Mengenal Frans Seda, Putra Flores yang Membenahi Keuangan Indonesia
Di penghujung pemerintahan Orde Lama, kondisi ekonomi Indonesia berada dalam kondisi chaos. Pada dekade 1960-an, kondisi perekonomian diwarnai dengan inflasi yang membumbung tinggi, dan melebarnya defisit anggaran akibat keuangan negara tidak terencana dengan baik.
Memasuki pertengahan 1966, Indonesia masuk kategori negara yang mengalami hiperinflasi, dengan tingkat inflasi tercatat mencapai 650%. Kondisi tersebut telah didahului dengan stagnasi perekonomian. Boleh dibilang, kondisi perekonomian Indonesia saat itu adalah yang terburuk sepanjang masa.
Dalam situasi tersebut, muncul sosok yang diberi mandat untuk menstabilkan perekonomian. Sosok tersebut adalah Frans Seda, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Ampera I dan II, yakni pada 1966 hingga 1968.
Meski hanya menjabat selama dua tahun, kiprah Frans Seda dalam pembenahan keuangan negara sangat terasa. Ia berhasil menurunkan inflasi secara drastis, melakukan pembenahan organisasi Kementerian Keuangan, dan mencanangkan sistem anggaran berimbang dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Masa Muda dan Kiprah Politik Frans Seda
Franciscus Xaverius Seda, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Frans Seda, lahir di Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 4 Oktober 1926.
Ia menempuh pendidikan di Kolese Xaverius Muntilan dan Hollandsche Burgerschool (HBS) di Surabaya. Sementara, Gelar sarjana ekonomi diraih dari Katolieke Economische Hogeschool, Tilburg, Belanda pada 1956.
Sebelumnya, pada masa perjuangan kemerdekaan, ia aktif sebagai anggota laskar Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), dan anggota Batalyon Paraja/Laskar Rakyat GRISK/TNI Masyarakat pada periode 1945-1950.
Ia juga merupakan anggota Markas Besar Biro Perjuangan di Yogyakarta yang dikirim ke Flores dan Surabaya. Kemudian, ia juga pernah menduduki posisi sebagai Ketua Pemuda Indonesia di Surabaya, anggota Panitia Pembubaran Negara Jawa Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) Jawa Timur.
Frans Seda mampu menduduki berbagai posisi yang strategis berkat keahliannya dalam bidang ekonomi, serta kepiawaiannya dalam berorganisasi. Pengalaman organisasi ini ia dapatkan saat menjadi anggota Panitia Kongres Pemuda di Surabaya, anggota Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia di Yogyakarta (1949-1950).
Selain itu, ia juga merupakan anggota Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Belanda, dan pendiri/pengurus Ikatan Mahasiswa Katolik Indonesia (IMKI) di Belanda (1950-1956).
Pada masa Demokrasi Terpimpin, di bawah Presiden Soekarno, Frans Seda juga menjadi tokoh yang diperhitungkan. Ini terbukti dari beberapa posisi strategis yang ia emban, seperti Menteri Perkebunan (1964-1966), dan Menteri Pertanian pada 1966.
Sebagai informasi, Frans Seda baru berusia 38 tahun saat didapuk sebagai Menteri Perkebunan. Ini membuktikan, bahwa di usianya yang masih muda, Frans Seda sudah menjadi sosok yang penting bagi pemerintahan.
Melawan Hiperinflasi dan Menstabilkan Ekonomi
Perjalanan Frans Seda di Kementerian Keuangan dimulai sejak diangkat ia menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Ampera I. Ia ditunjuk padapada 28 Juli 1966, di bawah kepemimpinan Pejabat Presiden saat itu, yakni Soeharto.
Saat ia menjabat sebagai Menteri Keuangan, Indonesia menghadapi keadaan ekonomi dengan inflasi 650%. Dengan kondisi ekonomi yang seperti itu, Frans Seda, sebagai Menteri Keuangan diandalkan untuk memutar haluan kebijakan pembangunan nasional.
Awal periode 1960-an merupakan masa-masa kemunduran ekonomi Indonesia. Era ini dimulai dengan inflasi yang masih melonjak tinggi. Pada saat yang sama, defisit anggaran semakin lebar.
