Sovereign Default, Pengertian, Penyebab dan Konsekuensinya

Menteri Keuangan AS Janet Yellen telah memperingatkan bahwa AS mungkin kehabisan uang tunai pada 1 Juni jika Kongres gagal menaikkan atau menangguhkan plafon utang. Mencapai pagu utang berarti pemerintah tidak dapat meminjam uang lagi.

Pada Senin (1/5) Yellen mendesak Kongres untuk bertindak "sesegera mungkin" mengatasi batas US$ 31,4 triliun. Presiden AS Joe Biden telah mengadakan pertemuan para pemimpin kongres tentang masalah ini pada 9 Mei. Sebagai informasi, plafon utang telah dinaikkan, diperpanjang atau direvisi sebanyak 78 kali sejak 1960.

Gagal bayar, yang akan menjadi yang pertama dalam sejarah AS, dapat menjungkirbalikkan pasar keuangan global dan menghancurkan kepercayaan AS sebagai mitra bisnis global. Para ahli telah memperingatkan bahwa default juga dapat membuat AS menuju resesi dan menyebabkan meningkatnya pengangguran.

Ini juga berarti bahwa AS tidak akan dapat meminjam uang untuk membayar gaji pegawai pemerintah dan personel militer, pemeriksaan jaminan sosial atau untuk kewajiban lain, seperti pembayaran kontraktor pertahanan.

Berkaitan dengan hal tersebut, menarik untuk membahas mengenai gagal bayar utang atau default, terutama yang dialami di tingkat negara (sovereign default). Berikut ini pembahasan selengkapnya.

Sekilas tentang Gagal Bayar Utang atau Default

Peristiwa gagal bayar utang atau default terjadi ketika satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian pinjaman dilanggar atau dilanggar oleh peminjam.

Ketika pemberi pinjaman memberikan kredit kepada peminjam, kedua belah pihak menyetujui persyaratan pinjaman melalui perjanjian pinjaman. Perjanjian pinjaman ini biasanya mencakup bagian yang dengan jelas mendefinisikan apa yang merupakan peristiwa gagal bayar utang, serta hak apa yang dimiliki kreditur untuk memperbaiki gagal bayar tersebut.

Peristiwa, kondisi, atau keadaan tertentu dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak dan, oleh karena itu, peristiwa gagal bayar utang. Peristiwa default termasuk, dapat terjadi karena beberapa sebab, yakni sebagai berikut:

• Keterlambatan pembayaran bunga dan/atau pokok.
• Pelanggaran perjanjian.
• Perubahan kepemilikan atau kontrol.

Di luar komunitas keuangan dan hukum, istilah default sering digunakan secara bergantian saat mengacu pada "pembayaran yang terlewatkan atau terlambat".

Pembayaran yang terlewat atau terlambat adalah pembayaran tunggakan, yang biasanya merupakan peristiwa gagal bayar utang di sebagian besar perjanjian pinjaman. Namun, kata "gagal bayar" bukan berarti keterlambatan pembayaran.

Ada dua kategori gagal bayar utang, yakni default keuangan dan default teknis. Default keuangan merupakan kategori paling umum, seperti keterlambatan pembayaran.

Sementara, default teknis dari beberapa sub-kategori. Pertama, pelanggaran perjanjian, seperti pelaporan keuangan yang terlambat, misalnya pengajuan pajak penghasilan untuk peminjam individu atau laporan keuangan yang disiapkan akuntan untuk peminjam perusahaan/komersial.

Kedua, pelanggaran terhadap "pernyataan dan jaminan" penting, yang berarti bahwa kontrak pinjaman mungkin telah dibuat dalam keadaan atau asumsi tertentu yang dianggap benar pada tanggal kontrak tetapi kemudian ternyata tidak lagi benar.

Ketiga, perubahan kepemilikan atau kontrol tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman. Ini khusus untuk peminjam perusahaan/komersial.

Soverign Default: Kategori Gagal Bayar di Tingkat Negara

Default atau gagal bayar bukan hanya dialami di tingkat individual atau korporasi, melainkan juga dapat dialami di tingkat negara. Ini dinamakan soverign devault.

Sovereign default mengacu pada kegagalan pemerintah atau entitas berdaulat untuk membayar kembali pembayaran pokok dan bunga ketika jatuh tempo. Kegagalan membayar utang kepada kreditur dapat disertai dengan pernyataan resmi bahwa pemerintah tersebut tidak akan membayar hutang, atau kadang-kadang dapat terjadi tanpa pernyataan resmi.

Sama halnya dengan korporasi, negara pun meminjam dana di pasar obligasi domestik dan internasional untuk mendanai berbagai item anggaran, seperti program infrastruktur dan layanan kesehatan.

