Lebih 50 Negara Ikut Konferensi Global Transisi dari Energi Fosil, RI Absen?

Lebih dari 53 negara dilaporkan akan hadir dalam konferensi internasional pertama tentang transisi dari energi fosil di Santa Marta, Kolombia, pada 24–29 April 2026. Sejumlah organisasi lingkungan mendorong pemerintah Indonesia untuk ikut serta. Namun hingga kini, Indonesia belum tercantum dalam daftar peserta.

Mengutip situs resmi, konferensi ini ditujukan untuk menindaklanjuti upaya dan komitmen transisi yang sebelumnya dibahas dalam konferensi global PBB di bidang iklim COP. "Konferensi ini akan menghasilkan laporan yang memetakan jalur-jalur pendukung bagi transisi yang adil, teratur, dan setara dari energi fosil. Dokumen ini diharapkan menjadi salah satu masukan bagi peta jalan yang sedang disusun oleh presidensi COP30," demikian tertulis. 

Beberapa negara Asia yang dilaporkan hadir antara lain Singapura, Filipina, Vietnam, Bangladesh, dan Maladewa. Dari Eropa, Uni Eropa akan hadir bersama sejumlah negara anggota seperti Jerman dan Prancis. Inggris juga dilaporkan akan hadir.

Sedangkan negara produsen besar minyak yang disebut akan hadir antara lain Kanada, Brasil, Meksiko, Australia, dan Angola. Sedangkan produsen utama seperti Amerika Serikat, Rusia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, dan Iran belum masuk dalam daftar peserta.

Pegiat Lingkungan Beberkan Nilai Strategis Konferensi Bagi Indonesia, Desak Pemerintah Hadir

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari lembaga-lembaga pegiat lingkungan mendesak pemerintah untuk berpartisipasi dalam konferensi internasional tersebut. Konferensi ini dinilai sebagai kesempatan langka bagi Indonesia untuk ikut membentuk kerangka perjanjian global di bidang transisi energi. 

Peneliti Lingkungan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) Jaminie Exa Kamilia berpendapat bahwa sebagai net importir migas sekaligus negara yang sangat bergantung pada energi fosil, Indonesia punya kerentanan tinggi dalam ketahanan energi.

“Transisi dari energi fosil bukan hanya penting dari kacamata ketahanan energi, tapi juga krusial untuk memerangi krisis iklim dan dampak lingkungan terhadap masyarakat. Untuk itu, Indonesia wajib hadir di setiap forum iklim," ujar Jasmine di Jakarta (15/4).

Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam konferensi bisa membuka peluang untuk benar-benar merealisasikan berbagai inisiatif transisi energi, seperti percepatan adopsi energi baru dan terbarukan (EBT), termasuk pengembangan proyek 100 GW PLTS, hingga moratorium PLTU batu bara baru serta implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP).

Selama ini, berbagai kebijakan tersebut kerap terbentur kendala, terutama berupa pendanaan dan infrastruktur kelistrikan yang belum optimal mendukung EBT. "Penting bagi negara yang menghadapi banyak kendala seperti Indonesia untuk ikut, agar mendapat dukungan internasional dan tidak berhenti di janji atau ‘omon-omon’,” ujar Iqbal.

Field Organizer 350 Indonesia Suriadi Darmoko menambahkan, konferensi ini juga bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mendanai langkah-langkah meninggalkan energi fosil alias phaseout. "Komitmen pemerintah 100 GW PLTS tidak akan cukup tanpa phaseout. Untuk phaseout butuh koordinasi global," kata dia.