Defisit ini ditangani dengan mencetak uang, sebuah kebijakan yang justru memperburuk kondisi ekonomi. Indonesia juga dibelit utang yang cukup besar. Cadangan devisa bahkan tak cukup untuk untuk memenuhi kebutuhan impor.
Salah satu penyebab besarnya defisit APBN adalah pengeluaran yang sangat besar, terutama untuk program-program politik. Beberapa pos yang merupakan prioritas politik, dan menelan dana sangat besar adalah untuk operasi keamanan, operasi di Irian Barat dan Malaysia.
Pada 1965, defisit APBN melonjak mencapai Rp 985,5 miliar atau 40% dari total anggaran pemerintah. Padahal setahun sebelumnya, besarannya hanya ada di kisaran Rp 116,4 miliar.
Buruknya, defisit itu ditutup dengan cara yang salah, yakni dengan mencetak uang. Tahun 1965, jumlah uang beredar melonjak tajam menjadi Rp 2,713 triliun atau 4,2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada kuartal I-1965 saja, jumlah uang beredar sudah melonjak hingga Rp 5,317 triliun.
Menghadapi kondisi tersebut, Frans Seda segera melakukan pembenahan anggaran, di mana sebelumnya praktis segala urusan negara dilakukan tanpa perencanaan anggaran yang matang.
Secara umum, kebijakan yang dilakukan untuk melakukan stabilitas ekonomi adalah dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal asing masuk.
Di bidang anggaran, adalah Frans Seda yang mencanangkan konsep anggaran berimbang. Saat menyusun anggaran 1967, ia menyusun anggaran di mana pendapatan diproyeksikan sebesar Rp 81,3 miliar. Anggaran ini disesuaikan dengan pengeluaran. Saat ia menjabat pula, mulai dikenal adanya pengeluaran "rutin" dan "pembangunan".
Untuk menekan hiperinflasi, Frans Seda juga menaikkan harga bahan bakar, dari Rp 4 menjadi Rp 16 per liter. Kebijakan ini termasuk salah satu kebijakan yang tidak populer, dan menuai protes. Namun, ia bersama tim ekonominya tidak gentar dan tetap pada rencana demi menstabilkan ekonomi Indonesia.
Dalam menjalanklan tugas sebagai Menteri Keuangan, Frans Seda mengelilingi dirinya dengan para ahli ekonomi. Misalnya, Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, dan Prof. Dr. Mohammad Sadli, serta para ekonom muda, seperti Emil Salim.
Kerja keras Frans Seda dan tim ekonominya berbuah manis. Pada akhir 1968, inflasi Indonesia berhasil ditekan menjadi 112%. Memang, angka ini masih terlampau tinggi. Namun, mengingat upaya stabilitas ekonomi dibangun di atas kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil, maka ini merupakan pencapaian yang sangat positif.
Fondasi ekonomi yang ia canangkan, semakin menstabilkan kondisi ekonomi Indonesia, bahkan saat ia tak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pada akhir 1969, inflasi Indonesia berhasil turun ke single digit, yakni 9,9%.
Penataan Organisasi Kementerian Keuangan
Selain menjalankan kebijakan anggaran yang disiplin, yang dinamakan anggaran berimbang, Frans Seda juga melakukan pembenahan organisasi Kementerian Keuangan, yang saat itu masih bernama Departemen Keuangan.
Pada awal masa jabatannya, ia mentransformasi Direktorat Djenderal Iuran Negara (DDIN) menjadi Direktorat Djenderal Padjak (DDP) dan Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai (DDBT). Kemudian, ia mentransformasi Direktorat Djenderal Urusan Anggaran dan Pembeajaan (DDUAP) menjadi Direktorat Djenderal Anggaran (DDA).
Transformasi direktorat ini ia lakukan dalam rangka pelaksanaan Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet Ampera, yang merupakan pra-kondisi untuk melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang.
Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, perlu adanya penyempurnaan dan penertiban di bidang administrasi, organisasi dan pembinaan departemen-departemen yang menjamin adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang efektif dan efesien.
