Profil Istaka Karya, Salah Satu BUMN Zombi yang Bakal Dibubarkan
Istilah Badan Usaha Milik Negara atau "BUMN Hantu", "BUMN Zombi", hingga "BUMN Sakit" mulai marak terdengar di kalangan masyarakat Indonesia. Istilah tersebut untuk menggambarkan kondisi BUMN Tanah Air yang tak mampu memberikan kontribusi banyak kepada negara, salah satunya PT Istaka Karya.
Perusahaan BUMN yang bergerak di bisnis konstruksi tersebut, resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal itu dituangkan dalam putusan No. 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Jo. No. 23/Pdt-Sus-PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 Juli 2022, yang mengabulkan permohonan pembatalan Perjanjian Perdamaian atau homologasi oleh PT Riau Anambas Samudra.
Homologasi adalah pengesahan rencana perdamaian yang telah disetujui kreditur dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU oleh Pengadilan Niaga. Dalam hal ini, Istaka karya meminjam uang kepada PT Riau Anambas Samudra, namun perusahaan dikenakan status pailit atau tak mampu membayar utangnya.
Adapun kewajiban yang tidak dapat dipenuhi Istaka Karya mencapai Rp 1,08 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk kewajiban terhadap pihak ketiga, yakni gaji dan pesangon eks karyawan.
Istaka Karya sudah mendapat gelar "BUMN Sakit" lantaran terus mengalami kerugian, sehingga masuk ke dalam PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) pada 2013. PPA sendiri berperan meningkatkan nilai BUMN melalui restrukturisasi dan revitalisasi, pengelolaan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) perbankan, serta Special Situations Fund (SSF).
Adapun Maret lalu, Menteri BUMN, Erick Thohir telah membubarkan tiga BUMN yang sudah lama tidak beroperasi, yaitu Kertas Kraft Aceh, PT IGLAS, dan Industri Sandang Nusantara.
Rekam Kinerja Istaka Karya
Menurut laman resmi perseroan, Istaka Karya sudah berdiri sejak 1979 dengan nama Indonesian Consortium of Construction Industries (ICCI). Bergerak sebagai konsorsium, perusahaan ini menaungi 18 perusahaan konstruksi di seluruh Indonesia.
Pada 11 April 1981, pemerintah membubarkan konsorsium tersebut dan mendirikan perusahaan baru bernama Istaka Karya seperti yang dikenal sekarang. Enam tahun beroperasi, pada 1985 perusahaan itu berhasil menangani proyek global senilai US$ 300 juta di Arab Saudi.
Dalam paparan Ketua Serikat Pekerja Istaka Karya, Adriyansyah kepada Kompas TV disebutkan kalau pihaknya turut menggarap empat proyek besar, seperti proyek apartemen Royal Paradise Bandung senilai Rp 171,8 miliar.
Selanjutnya, ada juga proyek pembangunan kantor pemerintahan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dengan nilai kontrak Rp 100 miliar lebih. Ada juga proyek pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Sulawesi Tengah senilai Rp 78,8 miliar dan pembangunan hotel Luminor Signature di Sumenep, Jawa Timur tahap 1 senilai Rp 19,1 miliar.
Dalam catatan perusahaan, Istaka Karya juga pernah menangani proyek di Bandara Internasional Yogyakarta, dengan membangun Underpass Kentungan yang membentang sepanjang 900 meter. Selain itu Istaka Karya juga berperan dalam pembangunan proyek tol Cikopo-Palimanan seksi 1D dan membangun 14 dari 25 jembatan di segmen V lintas Trans Papua pada 2016.
Manajemen Istaka Karya
Resmi dinyatakan pailit pada pertengahan Juli 2022, Manajemen Istaka Karya berada di bawah Presiden Direktur, Sigit Winarto. Bertindak sebagai Direktur Operasi adalah Y. Widi Suharyanto, dan Direktur Keuangan dipimpin Imam Masyhudi.
Para direksi tersebut dilantik berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham dengan nomor SK-105/MBU/06/2017 pada 5 Juni 2017.
Sigit lahir di Jakarta, 22 Desember 1968 dan lulus dari Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret pada 1993. Dari awal, ia memulai karirnya di PT Hutama Karya pada 1997 di berbagai posisi. Sebelum menjabat sebagai presiden direktur, jabatan terakhirnya di PT Hutama Karya adalah sebagai General Manager Divisi Engineering, Procurement, dan Construction (EPC), Jakarta.
Sama seperti Sigit, Widi juga merupakan alumni Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret yang memulai kariernya di Hutama Karya. Pria kelahiran Temanggung, 29 Agustus 1970 itu memulai kariernya di Hutama Karya sebagai Site Engineer sejak 1996. Selama 20 tahun berkarir di Hutama Karya, ia memimpin berbagai departemen pemasaran di Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. Posisi terakhirnya di Hutama Karya adalah kepala divisi operasi untuk Surabaya.
Sementara itu, Imam selaku direktur keuangan adalah alumni Akuntansi Universitas Brawijaya 1986. Ia melanjutkan pendidikan masternya di jurusan Manajemen STIE Labora Jakarta pada 1999. Sebelum menjabat sebagai direktur keuangan Istaka Karya, Imam adalah asisten direktur keuangan di PT Pembangunan Perumahan (PP).
Adapun untuk jabatan Presiden Komisioner dipegang Sunanto sejak 2021, menggantikan Hedy Rahadian. Diketahui Sunanto adalah Ketua Umum Pusat Pemuda Muhammadiyah, sementara Hedy bergeser menjadi komisaris PT PP.
