Wakil Ketua MPR Klaim Google hingga Maskapai Jerman Incar Kredit Karbon RI

Ajeng Dwita Ayuningtyas
2 Juli 2026, 19:21
Sejumlah Bekantan (Nasalis larvatus) bergenlantungan di dahan pohon mangrove, di hutan mangrove Sigending, Biduk-biduk, Berau, Kalimantan Timur, Senin (1/6/2026). Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) wilayah tersebut memiliki luas hut
ANTARA FOTO/Angga Palguna/kye
Sejumlah Bekantan (Nasalis larvatus) bergenlantungan di dahan pohon mangrove, di hutan mangrove Sigending, Biduk-biduk, Berau, Kalimantan Timur, Senin (1/6/2026). Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) wilayah tersebut memiliki luas hutan mangrove seluas 17.704 hektar yang menjadi habitat sekitar 397 spesies seperti burung, mamalia, ikan, dan terumbu karang, serta berpotensi mereduksi emisi sebesar 72.505 ton CO2e per tahun.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan adanya minat tinggi dari dunia internasional terhadap kredit karbon Indonesia. Raksasa teknologi global seperti Amazon, Google, Microsoft, hingga maskapai asal Jerman Lufthansa, disebut tertarik membeli kredit karbon dari Indonesia.

Eddy mengaku melihat langsung antusiasme tersebut saat menghadiri London Climate Action Week beberapa waktu lalu. Menurutnya, banyak pengembang proyek maupun calon pembeli yang menanyakan kesiapan perdagangan karbon Indonesia.

"Begitu banyak calon pembeli karbon Indonesia, dari Amazon.com, Google, Microsoft, Lufthansa, banyak sekali," kata Eddy dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (2/7).

Peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang dijadwalkan pada 9 Juli, kata Eddy, akan menjadi pintu bagi perdagangan karbon nasional yang telah lama ditunggu para pelaku pasar tersebut.

"Ini diharapkan oleh banyak pihak. Insya Allah tanggal 9 Juli merupakan tonggak pembukaan dari SRUK itu," ujarnya.

Hal senada disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo. Dia mengatakan inisiatif pembentukan SRUK mendapat respons positif dari berbagai mitra internasional, mulai dari pemerintah negara sahabat hingga lembaga multilateral.

"Cukup banyak dari perwakilan asing, duta besar, juga perwakilan dari lembaga internasional seperti Bank Dunia, masyarakat Uni Eropa, dan sebagainya," kata Hashim.

Pemerintah merancang SRUK menjadi fondasi perdagangan karbon nasional karena berfungsi sebagai sistem registri yang mencatat kepemilikan, penerbitan, hingga seluruh transaksi unit karbon. Melalui sistem ini, pemerintah ingin memastikan setiap unit karbon dapat ditelusuri, menghindari penghitungan ganda (double counting), serta menyelaraskan pasar karbon Indonesia dengan standar internasional.

Agar dapat diterima di pasar global, SRUK diselaraskan dengan standar Climate Data Steering Committee (CDSC). Pada Maret lalu, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan CDSC untuk menguji common carbon credit data model, yakni kerangka standar data yang didukung G20 guna meningkatkan transparansi dan standardisasi perdagangan karbon internasional.

Integrasi tersebut diharapkan memudahkan keterhubungan pasar karbon Indonesia dengan pasar global, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor dan interoperabilitas data lintas negara.

add katadata as preferred source
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Ajeng Dwita Ayuningtyas

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...