Manfaatkan APBD, Empat Kabupaten Tingkatkan Kesehatan dan Pendidikan
Hasil riset Katadata Insight Center (KIC) mencatat ada empat kabupaten di Indonesia yang berhasil memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan menekan tingkat kemiskinan. Masing-masing kepala daerah pun menceritakan pengalamannya menciptakan beragai inovasi di acara Malam Penghargaan Indeks Kelola 2019.
Keempat kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Sibolga, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Tegal. Walikota Sibolga M. Syarfi Hu Tauruk menyebut indek kesehatan dan pendidikan masyarakat pesisir rendah, serta angka kemiskinannya tinggi.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Sibolga menganggarkan 53 persen untuk disalurkan sebagai jaminan kesehatan masyarakat. Sedangkan 47 persen jaminan kesehatan lainnya berasal dari pemerintah pusat.
"Selain jaminan kesehatan, kami setiap Jumat melakukan Jumat Bersih. Kami menganggarkan APBD sebesar-besarnya untuk kesehatan karena orang tidak bisa berprestasi kalau sakit," kata Syarfi, di Jakarta, Kamis (29/11) malam.
Setelah membenahi masalah kesehatan, Syarfi melanjutkan pembenahan pendidikan. Pemda mencari bibit unggul yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk diberikan insentif.
Upaya tersebut diharapkan bakal menarik pelajar lainnya untuk berlomba-lomba masuk ke PTN. Selain itu, Kabupaten Sibolga juga berpacu membangun sekolah unggulan.
Alhasil Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) Sibolga terus meningkat dari tahun ke-tahun. PRDB per kapita Kabupaten Sibolga pada 2015 sebesar Rp 33,67 juta, pada 2016 sebanyak Rp 35,29 juta, pada 2017 sebesar Rp 37,02 juta, dan pada tahun lalu mencapai Rp 38,8 juta.
(Baca: Cerita Kabupaten Tegal Tekan Angka Kemiskinan Lewat Kolaborasi)
Kabupaten Sangihe memiliki cara yang berbeda untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Daerah yang terletak diperbatasan Filipina itu sempat kekurangan guru dan fasilitas pendidikan.
"Kami pernah mengalami jumlah guru yang sangat rendah karena tidak adanya penerimaan guru ASN (Aparatur Sipil Negara) dari pemerintah pusat," kata Bupati Sangihe Jabes Ezar Gaghana.
Oleh karena itu, Jabes memutuskan membentuk gerakan Sangihe Mengajar dengan menggunakan APBD. Gerakan ini baru dibentuk pada dua tahun lalu.
Setiap tahunnya, daerah tersebut mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan diatas 20 persen hingga 30 persen. Dana tersebut digunakan untuk membangun fasilitas sekolah, serta memberikan subsidi transportasi kepada guru-guru karena Kabupaten Sangihe merupakan daerah kepulauan.
Berkat inovasi tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Singihe pada 2018 mengalami kenaikan menjadi 69,25 persen atau melebihi tren pertumbuhan rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Utara sebesar 0,96 persen.
