Impeachment dalam Ketatanegaraan AS, Definisi dan Dasar Hukumnya
Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) atau U.S. House of Representatives pada hari Rabu (13/12) melakukan pemungutan suara untuk secara resmi mengesahkan penyelidikan impeachment atau pemakzulan terhadap Presiden Joseph Robinette Biden Jr., atau lebih dikenal sebagai Presiden Joe Biden.
Mengutip The Guardian, penyelidikan untuk proses pemakzulan ini tetap dilakukan, meski Partai Republik gagal memberikan bukti yang menunjukkan bahwa Presiden Joe Biden mendapat keuntungan finansial dari urusan bisnis keluarganya.
DPR memberikan suara berdasarkan garis partisan, 221-212, untuk meluncurkan penyelidikan terhadap Presiden Joe Biden. Pemungutan suara dilakukan beberapa jam setelah putra presiden, Hunter Biden, menolak panggilan untuk hadir dalam deposisi tertutup dengan anggota DPR.
Dalam pernyataannya, Joe Biden mengecam tindakan Partai Republik sebagai aksi impeachment yang tidak berdasar. Ia mengatakan, Partai Republik menghindari tugas untuk menyelesaikan masalah mendesak yang dihadapi oleh publik AS.
"Alih-alih melakukan pekerjaan mendesak yang perlu dilakukan untuk publik, mereka memilih membuang-buang waktu untuk aksi politik tak berdasar, yang bahkan diakui oleh Partai Republik di Kongres tidak didukung oleh fakta. Rakyat Amerika berhak mendapatkan yang lebih baik," kata Biden, dilansir dari The Guardian.
Berikut ini ulasan mengenai pemakzulan dalam sistem ketatanegaraan AS, terkait definisi, dasar hukum, proses yang harus dilalui, serta siapa saja presiden yang pernah menjalani proses ini.
Definisi dan Dasar Hukum Impeachment dalam Sistem Tata Negara AS
Di AS, pemakzulan adalah proses yang dijabarkan dalam Konstitusi, untuk menangani tuduhan "kejahatan tingkat tinggi dan pelanggaran ringan" yang dilakukan oleh pejabat federal, termasuk Presiden.
Prosesnya bersifat politis dan tidak melibatkan tuntutan pidana atau hukuman. Sebaliknya, ini merupakan sarana yang digunakan oleh lembaga legislatif untuk menjalankan proses check and balance lembaga eksekutif atau pemerintah federal.
Penting untuk dicatat, bahwa impeachment adalah proses politik, dan dasar yang digunakan, yaitu "kejahatan berat dan pelanggaran ringan", tidak didefinisikan secara rinci dalam Konstitusi AS. Hal ini memungkinkan adanya interpretasi pada tingkat tertentu oleh Kongres.
Pemakzulan adalah peristiwa langka dan penting dalam ketatanegaraan AS, dan dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian atas penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran serius yang dilakukan pejabat federal.
Proses pemakzulan dituangkan dalam Konstitusi AS, khususnya pada Pasal II, Bagian 4, yang berbunyi sebagai berikut:
"The President, Vice President, and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors".
Seperti yang tertera dalam kutipan Pasal II tersebut, pemakzulan dapat dilakukan jika Presiden, Wakil Presiden atau pejabat publik pemerintah federal terbukti melakukan pengkhianatan, terlibat dalam kejahatan suap, maupun kejahatan berat dan ringan lainnya.
Sementara, proses pemakzulan dirinci lebih lanjut di bagian lain Konstitusi, antara lain:
- Pasal I, Bagian 2: Memberi DPR kekuasaan penuh untuk melakukan impeachment.
- Pasal I, Bagian 3: Memberi Senat kekuasaan tunggal untuk mengadili pemakzulan. Hal ini juga menetapkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dihukum tanpa persetujuan dua pertiga dari anggota yang hadir.
- Pasal I, Bagian 3: Menetapkan bahwa keputusan dalam kasus pemakzulan tidak boleh lebih dari pemecatan dari jabatan dan diskualifikasi untuk memegang dan menikmati jabatan kehormatan, kepercayaan, atau keuntungan apa pun di AS.
