Sosok Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan Digital Pernah Jadi Sandera ISIS
Meutya Hafid ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. Pemilik nama lengkap Meutya Viada Hafid ini memang sudah dikenal luas dalam bidang komunikasi dan media.
Memiliki latar belakang sebagai jurnalis stasiun televisi swasta, ia terjun ke politik melalui Partai Golkar hingga menjadi anggota DPR RI.
Profil Meutya Viada Hafid
Meutya Hafid lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 3 Mei 1978. Meskipun lahir di "Kota Kembang", menteri Prabowo ini menghabiskan masa kecil hingga remaja di Ibu Kota, Jakarta.
Meutya menempuh pendidikan dasarnya di SD Menteng 02. Kemudian saat belajar tingkat menengah di SMPN 1 Jakarta dan menamatkan pendidikan menengah atas di SMAN 8 Jakarta.
Perjalanan studi Meutya berlanjut ke Manufacturing Engineering The Universuty of New South Wales Sydney pada 1996-2000. Setelahnya Meutya melanjutkan studi Ilmu Politik di Universitas Indonesia.
Perjalanan karier Meutya di bidang jurnalistik berawal sebagai reporter Metro TV. Cerita paling fenomenal adalah ketika ia bersama juru kameranya disandera sekelompok milisi bersenjata di Irak pada 2005.
Keduanya akhirnya selamat setelah dibebaskan setelah menghabiskan tujuh hari berada dalam penyanderaan kelompok ISIS. Pengalaman mencekam tersebut memberi pengaruh terhadap pandangannya mengenai politik.
Karir Politik Meutya Viada Hafid
Dikutip dari laman resmi Partai Golkar, Meutya Hafid pertama kali bergabung dengan Partai Golkar pada 2009 dan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari daerah pemilihan Sumatera Utara I. Meutya terpilih menjadi Anggota DPR RI untuk pertama kalinya pada periode 2009-2014.
Kemudian kembali terpilih menjadi anggota DPR RI untuk dua periode berikutnya, yakni 2014-2019 dan 2019-2024. Dia pun duduk di Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen.
Di partai, Meutya Hafid pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Golkar pada 2016-2019. Kemudian, Ketua Bidang Strategi Opini dan Propaganda di organisasi sayap Partai Golkar, MKGR pada 2015-2020.
Meutya Viada Hafid juga menjabat Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Publik di Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) pada 2016-2021.
Perempuan yang kini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital Kabinet Merah Putih ini memiliki peran penting dalam mendorong keterwakilan perempuan di parlemen dan memperjuangkan isu-isu gender.
Meutya menjadi salah satu wakil rakyat yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, serta mendorong peran lebih besar bagi perempuan di berbagai sektor, termasuk politik.
Harta Kekayaan Meutya Viada Hafid
Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Meutya memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 18,7 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 22 Juli 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk laporan periodik 2023.
Terdiri dari enam bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur dan Sleman bersumber dari hasil sendiri dan sebidang tanah di Jakarta Selatan hasil hibah tanpa akta senilai total Rp 20,4 miliar.
Kemudian, dua unit mobil, yakni Toyota Innova tahun 2017 dari hasil sendiri senilai Rp 150 juta dan Hyundai Palisade tahun 2021 dari hasil sendiri senilai Rp 450 juta. Serta, satu unit motor Toyota Yamaha tahun 2017 dari hasil sendiri senilai Rp 25 juta.
Selanjutnya, harta bergerak lainnya senilai Rp 198 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp 6 miliar.
Akan tetapi, Meutya tercatat memiliki utang sebesar Rp 8,6 miliar.
Program Kerja Meutya Viada Hafid
Sebagai Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid akan bertugas bersama dua Wakil Menteri (Wamen) yakni Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo.
Dalam rencana kerja ke depannya, Meutya akan meneruskan mandat Presiden terkait keamanan digital, pemberantasan judi online (judol) dan mengatasi pinjaman online (pinjol) ilegal.
Ia membawa visi baru mengenai internet ramah anak, seperti perlindungan anak di ranah digital dari human and child trafficking, pemberantasan pornografi anak, serta kekerasan anak yang jadi fokus utama pembenahan dalam ruang digital.
Kemudian ia juga berencana membenahi komunikasi dan digitalisasi, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) di Indonesia.