Menko Darmin Angkat Walikota Muhammad Rudi Jadi Kepala BP Batam

Muhammad Rudi merupakan Walikota Batam. Selain melantik Rudi, Darmin juga melantik Wakil Kepala dan tiga anggota BP Batam.
Image title
Oleh Rizky Alika
27 September 2019, 22:07
Darmin Nasution, Batam
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Ilustrasi, Pulau Batam. Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution akhirnya melantik pejabat BP Batam. Kepala BP batam dijabat oleh Muhammad Rudi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam telah melantik Walikota Batam Muhammad Rudi sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan BP Batam. Darmin juga melantik Wakil Kepala dan tiga Anggota BP Batam.

Purwiyanto dilantik sebagai Wakil Kepala; Wahjoe Triwidijo Koentjoro, sebagai Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan; Sudirman Saad, sebagai Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi; dan Shahril Japarin, sebagai Anggota Bidang Pengusahaan.

“Seleksi dengan melihat kompetensi kandidat dari sisi integritas, kemampuan teknis, kemampuan manajerial, dan pengalaman kerja,” kata Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (27/9).

Selain itu, Kepala Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Enoh Suharto Pranoto juga dimandatkan untuk pelaksana tugas Anggota Bidang Kebijakan Strategis.

(Baca: Pemerintah Siap Tambah Insentif Pajak di Kawasan Ekonomi Khusus)

Darmin mengatakan dirinya telah menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja BP Batam yang baru. Jumlah deputi BP Batam dikerucutkan, dari lima menjadi empat anggota agar lebih fokus dalam bekerja. "Ini sudah disetujui Menpan RB," ujar dia.

Tak hanya itu, Dewan Kawasan KPBPB Batam juga telah menyetujui usulan dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yaitu KEK Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Batam Aero Technic BAT dan KEK Nongsa Digital Park.

Darmin menuturka, Batam memiliki keunggulan sebagai kawasan perekonomian. Sebab, Batam mempunyai daya tarik investasi yang tinggi.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang KPBPB Batam telah diterbitkan untuk mengamanatkan restrukturisasi organisasi BP Batam.

Adapun substansi pokok dari aturan tersebut meliputi penambahan kegiatan di KPBPB Batam, seperti kegiatan sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan logistik. Aturan tersebut juga menyoroti perencanaan bersama infrastruktur publik dan kepentingan umum yang dikoordinasikan oleh Dewan Kawasan Batam.

Untuk selanjutnya, Kepala BP Batam dijabat ex-officio oleh Walikota Batam yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Kawasan Batam. Masa jabatan ex-officio sesuai UU KPBPB dan UU Pemerintahan Daerah adalah mengikuti masa jabatan Walikota.

(Baca: BP Batam Akan Buat Sistem Perizinan Secara Mandiri)

Reporter: Rizky Alika

Video Pilihan

Artikel Terkait