Riwayat Food Estate, Menorehkan Sejarah Kegagalan dari Masa ke Masa
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan program lumbung pangan atau food estate yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki banyak catatan. Ia mengatakan ada penyalahgunaan kebijakan dalam penyelenggaraan program tersebut.
Hasto juga mengatakan untuk dalam praktiknya, kebijakan itu membabat habis jutaan hektare kawasan hutan. Meski begitu, food estate tak jua terbangun dengan baik. "Itu merupakan kejahatan terhadap lingkungan," kata dia, Selasa (15/8).
Padahal, PDIP merupakan salah satu pendukung program ini. Dalam pidato di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada 16 Juli tahun lalu, Hasto meminta pemerintah dan masyarakat mendukung penuh upaya Presiden Jokowi membangun food estate.
Hasto saat itu juga mengatakan food estate merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan memberi dampak baik terhadap negara dan masyarakat, terutama dalam pemenuhan pangan. "Untuk itu kita memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya Presiden Joko Widodo membangun Food Estate di Kalteng," kata dia.
Sejarah Food Estate, Disebut-sebut Mengulangi Proyek Gagal Lumbung Pangan Nasional
Food estate menjadi salah satu kebijakan di dalam payung PSN 2020-2024. Pelaksanaannya tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia, antara lain Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua.
Saat itu, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjadi pimpinan proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah. "Namanya pertahanan itu bukan hanya urusan alutsista, tetapi juga ketahanan di bidang pangan," kata Jokowi, Senin, 13 Juli 2020.
Pekerjaannya melibatkan kementerian lain yang meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun.
Sementara itu, Kementerian Pertanian menyiapkan Rp 2,3 triliun anggaran dana alokasi (DAK) fisik pada 2023 untuk pengembangan program food estate dan penguatan kawasan sentra produksi pangan. DAK fisik bidang pertanian tersebut menurut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, ditujukan untuk penguatan kawasan produksi pangan berbasis korporasi terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan serta pemulihan ekonomi nasional.
Banyak pihak mengkritik food estate versi pemerintahan Jokowi. Salah satunya karena dianggap tidak berkaca pada program lumbung pangan serupa yang pernah dijalankan pemerintah sebelumnya.
Proyek itu adalah Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) atau Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke (PPETM) di Merauke yang dilaksanakan di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Ada 36 perusahaan yang disebut terlibat dalam program MIFEE yang berjalan pada 2010 tersebut.
Sebelumnya ada pula Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di era mantan Presiden Soeharto. Proyek ini dijalankan di Kabupaten Kapuas dan Barito Selatan dengan misi membangun pertanian padi di atas lahan gambut untuk mendukung swasembada pangan.
