Kendalikan Limbah, Pemerintah Didorong Segera Terapkan Cukai Plastik
Pemerintah berencana menerapkan cukai plastik. Analis Pajak Dani Darrusalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Dia berharap penerapan cukai segera dilaksakan karena mampu mengendalikan konsumsi plastik dan mengurangi limbah plastik demi menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Selain itu, penerapan cukai plastik penting untuk memperluas objek cukai yang hingga saat ini masih terbatas. "Cukai plastik memang salah satu upaya perluasan objek cukai yang perlu segera dilakukan," ujarnya saat dihubungi Katadata.co.id, Rabu, (19/6).
Selama lima tahun terakhir, banyak negara telah menerapkan perluasan jenis cukai khusus untuk plastik, seperti Inggris, Afrika Selatan, Brunei Darussalam, dan Kenya. Beberapa negara lain seperti Thailand dan Filipina juga sedang mengkaji secara mendalam mengenai penerapan cukai plastik.
Aji menyatakan, wacana perluasan objek cukai sesungguhnya bukan ide baru. Berulang kali pemerintah mengusulkan beberapa barang yang bisa dikenakan cukai, seperti pulsa telepon, minuman karbonasi, dan plastik. Namun, usulan tersebut selalu mendapatkan penolakan dari perindustrian.
(Baca: Kendalikan Sampah, Sri Mulyani Harap Cukai Plastik Segera Berlaku)
Salah satu alasannya adalah penerimaan cukai plastik dianggap sedikit dan tidak signifikan. Selain itu, cukai plastik berpotensi menambah struktur biaya dari industri dan harga jual yang berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor PPh dan PPN. Terakhir, penyelesaian dampak lingkungan akibat plastik seharusnya bisa diselesaikan melalui pengelolaan sampah yang lebih baik dan bukan melalui penerapan cukai plastik.