Suatu negara dapat menerbitkan obligasi kepada investor dengan kewajiban kontraktual untuk membayar jumlah pokok dan bunga kepada pemegang obligasi. Pemerintah menjamin untuk membayar pemegang obligasi menggunakan pendapatan pajak yang dikumpulkan dari warganya. Namun, selama periode utang, pemerintah dapat mengalami masalah arus kas karena berbagai faktor seperti ketidakstabilan politik, investasi yang buruk, atau salah kelola dana.

Arus kas yang tidak mencukupi menghambat kemampuan pemerintah untuk membayar utang yang jatuh tempo tepat waktu. Gagal bayar suatu negara dapat mengakibatkan penurunan peringkat kredit dan peningkatan suku bunga. Ini menyulitkan negara tersebut untuk meminjam dana tambahan dari pasar obligasi internasional.

Penyebab Sovereign Default

Suatu negara dapat mengalami situasi gagal bayar karena beberapa sebab, mulai dari perubahan rezim hingga kebangkrutan. Dilansir dari Corporate Finance Instituion, berikut ini penjelasan penyebab sovereign default.

1. Perubahan Rezim

Transisi formal dari satu pemerintahan terpilih ke pemerintahan terpilih lainnya tidak boleh mengubah kewajiban perbendaharaan yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya.

Namun, ketika perubahan rezim terjadi karena kudeta militer atau situasi revolusioner, pihak yang mengambil kekuasaan dapat mempertanyakan legitimasi utang sebelumnya yang diambil oleh pemerintah sebelumnya dan menghentikan pembayaran utang saat ini.

Menurut hukum internasional, utang tersebut dapat dianggap tidak sah. Artinya, utang tersebut adalah utang pribadi rezim sebelumnya dan bukan utang negara. Dalam hal ini, utang tersebut mungkin tidak dapat dipaksakan.

Misalnya, ketika pemerintah Soviet berkuasa pada 1917, semua hutang yang dikeluarkan oleh Kekaisaran Rusia dianggap tidak sah, dan pemerintah baru menghentikan pembayaran lebih lanjut.

2. Ilikuiditas

Suatu negara dapat mengalami gagal bayar karena ilikuiditas, yakni ketika untuk sementara waktu tidak dapat memenuhi pembayaran pokok dan bunga. Ini terjadi karena negara tersebut tidak dapat dengan cepat mencairkan basis asetnya.

Ilikuiditas dianggap sebagai kemunduran sementara, karena aset yang tidak likuid dapat menjadi likuid kembali setelah jangka waktu tertentu. Jika aset tidak dapat dijual untuk meningkatkan modal dengan segera, negara tidak akan dapat memperoleh arus kas yang cukup untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga.

3. Keadaan bangkrut

Insolvensi adalah keadaan di mana negara tersebut tidak lagi dapat memenuhi kewajiban utangnya, dan menghadapi sovereign default. Suatu negara dapat menyatakan kebangkrutan karena berbagai alasan, termasuk peningkatan tajam dalam utang publik, keresahan pada tindakan penghematan yang dilakukan untuk membayar utang, peningkatan pengangguran, dan peningkatan peraturan pemerintah di pasar keuangan.

Kebangkrutan negara terjadi setelah bertahun-tahun pengeluaran berlebihan dan anggaran darurat, dengan defisit diselesaikan menggunakan utang baru dari investor domestik dan internasional.

Konsekuensi Terjadinya Sovereign Default

Ketika sovereign default terjadi, akan ada berbagai konsekuensi bagi kreditur dan negara.

1. Bagi Kreditur

Dampak langsung dari default negara kepada kreditur, adalah hilangnya jumlah pokok yang dipinjamkan kepada pemerintah dan bunga utang. Negara dapat melakukan pembatalan sebagian atau memutuskan untuk merestrukturisasi hutang ke persyaratan yang lebih menguntungkan.

Pembatalan utang sebagian terjadi ketika kreditur setuju untuk membayar sebagian dari jumlah pokok. Di sisi lain, restrukturisasi utang melibatkan negosiasi ulang utang yang belum dibayar untuk meningkatkan jangka waktu pembayaran, menukar hutang yang belum dibayar dengan ekuitas di perusahaan, atau persyaratan lainnya.

2. Bagi Negara

Ketika suatu negara gagal membayar utang, maka negara tersebut melepaskan kewajiban utangnya kepada kreditur tertentu. Penghapusan utang mengurangi total utang negara kepada krediturnya, dan selanjutnya, pembayaran pokok dan bunga.

Namun, ketika negara gagal membayar utangnya, hal itu menjadi kurang menarik bagi investor, dan akan menjadi sulit bagi negara untuk mengakses dana baru dari pasar obligasi internasional.