Ganti Pembangkit Diesel dengan Surya, Indonesia Bisa Hemat Hingga Rp68 Triliun

Pemerintah berencana mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 13 gigawatt (GW), terutama untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Ini bagian dari program ambisius PLTS 100 GW, dengan sasaran utama penyediaan PLTS 1 megawatt per desa di 80 ribu desa. 

Berdasarkan hasil perhitungan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), pemerintah bisa menghemat sebesar US$4 miliar atau sekitar Rp68 triliun per tahun lewat program konversi ini. 

Selama ini, ketergantungan terhadap diesel untuk kebutuhan listrik di wilayah-wilayah terpencil, telah membebani keuangan negara. Ini lantaran tingginya biaya impor bahan bakar. Kenaikan biaya impor bahan bakar otomatis mengerek biaya produksi listrik PLTD. Di sisi lain, tarif listrik jauh di bawahnya, sehingga negara harus mengkompensasi selisihnya.  

Sebagai gambaran, biaya produksi listrik PLTD sekitar Rp4.746 per kilowatt-jam pada 2020, lalu melonjak hampir dua kali lipat menjadi Rp8.748 per kilowatt-jam pada 2023. Sedangkan tarif listrik Rp1.071 per kilowatt-jam pada 2020 dan Rp1.153 per killowatt-jam pada 2023. Kini, dengan memanas dan meluasnya perang di Timur Tengah, biaya produksi listrik PLTD semakin melambung.

Kombinasi PLTS dengan battery energy storage system (BESS) diperkirakan mampu menghasilkan listrik berbiaya rendah US$0,08-0,20 atau sekitar Rp1.361-3.403 per kilowatt-jam. Ini lebih murah dibandingkan perkiraan biaya produksi listrik PLTD saat ini, yaitu US$0,55-0,65 atau sekitar Rp9.360-11.062 per kilowatt-jam.

Catatan IEFFA, Indonesia mengoperasikan ribuan unit PLTD dengan total kapasitas terpasang di jaringan sekitar 5,8 GW pada 2024. Perusahaan listrik negara, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), menguasai sekitar 3 GW dari kapasitas tersebut, dengan produksi listrik lebih dari 7.000 gigawatt-jam (GWh) per tahun.

Untuk menghasilkan listrik sebesar itu, dibutuhkan sekitar 2,7 miliar liter bahan bakar High-Speed Diesel (HSD), setara 17 juta barel bahan bakar impor. Nilainya lebih dari US$2 miliar atau Rp34 triliun setiap tahunnya.

Estimasi IEEFA, lewat program konversi PLTD ke PLTS, pemerintah bisa menghemat sekitar US$ 2 miliar atau Rp33 triliun dengan menghindari impor minyak, sekaligus memangkas sekitar US$ 1,5-2 miliar atau Rp24-33 triliun biaya subsidi. Alhasil, ada potensi penghematan sekitar US$ 4 miliar atau Rp68 triliun. 

IEFFA: PLTS Terhambat Regulasi Tarif Hingga Lahan

Research and Engagement Lead IEEFA Mutya Yustika mengatakan, pengembangan PLTS dengan BESS masih menghadapi tantangan berupa ketidakpastian regulasi, terutama soal tarif listriknya.

Selama belum ada kepastian tarif yang menguntungkan, investor bakal kesulitan mendapatkan kredit bank untuk pembangunan PLTS. Ini bisa berimbas pada terhambatnya investasi swasta. Sebab, pengembangan PLTS membutuhkan biaya besar di awal, setidaknya sekitar US$15-19,5 miliar atau Rp255-331 triliun. 

Di samping masalah biaya, Mutya menyoroti masalah pengadaan lahan, juga akibat regulasi yang kompleks dan tidak konsisten. Dia menyarankan pemerintah untuk mengintegrasikan perencanaan tata ruang, membentuk bank tanah, hingga membuat kontrak standar, dengan melibatkan masyarakat.

“Jika hambatan itu dapat diatasi, konversi PLTD ke PLTS tidak hanya akan menurunkan biaya listrik, tapi juga memperkuat ketahanan energi dan mendorong transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan,” ujar Mutya.

Dia menekankan, ketahanan energi mustahil tercapai selama Indonesia masih bergantung pada pasar bahan bakar global. “Dibandingkan mengimpor bahan bakar dan menghadapi logistik kompleks, Indonesia dapat memanfaatkan sinar matahari yang melimpah, menyimpannya secara lokal, dan mendistribusikannya dengan andal selama lebih dari satu dekade,” kata dia.