Impeachment dalam Ketatanegaraan AS, Definisi dan Dasar Hukumnya
Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) atau U.S. House of Representatives pada hari Rabu (13/12) melakukan pemungutan suara untuk secara resmi mengesahkan penyelidikan impeachment atau pemakzulan terhadap Presiden Joseph Robinette Biden Jr., atau lebih dikenal sebagai Presiden Joe Biden.
Mengutip The Guardian, penyelidikan untuk proses pemakzulan ini tetap dilakukan, meski Partai Republik gagal memberikan bukti yang menunjukkan bahwa Presiden Joe Biden mendapat keuntungan finansial dari urusan bisnis keluarganya.
DPR memberikan suara berdasarkan garis partisan, 221-212, untuk meluncurkan penyelidikan terhadap Presiden Joe Biden. Pemungutan suara dilakukan beberapa jam setelah putra presiden, Hunter Biden, menolak panggilan untuk hadir dalam deposisi tertutup dengan anggota DPR.
Dalam pernyataannya, Joe Biden mengecam tindakan Partai Republik sebagai aksi impeachment yang tidak berdasar. Ia mengatakan, Partai Republik menghindari tugas untuk menyelesaikan masalah mendesak yang dihadapi oleh publik AS.
"Alih-alih melakukan pekerjaan mendesak yang perlu dilakukan untuk publik, mereka memilih membuang-buang waktu untuk aksi politik tak berdasar, yang bahkan diakui oleh Partai Republik di Kongres tidak didukung oleh fakta. Rakyat Amerika berhak mendapatkan yang lebih baik," kata Biden, dilansir dari The Guardian.
Berikut ini ulasan mengenai pemakzulan dalam sistem ketatanegaraan AS, terkait definisi, dasar hukum, proses yang harus dilalui, serta siapa saja presiden yang pernah menjalani proses ini.
Definisi dan Dasar Hukum Impeachment dalam Sistem Tata Negara AS
Di AS, pemakzulan adalah proses yang dijabarkan dalam Konstitusi, untuk menangani tuduhan "kejahatan tingkat tinggi dan pelanggaran ringan" yang dilakukan oleh pejabat federal, termasuk Presiden.
Prosesnya bersifat politis dan tidak melibatkan tuntutan pidana atau hukuman. Sebaliknya, ini merupakan sarana yang digunakan oleh lembaga legislatif untuk menjalankan proses check and balance lembaga eksekutif atau pemerintah federal.
Penting untuk dicatat, bahwa impeachment adalah proses politik, dan dasar yang digunakan, yaitu "kejahatan berat dan pelanggaran ringan", tidak didefinisikan secara rinci dalam Konstitusi AS. Hal ini memungkinkan adanya interpretasi pada tingkat tertentu oleh Kongres.
Pemakzulan adalah peristiwa langka dan penting dalam ketatanegaraan AS, dan dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian atas penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran serius yang dilakukan pejabat federal.
Proses pemakzulan dituangkan dalam Konstitusi AS, khususnya pada Pasal II, Bagian 4, yang berbunyi sebagai berikut:
"The President, Vice President, and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors".
Seperti yang tertera dalam kutipan Pasal II tersebut, pemakzulan dapat dilakukan jika Presiden, Wakil Presiden atau pejabat publik pemerintah federal terbukti melakukan pengkhianatan, terlibat dalam kejahatan suap, maupun kejahatan berat dan ringan lainnya.
Sementara, proses pemakzulan dirinci lebih lanjut di bagian lain Konstitusi, antara lain:
- Pasal I, Bagian 2: Memberi DPR kekuasaan penuh untuk melakukan impeachment.
- Pasal I, Bagian 3: Memberi Senat kekuasaan tunggal untuk mengadili pemakzulan. Hal ini juga menetapkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dihukum tanpa persetujuan dua pertiga dari anggota yang hadir.
