Apa itu Sumitro Plan? Ini Latar Belakang, Tujuan dan Penyebab Kegagalannya

Apa itu Sumitro Plan? Dalam kebijakan ekonomi Natsir, untuk mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, Kabinet Natsir bersama Menteri Perdagangan, Soemitro Djojohadikusumo mencetuskan rencana Sumitro Plan.

Sumitro Plan menitikberatkan pada pengembangan industri dasar, seperti pembangunan pemintalan benang, produksi karung, pabrik semen, percetakan, dan sektor serupa lainnya. Sumitro Plan dianggap sebagai salah satu pencapaian penting selama pemerintahan Kabinet Natsir.

Apa itu Sumitro Plan?

Sumitro djojohadikusumo (Wikipedia)

Sumitro berupaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Saat itu, perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing seperti Cina. Untuk membangun ekonomi nasional membutuhkan pengusaha pribumi yang kuat, sehingga perlu menumbuhkan kelas pengusaha pribumi yang bermodal lemah. 

Gagasan Soemitro kemudian dituangkan dalam pencanangan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) yang dikenal sebagai Sumitro Plan, lalu dibuatlah Program Benteng. Melalui Program Benteng, pengusaha pribumi bisa mendapatkan modal di bawah perlindungan pemerintah.

Pada tahap awal, Program Benteng menetapkan jenis barang yang harus diimpor oleh pengusaha pribumi, serta membahas kriteria untuk mendapatkan izin impor. Saat itu, ditetapkan bahwa setidaknya 70 persen saham perusahaan harus dimiliki oleh warga negara Indonesia asli. 

Namun, pada tahun 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap bersama Menteri Keuangan Soemitro melakukan evaluasi terhadap program ini. Hasilnya, ketentuan berdasarkan latar belakang etnis dihapus dan diganti dengan aturan baru yang mengharuskan pembayaran uang muka sebagai syarat utama. 

Latar Belakang dan Tujuan Sumitro Plan

Sumitro Plan dicetuskan oleh Menteri Sumitro pada April 1951 karena pada saat itu kebutuhan Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi pertanian dan industri cukup mendesak.  Program Benteng muncul sebagai realisasi dari gagasan Sumitro Djojohadikusumo yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian nasional dengan menekan dominasi asing. 

Program Benteng dirancang sebagai langkah strategis untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan. Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintah memberikan dukungan kepada para pengusaha pribumi dalam bentuk bantuan permodalan. 

Tidak hanya itu, mereka juga memperoleh izin impor khusus untuk  mengakses devisa dengan nilai tukar yang lebih rendah. Dukungan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan daya saing pengusaha dalam negeri terhadap pelaku usaha asing. Para pengusaha juga diberikan bantuan dan kredit di mana sebanyak 700 perusahaan pribumi menerimanya.

Tujuan utama program Gerakan Benteng yaitu mengumpulkan modal dalam jumlah besar melalui aktivitas impor yang menguntungkan, agar bisa digunakan untuk mendorong lahirnya industri-industri kecil di dalam negeri. Berikut beberapa tujuan Sumitro Plan:

• Mengembangkan dan menumbuhkan pengusaha pribumi dan memperkuat ekonomi nasional (Indonesianisasi).
• Mengendalikan impor dengan membatasi barang-barang tertentu dan hanya memberikan izin impor kepada pelaku usaha Indonesia.
• Meningkatkan kemampuan importir dalam negeri agar dapat bersaing dengan perusahaan asing.
• Menyediakan dukungan keuangan melalui pemberian kredit bagi para pengusaha dalam negeri.

Penyebab Gerakan Benteng Gagal

Kebijakan Gerakan Benteng yang digagas Sumitro tidak membuahkan hasil karena dalam pelaksanaannya terjadi banyak penyelewengan sehingga pemerintah mengalami kerugian besar. Akibat program ini, pemerintah mengalami defisit anggaran hingga Rp 3 miliar pada tahun 1952. Berikut beberapa penyebab gerakan benteng atau Sumitro Plan gagal melansir journal.unnes.ac.id:

• Pengusaha pribumi bersifat konsumtif, mereka menggunakan modal yang diberikan pemerintah untuk berfoya-foya dan kebutuhan pribadi.
• Kurang inisiatif dan banyak bergantung pada arahan pemerintah.
• Bantuan disalahgunakan, seperti menjual lisensi hak impor istimewa (aktentas) ke importir yang mapan. 
• Bantuan yang diberikan dianggap sebagai diskriminasi etnis Tionghoa yang juga merupakan orang Indonesia.

Setelah terjadi pergantian pemerintahan ke Kabinet Karya yang dipimpin oleh Djuanda Kartawidjaja pada Maret–April 1957, sistem ekonomi Indonesia mulai bergeser menuju ekonomi terpimpin. Perubahan ini pun menandai berakhirnya Program Benteng.

Kesimpulan apa itu Sumitro Plan adalah Rencana Urgensi Perekonomian yang  digagas oleh Sumitro Djojohadikusumo, dikenal dengan program benteng pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Rencana ini, bertujuan untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat melalui industrialisasi dan mengurangi ketergantungan terhadap negara asing.