- Pasal II, Ayat 2: Memberi Presiden kekuasaan untuk memberikan penangguhan hukuman dan pengampunan, kecuali dalam kasus impeachment.
Selain itu, preseden sejarah dan interpretasi hukum berperan dalam membentuk proses pemakzulan. Prosedur khusus untuk menjalankannya, termasuk bagaimana investigasi dilakukan dan bagaimana persidangan diadakan, ditentukan oleh aturan dan preseden yang ditetapkan oleh DPR dan Senat.
Patut diingat, bahwa pemakzulan adalah proses konstitusional yang dirancang untuk mengatasi kesalahan serius yang dilakukan oleh presiden yang sedang menjabat, bukan sebagai senjata politik. Ini dimaksudkan sebagai upaya hukum dan konstitusional, untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran serius lainnya, yang dilakukan oleh pejabat tinggi pemerintah.
Proses Impeachment dalam Ketatanegaraan AS
Prosedur pemakzulan di AS tidak secara eksplisit dirinci dalam Konstitusi, sehingga memberikan fleksibilitas bagi Kongres untuk menetapkan aturannya sendiri. Namun, preseden sejarah dan praktik yang sebelumnya sudah dilakukan, telah membentuk prosedur umumnya, yakni sebagai berikut:
1. Proses Pemakzulan di Tingkat DPR
Proses pemakzulan di tingkat DPR AS atau atau U.S. House of Representatives melibatkan beberapa langkah penting, antara lain:
Investigasi
Proses impeachment sering kali dimulai dengan penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan pejabat federal. Investigasi ini biasanya dilakukan oleh Komite Kehakiman DPR atau panitia khusus yang ditunjuk untuk tujuan tersebut.
Penyusunan Pasal Pemakzulan
Jika komite menemukan bukti adanya pelanggaran yang dapat dimakzulkan, maka komite tersebut akan menyusun pasal-pasal pemakzulan. Pasal pemakzulan merupakan dakwaan formal terhadap pejabat yang bersangkutan. Mereka merinci alasan pemakzulan.
Persetujuan Komite atas Pasal Impeachment
Pasal-pasal pemakzulan diajukan ke DPR secara lengkap untuk dipertimbangkan. Komite Kehakiman DPR dapat melakukan pemungutan suara untuk menyetujui pasal-pasal tersebut sebelum diajukan ke Sidang Khusus DPR secara penuh.
Pengambilan Suara di Sidang Khusus DPR
Melalui sidang khusus, DPT dapat memberikan suara pada setiap pasal impeachment. Suara mayoritas diperlukan agar sebuah pasal pemakzulan bisa lolos. Jika satu atau lebih pasal mendapat suara terbanyak, pejabat yang disidangkan tersebut, dianggap dimakzulkan.
Pengiriman Hasil Sidang ke Senat
Jika pasal-pasal pemakzulan disahkan DPR, maka pasal-pasal tersebut akan diserahkan ke Senat untuk diadili. Ketua DPR biasanya salah satu anggota untuk bertindak sebagai jaksa selama persidangan Senat.
Pemakzulan yang dilakukan di tingkat DPR ini tidak serta merta memberhentikan seorang pejabat federal dari jabatannya. Serupa dengan dakwaan dalam proses hukum, dakwaan pemakzulan harus dibawa ke Senat atau U.S. Senate untuk diadili, dimana pemungutan suara diperlukan untuk memberhentikan seorang pejabat.
2. Proses Pemakzulan di Tingkat Senat
Proses persidangan pemakzulan di Senat AS merupakan komponen penting dari proses checks and balances konstitusi yang dirancang oleh para founding father AS. Prosedur rumit ini berlangsung dalam beberapa tahap, masing-masing ditandai dengan makna dan aturannya sendiri.
Penyerahan Pasal-pasal Impeachment dari DPR ke Senat
Prosesnya dimulai dengan penyerahan pasal-pasal pemakzulan dari DPR ke Senat. Pemindahan ini menandai dimulainya peran Senat secara resmi dalam memutuskan apakah pejabat yang dimakzulkan harus dihukum dan diberhentikan dari jabatannya.