- Pasal I, Bagian 3: Menetapkan bahwa keputusan dalam kasus pemakzulan tidak boleh lebih dari pemecatan dari jabatan dan diskualifikasi untuk memegang dan menikmati jabatan kehormatan, kepercayaan, atau keuntungan apa pun di AS.
- Pasal II, Ayat 2: Memberi Presiden kekuasaan untuk memberikan penangguhan hukuman dan pengampunan, kecuali dalam kasus impeachment.
Selain itu, preseden sejarah dan interpretasi hukum berperan dalam membentuk proses pemakzulan. Prosedur khusus untuk menjalankannya, termasuk bagaimana investigasi dilakukan dan bagaimana persidangan diadakan, ditentukan oleh aturan dan preseden yang ditetapkan oleh DPR dan Senat.
Patut diingat, bahwa pemakzulan adalah proses konstitusional yang dirancang untuk mengatasi kesalahan serius yang dilakukan oleh presiden yang sedang menjabat, bukan sebagai senjata politik. Ini dimaksudkan sebagai upaya hukum dan konstitusional, untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran serius lainnya, yang dilakukan oleh pejabat tinggi pemerintah.
Proses Impeachment dalam Ketatanegaraan AS
Prosedur pemakzulan di AS tidak secara eksplisit dirinci dalam Konstitusi, sehingga memberikan fleksibilitas bagi Kongres untuk menetapkan aturannya sendiri. Namun, preseden sejarah dan praktik yang sebelumnya sudah dilakukan, telah membentuk prosedur umumnya, yakni sebagai berikut:
1. Proses Pemakzulan di Tingkat DPR
Proses pemakzulan di tingkat DPR AS atau atau U.S. House of Representatives melibatkan beberapa langkah penting, antara lain:
Investigasi
Proses impeachment sering kali dimulai dengan penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan pejabat federal. Investigasi ini biasanya dilakukan oleh Komite Kehakiman DPR atau panitia khusus yang ditunjuk untuk tujuan tersebut.
Penyusunan Pasal Pemakzulan
Jika komite menemukan bukti adanya pelanggaran yang dapat dimakzulkan, maka komite tersebut akan menyusun pasal-pasal pemakzulan. Pasal pemakzulan merupakan dakwaan formal terhadap pejabat yang bersangkutan. Mereka merinci alasan pemakzulan.
Persetujuan Komite atas Pasal Impeachment
Pasal-pasal pemakzulan diajukan ke DPR secara lengkap untuk dipertimbangkan. Komite Kehakiman DPR dapat melakukan pemungutan suara untuk menyetujui pasal-pasal tersebut sebelum diajukan ke Sidang Khusus DPR secara penuh.
Pengambilan Suara di Sidang Khusus DPR
Melalui sidang khusus, DPT dapat memberikan suara pada setiap pasal impeachment. Suara mayoritas diperlukan agar sebuah pasal pemakzulan bisa lolos. Jika satu atau lebih pasal mendapat suara terbanyak, pejabat yang disidangkan tersebut, dianggap dimakzulkan.
Pengiriman Hasil Sidang ke Senat
Jika pasal-pasal pemakzulan disahkan DPR, maka pasal-pasal tersebut akan diserahkan ke Senat untuk diadili. Ketua DPR biasanya salah satu anggota untuk bertindak sebagai jaksa selama persidangan Senat.
Pemakzulan yang dilakukan di tingkat DPR ini tidak serta merta memberhentikan seorang pejabat federal dari jabatannya. Serupa dengan dakwaan dalam proses hukum, dakwaan pemakzulan harus dibawa ke Senat atau U.S. Senate untuk diadili, dimana pemungutan suara diperlukan untuk memberhentikan seorang pejabat.
2. Proses Pemakzulan di Tingkat Senat
Proses persidangan pemakzulan di Senat AS merupakan komponen penting dari proses checks and balances konstitusi yang dirancang oleh para founding father AS. Prosedur rumit ini berlangsung dalam beberapa tahap, masing-masing ditandai dengan makna dan aturannya sendiri.
