Pagar Baja Way Kambas Dikebut Selesai Tahun Ini, Babak Baru Pengelolaan Dimulai

Pemerintah bersiap membangun pagar penghalang sepanjang 138 kilometer di Taman Nasional Way Kambas untuk menekan konflik antara satwa liar dan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tersebut.

Di wilayah perbatasan taman nasional ini, diperkirakan terdapat sekitar satu juta penduduk yang tinggal tanpa keberadaan zona penyangga. Kondisi itu membuat interaksi antara manusia dan satwa liar sulit dihindari, bahkan kerap berujung konflik. Selain menimbulkan kerugian ekonomi, situasi ini juga membahayakan keselamatan kedua pihak.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pembangunan pagar ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai solusi jangka panjang yang tidak memicu persoalan baru.

“Tadi sudah ada masukan dari masyarakat, semua sudah didengar. Pengalaman budaya lokal akan diterapkan,” ujar Raja Juli, dikutip dari Antara, Jumat (27/3). Ia berharap konflik satwa dan manusia dapat ditekan secara signifikan.

Raja Juli menargetkan konstruksi pagar rampung paling lama akhir tahun ini. “Tidak perlu bertahap sampai bertahun-tahun, tapi program ini harus selesai sesuai waktu yang ditentukan, sekitar empat sampai lima bulan, paling lama akhir tahun,” ucapnya. 

Pagar penghalang akan dibangun dengan material utama pipa baja berdiameter 8 inci. Pagar baja ini dirancang menahan beban hingga 8.600 ton. 

Way Kambas Jadi Proyek Percontohan Pengelolaan "Baru" Taman Nasional

Pemerintah berencana menjadikan Taman Nasional Way Kambas sebagai tempat percontohan untuk pembiayaan berkelanjutan. Lewat skema-skema pembiayaan baru non-APBN, pemerintah menargetkan peningkatan pengawasan dan pengelolaan pada taman nasional.  

Rencananya, pemerintah akan membuka jalan pembiayaan Way Kambas dengan implementasi mekanisme pembiayaan iklim berupa obligasi keanekaragaman hayati, perdagangan kredit karbon, serta pariwisata konservasi. 

Namun, rencana ini menuai kekhawatiran dari kalangan organisasi lingkungan. Kepala Divisi Kampanye WALHI Nasional Uli Arta Siagian tak menampik bahwa skema-skema pembiayaan ini bisa mengurangi ketergantungan taman nasional terhadap APBN.

Tapi, dia mengkhawatirkan bahwa tujuan ekonomi di balik rencana tersebut lebih besar dibandingkan tujuan konservasi. “Motif ekonomi dalam bentuk kredit karbon, perdagangan karbon, biodiversity offset, itu yang lebih kuat,” kata Uli kepada Katadata beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, rencana pemerintah tersebut juga tidak mudah karena butuh kawasan hutan yang benar-benar bebas deforestasi.

Menurut Uli, sebetulnya masih ada opsi pendanaan lain untuk taman nasional. Pemerintah, kata dia, dapat mendorong negara-negara penghasil emisi terbesar di dunia untuk ikut bertanggung jawab atas dampak polusi global, salah satunya melalui pendanaan konservasi di negara seperti Indonesia.

Menurut dia, jika proyek konservasi dilakukan oleh korporasi swasta, terutama yang merupakan penghasil emisi besar, risiko greenwashing bisa muncul. “Sementara di tempat lain perusahaan tetap mengeksploitasi minyak, tapi di sisi lain punya proyek konservasi di taman nasional kita,” kata dia.