Arbitrase Kepodang Terus Jalan, PGN Tuntut Petronas Rp 2,12 Triliun

Selain tuntutan tersebut, PGN juga meminta Petronas membayar toll fee dari 2019 sampai kontrak berakhir. Toll fee dipatok sebesar US$ 2,326 per mmscfd.
Image title
Oleh Febrina Ratna Iskana
28 Agustus 2019, 15:23
PGN, Lapangan Kepodang
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Ilustrasi, logo Perusahaan Gas Negara (PGN). PGN menuntut Petronas sebesar Rp 2,12 triliun karena kondisi kahar Lapangan Kepodang.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melanjutkan proses arbitrase di Singapura untuk menuntut pembayaran dari Petronas atas penghentian produksi gas dari Lapangan Kepodang. Direktur Utama PGN Gigih Prakoso Soewarto mengatakan nilai tuntutan pembayaran yang diminta PGN dari kewajiban ship or pay (SOP) mencapai US$ 149 juta atau setara Rp 2,12 triliun.

Ketentuan SOP adalah bentuk penjaminan investasi yang harus dibayarkan jika penyaluran gas tidak sesuai kontrak. Dalam Gas Transportation Agreement (GTA), jumlah gas yang harusnya disalurkan Petronas ke Pipa Kalija I milik anak usaha PGN, PT Kalimantan Jawa Gas (KJG), mulai dari 2015 sebesar 104 mmscfd dengan ketetapan SOP. 

Namun Petronas tidak pernah memenuhi ketentuan penyaluran gas yang telah disepakati. Rinciannya, pada tahun 2015 realisasi penyaluran gas hanya 86,06 mmscfd, tahun 2016 hanya 90,37 mmscfd, dan pada 2017 hanya sebesar 75,64 mmscfd.

"Disamping itu, karena rencana penghentian produksi gas oleh Petronas sejak 2019, kami juga menuntut total penerimaan toll fee dari tahun 2020 sampai dengan kontrak berakhir," kata Gigih ke Katadata pada Rabu (28/8).

(Baca: PGN Siap Pasok Kebutuhan Gas Bumi ke Ibu Kota Baru di Kaltim)

Kontrak KJG di Lapangan Kepodang seharusnya berakhir pada 2027 atau 12 tahun terhitung sejak 2015. Sedangkan tarif (toll fee) sebesar US$ 2,326 per mmscfd sesuai Peraturan BPH Migas Nomor 10 tahun 2015.

Pada 2017 lalu, Petronas mengumumkan kondisi kahar Lapangan Kepodang Blok Muriah. Namun hingga kini PGN tidak mengakui kondisi kahar tersebut.

"PGN tidak pernah mengakui Kepodang itu keadaan kahar, karena kalo kahar berarti memang tiba-tiba gagal dan itu tidak terindikasi di Blok Muriah," kata Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Dilo Seno Widagdo ketika dihubungi terpisah.

Dilo pun berharap proses arbitrase Lapangan Kepodang bisa segera rampung. Gugatan arbitrase telah diajukan KJG sejak 29 Agustus 2018. "Diperkirakan baru akan ada keputusan di pertengahan 2021," ujar Dilo.

(Baca: Kelola Bisnis LNG Pertamina, PGN Incar Proyek Luar Negeri)

Video Pilihan

Artikel Terkait