Sovereign Default, Pengertian, Penyebab dan Konsekuensinya

Menteri Keuangan AS Janet Yellen telah memperingatkan bahwa AS mungkin kehabisan uang tunai pada 1 Juni jika Kongres gagal menaikkan atau menangguhkan plafon utang. Mencapai pagu utang berarti pemerintah tidak dapat meminjam uang lagi.

Pada Senin (1/5) Yellen mendesak Kongres untuk bertindak "sesegera mungkin" mengatasi batas US$ 31,4 triliun. Presiden AS Joe Biden telah mengadakan pertemuan para pemimpin kongres tentang masalah ini pada 9 Mei. Sebagai informasi, plafon utang telah dinaikkan, diperpanjang atau direvisi sebanyak 78 kali sejak 1960.

Gagal bayar, yang akan menjadi yang pertama dalam sejarah AS, dapat menjungkirbalikkan pasar keuangan global dan menghancurkan kepercayaan AS sebagai mitra bisnis global. Para ahli telah memperingatkan bahwa default juga dapat membuat AS menuju resesi dan menyebabkan meningkatnya pengangguran.

Ini juga berarti bahwa AS tidak akan dapat meminjam uang untuk membayar gaji pegawai pemerintah dan personel militer, pemeriksaan jaminan sosial atau untuk kewajiban lain, seperti pembayaran kontraktor pertahanan.

Berkaitan dengan hal tersebut, menarik untuk membahas mengenai gagal bayar utang atau default, terutama yang dialami di tingkat negara (sovereign default). Berikut ini pembahasan selengkapnya.

Sekilas tentang Gagal Bayar Utang atau Default

Peristiwa gagal bayar utang atau default terjadi ketika satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian pinjaman dilanggar atau dilanggar oleh peminjam.

Ketika pemberi pinjaman memberikan kredit kepada peminjam, kedua belah pihak menyetujui persyaratan pinjaman melalui perjanjian pinjaman. Perjanjian pinjaman ini biasanya mencakup bagian yang dengan jelas mendefinisikan apa yang merupakan peristiwa gagal bayar utang, serta hak apa yang dimiliki kreditur untuk memperbaiki gagal bayar tersebut.

Peristiwa, kondisi, atau keadaan tertentu dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak dan, oleh karena itu, peristiwa gagal bayar utang. Peristiwa default termasuk, dapat terjadi karena beberapa sebab, yakni sebagai berikut:

• Keterlambatan pembayaran bunga dan/atau pokok.
• Pelanggaran perjanjian.
• Perubahan kepemilikan atau kontrol.

Di luar komunitas keuangan dan hukum, istilah default sering digunakan secara bergantian saat mengacu pada "pembayaran yang terlewatkan atau terlambat".

Pembayaran yang terlewat atau terlambat adalah pembayaran tunggakan, yang biasanya merupakan peristiwa gagal bayar utang di sebagian besar perjanjian pinjaman. Namun, kata "gagal bayar" bukan berarti keterlambatan pembayaran.

Ada dua kategori gagal bayar utang, yakni default keuangan dan default teknis. Default keuangan merupakan kategori paling umum, seperti keterlambatan pembayaran.

Sementara, default teknis dari beberapa sub-kategori. Pertama, pelanggaran perjanjian, seperti pelaporan keuangan yang terlambat, misalnya pengajuan pajak penghasilan untuk peminjam individu atau laporan keuangan yang disiapkan akuntan untuk peminjam perusahaan/komersial.

Kedua, pelanggaran terhadap "pernyataan dan jaminan" penting, yang berarti bahwa kontrak pinjaman mungkin telah dibuat dalam keadaan atau asumsi tertentu yang dianggap benar pada tanggal kontrak tetapi kemudian ternyata tidak lagi benar.

Ketiga, perubahan kepemilikan atau kontrol tanpa persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman. Ini khusus untuk peminjam perusahaan/komersial.

Soverign Default: Kategori Gagal Bayar di Tingkat Negara

Default atau gagal bayar bukan hanya dialami di tingkat individual atau korporasi, melainkan juga dapat dialami di tingkat negara. Ini dinamakan soverign devault.

Sovereign default mengacu pada kegagalan pemerintah atau entitas berdaulat untuk membayar kembali pembayaran pokok dan bunga ketika jatuh tempo. Kegagalan membayar utang kepada kreditur dapat disertai dengan pernyataan resmi bahwa pemerintah tersebut tidak akan membayar hutang, atau kadang-kadang dapat terjadi tanpa pernyataan resmi.