Frans Seda juga sadar, bahwa setiap pengeluaran negara harus dipergunakan menurut tujuannya, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya unit yang melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara secara efektif dan efisien.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dibentuk unsur pelaksana teknis baru pada Departemen Keuangan, yakni Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan.
Penataan organisasi Departemen Keuangan terus ia lanjutkan. Pada 1967, mengajukan usulan penataan organisasi Departemen Keuangan kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera melalui Surat Menteri Keuangan Nomor D.15.1.2.39, tanggal 23 Mei 1967.
Usulan ini berisi tentang penataan organisasi Direktorat Djenderal Anggaran (DDA), dengan menambah dua direktorat, yakni Direktorat Tata Usaha Anggaran. Kemudian, memindahkan Direktorat Perdjalanan dari Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara, ke DDA.
Lalu, ia juga melakukan penataan pada organisasi Direktorat Djenderal Padjak, dengan menambah satu direktorat baru, yakni Direktorat Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian, pada Direktorat Djenderal Bea dan Tjukai dilakukan pembenahan, dengan melakukan pemecahan pada Direktorat Pabean menjadi Direktorat Impor dan Direktorat Ekspor.
Frans Seda juga melakukan penataan pada Direktorat Djenderal Keuangan, dengan melakukan pemecahan Direktorat Moneter dan Perbankan, menjadi Direktorat Moneter Dalam Negeri dan Direktorat Perbankan.
Di penghujung masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan, Frans Seda masih terus melakukan penataan. Ini ditunjukkan dengan penguatan Inspektorat Djenderal (Idjen) dan Penataan Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN).
Semua langkah penataan organisasi ini, dilakukan Frans Seda dalam rangka meningkatkan kemampuan dan daya gerak aparatur Departemen Keuangan.
Terus Berkarya hingga Usia Senja
Selepas tak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan, bukan berarti kiprah Frans Seda dalam dunia politik dan ekonomi Indonesia redup.
Prestasinya yang mampu mengawal stabilisasi perekonomian Indonesia, membuatnya kembali dipercaya menduduki kursi menteri dalam Kabinet Pembangunan I, yakni sebagai Menteri Perhubungan. Posisi ini ia emban sejak 6 Juni 1968 hingga 28 Maret 1973.
Sebagai Menteri Perhubungan, ia mencanangkan program penerbangan dan pelayaran perintis di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Indonesia bagian Timur, serta beberapa kawasan wisata unggulan. Ia juga memprakarsai pembangunan Bandara Soekarno-Hatta, sebagai pengganti Bandara Kemayoran.
Setelah menjabat sebagai Menteri Perhubungan, Frans Seda tetap diperhitungkan dalam pemerintahan. Ini dibuktikan dari sederet jabatan yang dimandatkan kepada dirinya, seperti Duta Besar Republik Indonesia di Brussels untuk Masyarakat Ekonomi Eropa, Kerajaan Belgia dan Luksemburg pada periode 1973-1976.
Kemudian, ia juga ditunjuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia pada periode 1976-1978, dan anggota Dewan Penasihat Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP-KTI), di bawah pimpinan Presiden Soeharto pada 1996.
Saat Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie, Frans Seda dipercaya menjadi penasihat bidang ekonomi. Selanjutnya, pada 1999 ia juga dipercaya sebagai penasihat ekonomi untuk Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, yang kemudian menjadi Presiden RI ke-5.
Selain di bidang ekonomi, Frans Seda juga menaruh perhatian besar di dunia pendidikan. Ia merupakan salah satu pendiri Yayasan dan Universitas Katolik Atma Jaya, sebuah lembaga pendidikan Katolik bagi seluruh anak-anak Indonesia.
Pada 2009, salah satu putra terbaik Indonesia ini menghembuskan nafas terakhirnya di usia 83 tahun. Hingga akhir hayatnya, Frans Seda dikenal sebagai sosok tulus, dan selalu memberikan yang terbaik, serta sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Hal itulah yang membawanya menjadi salah satu putra terbaik Indonesia.
