Bahas RUU Minerba, Presiden Jokowi dan DPR Dinilai Bohongi Rakyat

Rizky Alika
26 September 2019, 22:46
Jokowi, RUU Minerba
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo berjalan memasuki ruang rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019). Presiden Jokowi dan DPR dituding membohongi rakyat dengan dimulainya lagi pembahasan RUU Minerba.

Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Eksekutif Nasional Walhi Dwi Sawung menilai Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membohongi rakyat. Sebab, DPR dan pemerintah menlanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Padahal, Jokowi dan DPR pernah menyatakan akan menunda pembahasan RUU Minerba. “Hanya mulut saja yang bilang ditunda, tetapi faktanya tidak. Itu namanya membohongi rakyat," kata Sawung di Jakarta, Kamis (26/9).

Advertisement

Menurutnya, pembahasan RUU Minerba tersebut tidak dilakukan secara terbuka kepada masyarakat. Sawung bahkan belum mengetahui isi rancangan beleid tersebut.

Anggota koalisi yang juga Manajer Advokasi dan Pengembangan Program Publish What You Pay (PWYP) Aryanto Nugroho menyatakan, pasal-pasal dalam Draft RUU Minerba masih kental dengan nuansa eksploitasi sumber daya alam, khususnya minerba. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pembahasan RUU Minerba.

"Jangan sampai ada upaya-upaya untuk menyelundupkan dan mempertahankan pasal-pasal bermasalah," ujar Aryanto.

(Baca: Kementerian ESDM Serahkan DIM RUU Minerba Karena Permintaan DPR)

Menurutnya, proses pembahasan draft RUU Minerba sangat bermasalah karena tidak transparan dan akuntabel. Pasalnya, pembahasan RUU dalam Rapat Dengar Pendapat untuk membahas RUU Minerba hanya melibatkan akademisi dan pengusaha.

Sedangkan masyarakat sipil, mahasiswa, hingga korban eksploitasi sumber daya alam tidak diajak berdiskusi. Ia pun beranggapan bahwa legislatif dan pemerintah berpihak kepada pengusaha.

Semestinya, pemerintah dan legislatif mendengarkan aspirasi dari masyarakat sipil, masyarakat adat, masyarakat korban yang terdampak di sekitar daerah tambang, termasuk keluarga korban puluhan anak yang meninggal di lubang tambang.

"Jadi jangan menyuruh masyarakat baca draft-nya, padahal tidak pernah diserahkan ke masyarakat," katanya.

Halaman:
Reporter: Rizky Alika
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement