Rilis Panduan untuk Transisi Energi Adil di Sektor Bisnis, Siapa UNGC?
Pada Rabu (17/5), The UN Global Compact (UNGC) merilis panduan baru mengenai Just Transition and Renewable Energy untuk dunia bisnis. Panduan itu merupakan rekomendasi untuk mempercepat transisi energi yang berkeadilan dari sistem berbasis bahan bakar fosil menjadi sistem berbasis energi terbarukan.
Panduan itu menekankan pada dunia bisnis untuk menyadari urgensi transisi energi yang adil, menetapkan target yang ambisius, mengembangkan rencana transisi energi yang adil, dan melaporkan kemajuannya terkait transisi secara transparan.
Direktur Eksekutif dan CEO United Nations Global Compact Sanda Ojiambo dalam keterangan pers yang diterima Kamis (18/5), menegaskan transisi yang adil berarti menghijaukan ekonomi dengan cara seadil dan seinklusif mungkin bagi semua orang, menciptakan peluang kerja yang layak, dan tidak meninggalkan siapa pun.
Oijambo mengatakan dunia saat ini membutuhkan perubahan sistemik untuk mencapai pengurangan emisi yang cepat dan mendalam. "Kami menginginkan para pemimpin bisnis segera mengubah model bisnisnya dan secara dramatis meningkatkan investasi dalam energi terbarukan," kata dia.
Ia menyebutkan panduan yang dirilis oleh UNGC menguraikan tindakan apa saja yang diperlukan untuk mempercepat laju transisi energi terbarukan yang berkeadilan, yang dapat mendorong diversifikasi ekonomi dan sektor energi yang berkelanjutan.
Oijambo menegaskan perusahaan merupakan aktor penting dalam mendorong pasokan dan permintaan energi terbarukan. Sekaligus sebagai aktor kunci untuk mengembangkan pendekatan yang inovatif, untuk memastikan penggunaan sumber daya yang paling efisien.
Ia mengatakan, "Panduan singkat ini berfokus memaksimalkan peran perusahaan atau sektor bisnis energi terbarukan dalam memfasilitasi transisi yang adil, dan berfokus pula pada perusahaan konsumen energi yang besar untuk memfasilitasi pencarian sumber energi yang diproduksi secara berkelanjutan."
UNGC, Badan PBB untuk Akselerasi Kebijakan Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab di Sektor Bisnis
United Nations Global Compact adalah pakta Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak mengikat untuk membuat bisnis dan perusahaan di seluruh dunia mengadopsi kebijakan yang berkelanjutan, bertanggung jawab secara sosial, dan untuk melaporkan implementasinya.
Organisasi ini mengawal komitmen para CEO dan eksekutif berbagai perusahaan yang bergabung menjadi anggotanya untuk mengakselerasi adopsi berbagai kebijakan berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial.
Untuk membantu akselerasi tersebut, UNGC menawarkan berbagai fasilitas seperti panduan, pelatihan, jaringan kerja sejawat, dan kerangka kerja fungsional. Adapun yang menjadi prinsip utama UNGC adalah sepuluh prinsip di bidang hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan dan antikorupsi.
UNGC dibentuk pada 26 Juli 2000 dengan tujuan menyatukan berbagai perusahaan di seluruh dunia dengan badan-badan PBB, kelompok buruh, dan masyarakat sipil.
Organisasi ini terdiri dari agensi global, jaringan-jaringan bisnis global, perusahaan, dan pemerintah di tingkat kota di bawah Cities Programme.
UNGC praktis menjelma sebagai inisiatif keberlanjutan perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan terbesar di dunia, dengan lebih dari 13.000 anggota yang terdiri dari perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya di lebih dari 170 negara anggota PBB.
BRI Umumkan Bergabung dengan UNGC
Pada 12 Maret lalu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengumumkan keanggotaannya dalam UNGC. Dengan bergabungnya BRI ke dalam UNGC, menandakan perusahaan perbankan pelat merah itu siap untuk menjalankan sistem bisnis yang berkelanjutan.
Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto mengatakan, dengan bergabungnya BRI ke dalam inisiatif UNGC, perseroan berkomitmen untuk menjalankan praktik bisnis perusahaan yang bertanggung jawab. "Hal ini sesuai dengan sepuluh prinsip universal UNGC sehingga BRI dapat berkontribusi dalam pencapaian SDG's," kata dia, Rabu (10/5).
Menurut Solichin, UNGC memiliki sepuluh prinsip universal yang mencakup hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, dan antikorupsi. Prinsip tersebut, kata dia, selaras dengan strategi keberlanjutan BRI yang fokus pada tiga dimensi yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan.
Ia memaparkan sampai dengan Maret 2023, BRI menyalurkan kredit kepada kegiatan usaha berkelanjutan sebesar Rp710,9 triliun atau setara 66,7 persen dari total portofolio kredit BRI. Sebanyak Rp80,2 triliun di antaranya disalurkan kepada sektor ramah lingkungan.