Presentasi dan Musyawarah Terkait Pasal Impeachment
Setelah menerima pasal-pasal pemakzulan dari DPR, Senat kemudian mempersiapkan persidangan yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung (MA). Keterlibatan MA merupakan bagian dari proses check and balance, yang harus melibatkan cabang ketiga dalam sistem tata negara demokratis, yakni Yudisial.
Senat menetapkan aturan persidangan bekerja sama dengan Ketua MA, yang memberikan kerangka kerja untuk persidangan. Dalam sidang ini, DPR menunjuk salah satu anggotanya, yang bertindak sebagai jaksa penuntut yang mengajukan kasus pemakzulan.
Pada saat yang sama, pejabat yang menghadapi dakwaan impeachment diberikan hak untuk diwakili oleh pembela atau pengacara. Tahap ini mencakup presentasi, keterangan saksi, dan pengenalan bukti, yang memungkinkan kedua belah pihak untuk menyampaikan kasusnya.
Keterlibatan Senator
Senator berperan aktif dalam proses persidangan pemakzulan. Mereka mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan baik kepada pimpinan DPR maupun pihak pembela secara tertulis, sehingga mendorong keterlibatan langsung dengan bukti-bukti yang disajikan.
Selain itu, para senator dapat memutuskan apakah akan memanggil saksi. Ini merupakan keputusan penting, yang memiliki dampak signifikan terhadap jalannya persidangan impeachment.
Pengambilan Suara dan Putusan
Setelah presentasi, pertanyaan, dan kemungkinan pembahasan secara tertutup, Senat kemudian melanjutkan pemungutan suara untuk setiap pasal pemakzulan. Suatu keputusan bersalah membutuhkan dua pertiga suara mayoritas.
Jika pejabat tersebut tidak dihukum berdasarkan pasal impeachment apa pun, mereka dibebaskan, sehingga dapat tetap menjabat. Sebaliknya, jika terbukti bersalah, pejabat tersebut diberhentikan dari jabatannya.
Diskualifikasi dan Kesimpulan
Setelah adanya putusan bersalah, Senat dapat melakukan pemungutan suara terpisah mengenai apakah pejabat yang dihukum harus didiskualifikasi dari jabatan federal di masa depan.
Di fase akhir ini, Ketua Mahkamah Agung secara resmi mengumumkan putusan tersebut, menandai berakhirnya persidangan dan penyelesaian proses impeachment.
Pada intinya, proses persidangan pemakzulan di Senat AS merupakan titik temu yang kritis antara dimensi hukum dan politik. Ini memerlukan keseimbangan yang baik, antara menjunjung tinggi prinsip-prinsip konstitusional, serta memastikan proses yang adil dan menyeluruh.
Proses ini mencerminkan niat para perumus Konsitusi AS untuk menyediakan sistem checks and balances yang komprehensif, untuk mengatasi tuduhan pelanggaran serius yang dilakukan oleh pejabat federal.
Upaya Impeachment Presiden Joe Biden
Seperti telah disebutkan sebelumnya, DPR AS secara resmi membuka penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden. Ini melanjutkan proses yang telah dijanjikan oleh para pemimpin Partai Republik sejak mendapatkan kembali kendali majelis melalui mid-term election pada 2022.
Meski belum ada bukti yang diajukan, Partai Republik menuduh Biden dan keluarganya mengambil keuntungan pribadi dari posisinya saat menjadi wakil presiden di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama.
1. Tuduhan Penyalahgunaan Kekuasaan
Dilansir dari Forbes, Partai Republik mengklaim memiliki bukti yang menguatkan dugaan, bahwa Joe Biden dan putranya terlibat dalam aktivitas yang dipertanyakan secara etis, dan berpotensi ilegal, dengan mitra bisnis asing Hunter Biden. Meski demikian, partai ini belum menunjukkan bukti apa pun yang menunjukkan hubungan finansial langsung dengan presiden.
