Industri Penunjang Migas Masih Terpuruk Meski Ada Fase Normal Baru

Industri penunjang migas tetap tertekan harga minyak dan pandemi corona meskipun aktivitas bisnis mulai berjalan jelang normal baru.
Image title
Oleh Verda Nano Setiawan
9 Juni 2020, 15:56
migas, normal baru, harga minyak, pandemi corona, virus corona, covid-19
Katadata | Dok.
Ilustrasi, kegiatan hulu migas lepas pantai. Pelaku usaha industri penunjang migas menyebut bisnisnya masih terpuruk karena pandemi corona belum reda meskipun aktivitas ekonomi mulai berjalan saat normal baru.

Pantau Data dan Informasi terbaru Covid-19 di Indonesia pada microsite Katadata ini.

Pelaku usaha industri penunjang migas mengaku bisnisnya masih tertekan harga minyak dan pandemi corona. Meskipun, aktivitas ekonomi kembali berjalan jelang normal baru.

Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal Husin menjelaskan kegiatan operasional lapangan migas bisa kembali normal jika kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dicabut. Meski begitu, industri penujang migas belum bisa pulih karena banyak proyek migas yang ditunda atau dibatalkan. 

"Harga minyak yang rendah dan kondisi krisis moneter menjadi kendala, yang membuat proyek-proyek banyak ditunda maupun dibatalkan," ujar Moshe kepada Katadata.co.id, Selasa (9/6).

Oleh karena itu, Moshe meminta para pelaku penunjang migas tetap memperhatikan perubahan-perubahan kebijakan pemerintah. Apalagi, menurut dia, Indonesia masih belum terlepas dari krisis pandemi corona.

Dengan kondisi tersebut, pelaku usaha penunjang migas sebaiknya mempunyai skenario atau rencana dengan asumsi waktu berakhirnya pandemi corona. Sehingga perusahaan bisa bertahan hingga penyebaran Covid-19 reda.

(Baca: SKK Migas Minta Pengembangan Blok Migas Tetap Efisien Saat Normal Baru)

"Bisa dalam sebulan, tiga bulan, satu tahun. Saat ini masih ditahap survival mode selama pandemi ini belum berakhir dan harga minyak masih rendah," ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan pemerintah perlu memperhatikan keberlangsung industri penunjang migas. Pasalnya, industri tersebut menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.

Menurut Mamit, pemutusan hubungan kerja atau PHK telah terjadi di industri tersebut. Hal itu lantaran Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau KKKS harus menghemat biaya yang cukup besar karena pandemi corona dan penurunan harga minyak.

Oleh karena itu, industri penunjang migas perlu negosiasi dengan KKKS agar operasional tetap berjalan."KKKS jangan negosiasi dengan diskon yang akhirnya membuat indutri penunjang terkapar, harus dicari win-win solusinya." ujarnya.

(Baca: Pandemi, Tamparan untuk Transisi Energi dan Kemandirian Energi)

Reporter: Verda Nano Setiawan

Katadata bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 2005 2020 55). Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik di sini untuk info lebih lengkapnya.

Video Pilihan

Artikel Terkait