaran sebagai opsi yang paling realistis jika harga minyak terus menanjak. Menurut dia, sebagian anggaran pemerintah dapat dialihkan untuk memperkuat subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

“Anggaran difokuskan ulang dan tetap mempertahankan subsidi, sehingga tidak perlu menaikkan harga BBM di Indonesia,” ujar Fahmy.

Meski demikian, sebelum melakukan realokasi anggaran, pemerintah perlu menetapkan batas kemampuan fiskal negara dalam menahan harga BBM. Dengan kata lain, perlu ada ambang harga minyak dunia yang menjadi patokan kebijakan.

“Misalnya pada harga US$120 per barel sudah harus menaikkan harga BBM,” kata Fahmy.

Jalan Panjang Beralih ke Energi Terbarukan

Dalam jangka panjang, kedua pengamat sepakat bahwa ketergantungan terhadap energi fosil perlu dikurangi melalui percepatan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT). Namun, perubahan tersebut tidak dapat terjadi dalam waktu singkat.

“Harus menyadarkan para pemimpin dulu untuk mengubah paradigma. Jangan terlalu bergantung pada energi fosil, tapi mulai dikembangkan energi baru terbarukan. Ini juga tidak bisa cepat,” kata Fahmy.

Dia memperkirakan Indonesia membutuhkan waktu hingga sekitar satu dekade untuk benar-benar beralih ke energi yang lebih bersih.

Komaidi juga menilai kebijakan energi memiliki kompleksitas tinggi dan membutuhkan waktu panjang untuk diimplementasikan. Hal itu termasuk dalam upaya mendorong adopsi kendaraan listrik.

Kendaraan listrik juga tidak serta-merta menyelesaikan persoalan ketahanan energi, karena masih bergantung pada listrik dari energi fosil. “Tidak sesederhana di atas kertas,” kata Komaidi.

Kebijakan B50 Tidak Murah

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung sempat menyinggung soal rencana peningkatan campuran biodiesel berbasis minyak sawit menjadi B50 alias 50 persen minyak nabati dan 50 persen solar.  

Menurut Komaidi, dari sisi ketersediaan energi, kebijakan tersebut relatif membantu karena bahan baku minyak sawit mentah (CPO) diproduksi di dalam negeri. Namun persoalan harga tetap menjadi tantangan.

“Kalau solar dari minyak mentah dibandingkan biodiesel dari CPO per liter ada selisih sekitar Rp2.000 sampai Rp2.500. CPO lebih mahal dibanding minyak mentah,” ujarnya.

Program campuran sebelumnya, B40, masih dapat berjalan karena didukung pendanaan subsidi. Namun, jika sumber dana tersebut habis, selisih biaya kemungkinan akan dibebankan kepada konsumen.

Pada akhirnya, menurut Komaidi, ruang pilihan Indonesia dalam menghadapi lonjakan harga energi global tetap terbatas.

“Pilihan kita cuma dua: membeli dengan harga mahal atau tidak punya stok bahan bakar,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga menilai biodiesel bukan solusi yang perlu diteruskan. Sebab, strategi ketahanan energi yang terlalu bergantung pada biodiesel berbasis kelapa sawit berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan baru: deforestasi. 

“Kita tetap impor (solar) dan deforestasinya juga menjadi salah satu isu yang membuat sawit kelihatannya bukan pilihan,” ucap dia.