Tantangan Koalisi dan Kabinet Gemuk Jokowi di Periode Kedua

Pengamat menilai kabinet gemuk dapat menguatkan pemerintahan Jokowi. Namun, tidak sehat bagi demokrasi karena hanya ada satu partai oposisi, yaitu PKS.
Dimas Jarot Bayu
Oleh Dimas Jarot Bayu
17 Oktober 2019, 20:45
Jokowi
ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi diproyeksi bakal membuat kabinet yang gemuk demi mengakomodir 10 partai yang mendukungnya dalam Pilpres 2019. Ditambah tiga partai, yakni Gerindra, Demokrat, dan PAN, yang belakangan merapat ke kubu Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah merampungkan susunan kabinet periode 2019-2024 jelang pelantikan pada 20 Oktober 2019. Kabinet baru tersebut, sebagaimana disampaikan Jokowi, akan berisikan politisi-profesional dengan proporsi sebesar 45:55.

Adanya politisi dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf merupakan bagian dari upaya Jokowi mengakomodasi partai politik yang mendukungnya pada Pilpres 2019. Setidaknya, ada sepuluh partai politik yang berjuang memenangkan Jokowi bersama Ma'ruf Amin, yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PKPI, dan PBB.

Tak berhenti di situ, Jokowi berpotensi pula mengakomodir kursi menteri di kabinet untuk Gerindra, Demokrat, dan PAN. Ketiga partai itu tengah berupaya masuk ke koalisi pemerintah.

Terlihat dari adanya pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Jokowi di Istana Merdeka beberapa waktu lalu.

Jokowi pun secara terang-terangan mengaku membahas wacana bergabungnya Gerindra, Demokrat, dan PAN dalam koalisi pemerintah. Meski demikian, Jokowi menyebut belum ada keputusan terkait hal tersebut.

(Baca: Pelaku Pasar Nantikan Kabinet Baru Jokowi, Kurs Rupiah Menguat)

Biarpun begitu, kabinet Jokowi di periode kedua diprediksi bakal semakin gemuk. Saat pertama kali menjabat pada 2014 lalu, Jokowi hanya didukung oleh lima partai, yakni PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI.

Di tengah perjalanannya, PPP, Golkar, dan PAN ikut bergabung. Hanya saja, PAN menarik diri lantaran mendukung Prabowo-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.

Dengan jumlah koalisi tersebut saja Jokowi tercatat memiliki 34 menteri dan tiga wakil menteri selama memimpin di periode pertamanya. Ada pula empat pejabat setingkat menteri, tiga kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan dua kepala lembaga nonstruktural.

Jumlah itu akan semakin bertambah di periode keduanya karena harus mengakomodir 10 partai pendukung dan tiga partai yang tengah mewacanakan untuk bergabung. "Kalau pemerintahan kabinet gemuk itu pasti ada risikonya," ujar pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio ketika dihubungi Katadata, Kamis (17/10).

Hendri menilai koalisi dan kabinet gemuk sebenarnya dapat berdampak positif di tahun-tahun awal pemerintahan periode kedua Jokowi. Sebab, partai politik dan politisi yang ada di kabinet akan berkompetisi mewujudkan program-program Jokowi demi mendapatkan apresiasi politik.

Hanya saja, Jokowi bakal menghadapi tantangan menghadapi koalisi dan kabinet gemuk di masa akhir kepemimpinannya. Sebab, partai dan politisi di kabinet berpotensi berjalan sendiri-sendiri demi memuaskan kepentingan masing-masing.

Jokowi harus bisa mengkoordinasikan menteri dari partai politik agar tidak merugikan pemerintahannya. "Jangan sampai pecah sendiri-sendiri. Tidak mudah menjadi dirijen sebuah kabinet yang gemuk," kata Hendri.

(Baca: Erick Thohir Diisukan Menjadi Menteri, Saham Mahaka Media Loncat 13%)

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai koalisi dan kabinet yang gemuk dapat menguatkan posisi pemerintah selama lima tahun ke depan. Sebab, kritik yang biasa dilancarkan dari kubu oposisi akan jauh berkurang.

Jika Gerindra, Demokrat, dan PAN bergabung ke koalisi pemerintah, maka hanya tersisa satu partai yang berada di kubu oposisi, yakni PKS. "Selama ini kita lihat Jokowi banyak yang mengganggu. Oleh karena itu dia memperkuat pemerintahannya dengan merangkul kaum oposisi," ujar Ujang.

Hanya saja, Ujang menilai kondisi itu justru tak sehat bagi demokrasi di Indonesia. Menurut Ujang, minimnya oposisi membuat prinsip check and balances menjadi tidak bekerja.

Hal tersebut lebih lanjut dapat membuat pemegang kekuasaan tanpa kontrol. Menurut Ujang, kekuasaan yang tanpa kontrol berpotensi menyebabkan penyalahgunaan wewenang semakin tinggi.

"Kita butuh pemerintah yang kuat, di saat yang sama juga butuh oposisi yang tangguh. Kalau hanya mengandalkan PKS ya rontok itu oposisi," kata Ujang.

(Baca: Pengusaha, Politisi & Menteri yang ke Istana saat Jokowi Susun Kabinet)

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Video Pilihan

Artikel Terkait