Sejarah Panjang Pengakuan Kemerdekaan Indonesia oleh Belanda
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyatakan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pengakuan ini memiliki sejarah yang panjang dan diwarnai dengan pertumpahan darah.
Pengakuan Rutte terucap dalam debat mengenai hasil penelitian tentang dekolonisasi di Dewan Perwakilan Rakyat Belanda pada Rabu lalu. Dengan kehadiran 15 anggota yang mewakili partai masing-masing, majelis rendah itu membahas temuan penelitian terkait kemerdekaan, dekolonisasi, kekerasan, dan perang di Indonesia pada 1945 hingga 1950.
Penelitian tersebut menemukan terjadinya kekerasan ekstrem yang terstruktur oleh tentara Belanda. Riset ini merupakan program Institut Kerajaan Belanda untuk Kajian Asia Tenggara dan Karibia (KITLV), Institut Belanda untuk Sejarah Militer (NIMH), dan Institut Belanda untuk Studi Perang, Pembantaian, dan Genosida (NIOD).
“Kami melihat proklamasi tersebut sebagai fakta historis,” kata Rutte, yang telah memimpin Belanda sejak 2010, seperti dikutip oleh media lokal NL Times.
Presiden Indonesia ke-1 Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Namun, pemerintah Belanda tidak pernah mengakui ini secara resmi.
Seorang juru bicara Perdana Menteri Belanda berpendapat, pengakuan yang diucapkan oleh Rutte tidak akan mengubah apa pun dari segi hukum. “Kedaulatannya diserahkan pada 1949. Kita tidak bisa membalikkan itu,” katanya.
Pengakuan Resmi
Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Kemerdekaan ini terjadi setelah Negeri Kincir Angin menyerahkan kedaulatan lewat Konferensi Meja Bundar (KMB). Konferensi ini menandai kekuasaan Belanda terhadap negara yang pernah didudukinya selama sekitar 3,5 abad.
Dalam KMB, perwakilan dari Indonesia, Belanda, dan Majelis Permusyawaratan Federal (BFO) melakukan negosiasi pada Agustus hingga November 1949 terkait kemerdekaan Tanah Air. Negosiasi tersebut bermuara ke sejumlah dokumen, termasuk Piagam Kedaulatan.
Konferensi itu terjadi setelah Indonesia menghadapi serangan Belanda yang berlangsung pada 1945 sampai 1949. Serangan ini terjadi setelah Jepang kalah perang dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Belanda dengan bantuan Inggris berusaha untuk merebut kembali negara ini dengan kekerasan.
Perang Revolusi Kemerdekaan itu menyebabkan ribuan orang tewas dari pihak Indonesia. Pertempuran yang terjadi antara lain Agresi Militer Belanda I dan II, Pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan, Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, Bandung Lautan Api, dan Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, Jawa Timur.
Perang yang terus berkecamuk dan banyak menewaskan rakyat sipil tersebut membuat Belanda mendapatkan tekanan dari komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dewan Keamanan PBB juga mengeluarkan resolusi yang mengecam agresi militer negeri monarki tersebut.
Salah satu kesepakatan dalam KMB adalah penarikan mundur pasukan Belanda dari Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Pengakuan De Facto Belanda
Rutte mengatakan, Belanda telah menggunakan 17 Agustus 1945 sebagai kemerdekaan Indonesia. Raja Belanda, yang saat ini pegang oleh Willem-Alexander, mengirim ucapan selamat ke Indonesia pada 17 Agustus setiap tahun.
Pada 2005, Belanda juga menerima dari segi politik dan moral bahwa Indonesia memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Ini terefleksikan dalam pengakuan yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Belanda saat itu Bernard Rudolf Bot.
Bot mengumumkan pengakuan tersebut pada 16 Agustus 2005, sehari sebelum perayaan 60 tahun kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan perwakilan pemerintah Belanda yang pertama kali menghadiri perayaan hari ulang tahun Indonesia.
“Hanya ketika seseorang berdiri di puncak gunung ia bisa melihat jalan menuju puncak yang seharusnya paling sederhana dan pendek,” kata Bot di Jakarta pada 16 Agustus 2005.
Pada 2008, Perdanda Menteri Belanda Jan Peter Balkenende memperbarui tonggak sejarah dalam hubungan kedua negara dengan menghadiri perayaan kemerdekaan Indonesia. Bersama sejumlah menterinya, Balkenende menghadiri perayaan yang ke-63 di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag.