Di antara tuduhan yang dilontarkan sebagai dasar pengajuan impeachment, adalah informasi dari sumber anonim FBI yang mengklaim memiliki pengakuan CEO sebuah perusahaan energi Ukraina. CEO tersebut diberitakan bersaksi, bahwa perusahaannya membayar US$ 10 juta dan memasukkan Hunter Biden dalam dewan direksi sebagai imbalan kepada Joe Biden, yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden, untuk menggulingkan seorang jaksa di Ukraina.
Namun, FBI belum memverifikasi klaim tersebut, dan Joe Biden berulang kali mengatakan bahwa ia tidak terlibat dengan aktivitas bisnis anggota keluarganya. Beberapa orang dari komite memberikan kesaksian bahwa presiden melakukan interaksi santai dengan mitra bisnis putranya.
Yang lain menuduh lembaga penegak hukum yang menyelidiki Hunter Biden memperlakukannya lebih baik daripada tersangka lainnya. Padahal Hunter Biden telah didakwa melakukan pelanggaran pajak dan pelanggaran senjata dalam beberapa bulan terakhir.
2. Tuduhan Penyalahgunaan Kekuasaan Belum Terang Kebenarannya
Mengutip The Guardian, badan penyelidik yang dibentuk oleh DPR AS untuk menyusun pasal impeachment, diberitakan telah memperoleh hampir 40.000 halaman catatan bank, serta puluhan jam kesaksian dari para saksi yang dipanggil. Namun, meski penyelidikan telah menimbulkan pertanyaan etis, tidak ada bukti yang muncul bahwa Biden bertindak korup atau menerima suap dalam perannya saat ini atau sebelumnya.
Pada Juli 2023, salah satu mantan rekan bisnis Hunter Biden, Devon Archer, memberikan kesaksian di bawah sumpah kepada Kongres bahwa Hunter telah menjual "ilusi akses ke ayahnya" kepada klien asingnya. Ia menceritakan bagaimana Hunter menggunakan speaker ponsel ayahnya untuk mengesankan klien dan rekan bisnisnya, namun ia juga menyatakan bahwa Joe Biden tidak pernah terlibat langsung dalam urusan keuangan mereka.
Partai Republik juga menunjukkan beberapa kebohongan dalam pernyataan publik Biden tentang urusan bisnis putranya. Misalnya, selama kampanye presiden tahun 2020, Biden mengatakan bahwa putranya tidak pernah menghasilkan uang dari transaksi bisnis di Tiongkok. Hal ini kemudian dibantah oleh Hunter Biden sendiri.
Namun, pada sidang tingkat tinggi pada September 2023, tiga saksi ahli dari Partai Republik mengakui bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan langsung tentang aktivitas kriminal apa pun yang dilakukan Biden. Dua orang saksi mengakui, bahwa informasi yang disampaikan panitia selama ini tidak bersifat korupsi. Meski demikian, DPR AS akhirnya tetap bersikeras memulai penyelidikan impeachment terhadap Biden.
Sejarah politik AS menunjukkan bahwa segala sesuatunya bukan pertanda baik bagi Biden. Dari empat presiden yang diperiksa, Andrew Johnson, Bill Clinton, dan Donald Trump, menjalani sidang pemakzulan hingga selesai. Sementara, Richard Nixon, mengundurkan diri sebelum pemungutan suara pemakzulan berlangsung.
Terlepas dari kenyataan bahwa semua anggota Partai Republik di DPR memilih secara resmi membuka penyelidikan, beberapa masih ragu-ragu mendukung pemakzulan, karena takut akan dampak politik yang besar. Mayoritas publik AS sendiri menolak upaya pemakzulan ini, terlihat jajak pendapat CNN Oktober 2023, yang menunjukkan 57% warga AS berpendapat Biden tidak seharusnya dimakzulkan.
Mengutip Washington Post, beberapa pengamat menyebutkan pemakzulan terhadap Presiden Biden sulit dilakukan. Sebab, agar hal itu bisa terwujud dibutuhkan 67 suara dari senator di U.S. Senate. Dengan mayoritas anggota Senat AS dikuasai oleh Partai Demokrat, vonis impeachment hampir mustahil didapat. Apalagi, pemimpin Senat AS adalah Wakil Presiden Kamala Haris.
