Distribusi Alat Pelindung Diri Covid-19 ke Daerah Terhambat Birokrasi

Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menilai pendistribusian alat pelindung diri (APD) ke daerah terhambat birokrasi. Sebab, penyaluran APD harus melalui proses yang sangat panjang dari pemerintah pusat ke daerah.

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Faqih mengatakan distribusi APD harus melalui provinsi, pemerintah daerah, kabupaten/kota, lalu ke rumah sakit. "Ada beberapa rumah sakit yang kurang mendapat pembagian APD," kata Daeng pada Sabtu (18/4).

Selain itu, ia menuturkan, distribusi APD diprioritaskan kepada rumah sakit rujukan Covid-19 milik pemerintah. Alhasil, rumah sakit swasta minim APD.

Hal itu tidak hanya terjadi di daerah, lanjut Daeng, rumah sakit swasta di Jabodetabek yang menjadi klaster penyebaran Covid-19 turut mengalami permasalahan serupa. "Mereka sudah ajukan ke pemerintah daerah masing-masing, namun yang diberikan sangat terbatas," ujarnya.

Daeng pun berharap agar BNPB bisa lebih tanggap mengenai distribusi APD. Apalagi, minimya APD menjadi salah satu penyebab gugurnya tenaga medis dan tenaga kesehatan selama menangani pasien corona.

(Baca: IDI Sebut Jumlah Kematian di RS Akibat Covid-19 Capai 1.000 Orang)

Akibat hal itu, Daeng menyebut banyak dokter yang memodifikasi sendiri APD saat menangani pasien. Padahal, APD yang dibuat sendiri, seperti dari plastik biasa, tak bisa 100% menjaga tenaga medis dari penularan Covid-19.