Indonesia dan PBB Siapkan Pembiayaan untuk Pertanian Berkelanjutan

Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia akan menyalurkan pembiayaan iklim untuk praktik pertanian berkelanjutan di Jawa Timur dan Lampung. 

Program yang dipimpin oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) ini akan berlangsung dari 2026 hingga 2027. FAO turut menggandeng Badan Internasional untuk Pendanaan Pembangunan Pertanian (IFAD), Program Pembangunan PBB (UNDP), dan Kantor Kepala Perwakilan PBB (UNRCO).

“Dari investasi Program Bersama sebesar US$2 juta, kami menargetkan untuk memobilisasi US$205 juta dalam pembiayaan publik dan swasta,” kata Perwakilan PBB di Indonesia Gita Sabharwal, dalam keterangan resmi dikutip pada Jumat (10/4). 

Gita mengatakan, kolaborasi FAO, UNDP, dan IFAD dalam program ini akan mendukung praktik pertanian yang inovatif dan cerdas iklim, mengurangi risiko produksi berkelanjutan melalui asuransi bagi petani padi, serta memperluas pembiayaan inklusif yang sudah ada di Indonesia. Selama ini, sektor pertanian termasuk yang paling sedikit menerima porsi pembiayaan iklim.

“Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi petani serta mendorong penerapan Climate-Smart Agriculture,” kata Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo.

Leonardo juga berkata, program ini berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan petani, penguatan ketahanan pangan, serta pengintegrasian dengan program lainnya seperti Makan Bergizi Gratis. 

Menurut dia, petani kecil termasuk pihak yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Cuaca ekstrem, kekeringan berpanjangan, dan wabah hama semakin mengancam mata pencaharian petani kecil yang berdampak pada perekonomian desa dan ketahanan pangan.

Sebab itu, program ini diluncurkan untuk memberikan pelatihan mengadopsi praktik pertanian cerdas iklim dan inovatif, dengan tetap menyesuaikan konteks lokal. Teguh memberi contoh, padi hemat air untuk diterapkan oleh 15.000 petani di Jawa Timur. Harapannya, produktivitas meningkat, sekaligus dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan tahan perubahan iklim. 

Program turut didukung Joint SDG Fund, bekerja sama dengan UN Food System Coordination Hub, serta kontribusi dari Uni Eropa, Pemerintah Belgia, Denmark, Jerman, Irlandia, Italia, Luksemburg, Monako, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Republik Korea, Arab Saudi, Spanyol, Swedia, dan Swiss. 

Agar menjangkau lebih banyak penerima manfaat, program ini terintegrasi dengan pembiayaan inovatif yang sudah ada seperti skema asuransi iklim Indonesia, Obligasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG Bond), Green Sukuk (obligasi syariah untuk proyek berdampak positif pada lingkungan), serta pembiayaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.

Sebanyak US$150 juta dari penerbitan SDG Bond tahunan Indonesia, Green, dan Green Sukuk berbasis proyek akan dikucurkan untuk membiayai praktik berkelanjutan dan biofortifikasi beras bagi setidaknya 300.000 petani kecil. 

BPDLH juga diharapkan dapat menyalurkan pembiayaan mikro kepada setidaknya 400 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk proyek agro-silvo-pastoral layak kredit. Nantinya akan digabungkan dengan budidaya tanaman, kehutanan, dan peternakan.